Pengamat Dorong Pemerintah Bentuk Lembaga Ad Hoc Penanganan Bencana

Kamis, 20 Agustus 2026 | 15:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA — Pengamat kebijakan publik Rian Nugroho mendorong pemerintah membentuk lembaga ad hoc untuk memperkuat penanganan bencana, terutama dalam aspek koordinasi, penganggaran, dan komunikasi publik.

Usulan ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam diskus Dialektika Demokrasi bertema “Gempa NTT: Antara Rian Geologi, Kebijakan, dan Nasib Warga”, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Menurut Rian, lembaga tersebut tidak perlu bersifat permanen. Pemerintah dapat membentuknya melalui keputusan presiden (Keppres) dengan masa kerja tertentu dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

“Kita perlu mempunyai kelembagaan kebencanaan. Tetapi kelembagaan itu tidak harus dalam bentuk kelembagaan yang menetap,” kata Rian.

Baca Juga:  USS Abraham Lincoln 'Oleng', AS Kerahkan Kapal Induk Baru ke Timur Tengah

Ia juga mengusulkan pemerintah menyiapkan anggaran cadangan bencana berdasarkan data kejadian selama 10 tahun terakhir. Anggaran tersebut hanya boleh digunakan ketika terjadi bencana dan setelah ada dasar hukum yang jelas.

“Anggaran kebencanaan itu dirata-ratakan per tahun selama 10 tahun terakhir dan dialokasikan. Dana itu tidak boleh digunakan kecuali benar-benar untuk bencana,” ujarnya.

Perkuat Komunikasi dan Telekomunikasi

Rian menilai komunikasi publik saat bencana juga perlu dibenahi. Pemerintah harus memiliki mekanisme yang jelas untuk memastikan informasi dari daerah dapat segera diterima dan disampaikan kepada masyarakat secara akurat.

Baca Juga:  Muktamar NU Pilih Mekanisme AHWA

“Yang terjadi dalam proses komunikasi, enggak ada yang tahu. Yang terjadi dari Jakarta enggak tahu, misalnya air surutnya,” kata dia.

Selain itu, pemerintah perlu menyiapkan sistem komunikasi alternatif jika jaringan digital terganggu. Rian mengusulkan revitalisasi sarana telekomunikasi di kantor kecamatan dan kelurahan sebagai bagian dari sistem komunikasi darurat.

Menurut dia, langkah tersebut penting agar pemerintah daerah tetap dapat berkomunikasi dan memberikan layanan ketika infrastruktur digital mengalami gangguan akibat bencana.(*)


Penulis : Heri Suroyo


Editor : Desty Efriyani


Sumber Berita : Jakarta

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Forum Bisnis BRICS 2026 Digelar di New Delhi
Xi Jinping dan Prabowo Hadiri KTT BRICS
35 Tewas dan 54 Hilang akibat Kebakaran Kapal di Filipina
Sekolah Berwawasan Lingkungan, DLH Lampung Target 160 SMA/SMK/MA Raih Adiwiyata
Trump Takut Kalah Saing di Antariksa, Paksa Perusahaan AS Tarik Diri dari KTT Paris
PP JMSI Tegaskan Akun Medsos Resmi Media Bagian Aktivitas Jurnalistik
Dari Bishkek hingga New Delhi, Xi Jinping Dorong Kerja Sama Global South
IRGC Iran Sebut Hantam Drone Laut AS di Selat Hormuz

Berita Terkait

Sabtu, 12 September 2026 - 21:23 WIB

Forum Bisnis BRICS 2026 Digelar di New Delhi

Sabtu, 12 September 2026 - 21:03 WIB

Xi Jinping dan Prabowo Hadiri KTT BRICS

Sabtu, 12 September 2026 - 20:53 WIB

35 Tewas dan 54 Hilang akibat Kebakaran Kapal di Filipina

Sabtu, 12 September 2026 - 11:17 WIB

Sekolah Berwawasan Lingkungan, DLH Lampung Target 160 SMA/SMK/MA Raih Adiwiyata

Sabtu, 12 September 2026 - 04:19 WIB

Trump Takut Kalah Saing di Antariksa, Paksa Perusahaan AS Tarik Diri dari KTT Paris

Berita Terbaru

Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar

#indonesiaswasembada

Forum Bisnis BRICS 2026 Digelar di New Delhi

Sabtu, 12 Sep 2026 - 21:23 WIB

Prabowo-Xi Jinping

#indonesiaswasembada

Xi Jinping dan Prabowo Hadiri KTT BRICS

Sabtu, 12 Sep 2026 - 21:03 WIB

Kapal Filipinan yang terbakar [NHK]

#indonesiaswasembada

35 Tewas dan 54 Hilang akibat Kebakaran Kapal di Filipina

Sabtu, 12 Sep 2026 - 20:53 WIB