JAKARTA– Bulan ramadan tahun ini tepat di awal bulan maret 2025. Sudah menjadi fenomena umum yang terjadi dari tahun ke tahun ketika menjelang bulan puasa, harga kebutuhan pokok mulai merangkak naik.
Pengamat Ekonomi, Salamuddin Daeng menilai kondisi perekonomian kelas menengah semakin tertekan jelang bulan ramadan 2025.
Salamuddin menyampaikan hal itu dalam diskusi dialektika demokrasi di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Kamis, 20 Februari 2025.
Dialog dengan tema ‘antisipasi lonjakan harga sembako jelang puasa’ itu dihadiri Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron.
“Bulan puasa tahun ini saya perkirakan mungkin masyarakat Indonesia akan lebih menderita daripada masa-masa sebelumnya,” tutur Salamuddin.
Salamuddin mengatakan deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut sejak Mei hingga september 2024 memperlihatkan dengan jelas bahwa masyarakat kelas sudah tidak punya uang lagi untuk berbelanja.
“Ini praktis tidak ada satu kebijakan yang dapat memompa deflasi menjadi inflasi jelas itu bahaya,” imbuh Salamuddin.
Bahkan, permintaan bank sentral Indonesia agar masyarakat lebih banyak belanja guna mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen pun tak terwujud. Pasalnya hampir sektor melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tentu berimbas pada anjloknnya daya beli masyarakat.
“Karena itu terjadi penurunan harga-harga secara umum. Nah keadaan itu saya monitor BPS ternyata sampai Januari itu belum pulih,” ungkap Salamuddin.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami inflasi sebesar 0,76% secara tahunan atau year on year (YoY). Meski secara tahunan masih terjadi lonjakan harga dibanding Januari tahun lalu, ekonomi Indonesia mengalami deflasi jika dibandingkan Desember 2024 dengan Januari 2025.
Untuk itu, Salamuddin meminta serangkaian kebijakan strategis yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan daya beli masyarakat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yakni optimalisasi penyaluran bansos di bulan Februari dan Maret 2025 harus dipercepat.
“Seandainya ada satu kebijakan yang bisa memompa daya beli. Maka saya perkirakan itu tinggal satu yang mengubah daya beli yaitu bansos kalau memang mau diturunkan sekarang. Karena perputaran uang sangat lemah saat ini,” pungkasnya..(*)
Penulis : Heri Suroyo
Editor : Nara
Sumber Berita : Jakarta, DPR RI
