Pemprov Lampung Perkuat Mitigasi Bencana Megathrust melalui Kolaborasi Lintas Sektor

Senin, 5 Januari 2026 | 15:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat upaya mitigasi bencana, khususnya potensi gempa megathrust dan tsunami, melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi, TNI, serta pemangku kepentingan lainnya.

Komitmen tersebut ditegaskan Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan saat menerima Komandan Brigif 4 Marinir Lampung dan jajaran Fakultas Teknik Universitas Lampung (Unila), di Ruang Kerja Sekda, Kantor Gubernur, Senin (5/1/2026).

Sekdaprov Marindo menyampaikan bahwa ancaman megathrust merupakan risiko nyata yang harus disikapi secara serius dan terencana. Mengingat bencana tidak dapat diprediksi waktu kejadiannya, maka kesiapsiagaan dan mitigasi menjadi kunci utama dalam melindungi masyarakat.

“Mitigasi bencana harus dibangun secara kolaboratif. Tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah, tetapi perlu sinergi akademisi, TNI/Polri, dunia usaha, dan masyarakat,” ujar Sekda.

Mona Arif Muda sebagai salah satu tim Unila Tsunami Early Warning System (U-TEWS) memaparkan, bahwa pengembangan teknologi peringatan dini tsunami berbasis sensor laut dangkal, drone pemantau, serta sistem pemantauan terintegrasi yang dinilai lebih ekonomis dan sesuai karakteristik perairan Lampung. Teknologi ini diklaim mampu menjadi alternatif dari sistem impor berbiaya tinggi, dengan tetap menjaga akurasi dan keandalan data.

Dekan Fakultas Teknik Unila Ahmad Herison menjelaskan, tujuan utama pengembangan Unila Tsunami Early Warning System (U-TEWS) berbasis PUMMA (perangkat ukur murah muka air laut) tersebut bukan bersifat komersial, melainkan murni kemanusiaan. Sistem ini dirancang agar dapat dipasang di wilayah pesisir, pelabuhan, dan pulau-pulau strategis, serta terhubung dengan BMKG sebagai otoritas resmi peringatan dini.

Baca Juga:  Dedikasi Tanpa Libur, Kurir J&T Bekri Kembali Mengaspal di Hari Ketiga Lebaran demi Rupiah

Menurut Ahmad, Inovasi tersebut dinilai memiliki keunggulan dari sisi efisiensi biaya, kemudahan perawatan, serta potensi pengembangan sebagai produk dalam negeri. Selain itu, sistem yang dikembangkan diarahkan untuk tetap terintegrasi dengan BMKG sebagai otoritas resmi penyampai peringatan dini kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala BPBD Provinsi Lampung Rudy Sjawal menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan alat peringatan dini. Pendekatan berbasis komunitas dinilai dapat meningkatkan rasa memiliki sekaligus efektivitas mitigasi di lapangan.

Kunjungan ini juga menyoroti perlunya peningkatan literasi kebencanaan, integrasi peringatan dini ke berbagai kanal informasi, termasuk rumah ibadah dan perangkat komunikasi masyarakat, serta pelaksanaan simulasi kebencanaan secara berkala di wilayah pesisir dan satuan pendidikan.

Melalui pertemuan ini, Pemprov Lampung menegaskan bahwa mitigasi bencana bukan hanya soal alat, tetapi ekosistem kesiapsiagaan yang melibatkan seluruh elemen. Ke depan, Pemprov Lampung akan memfasilitasi pertemuan lanjutan dengan para pemangku kepentingan untuk mematangkan skema kerja sama dan rencana implementasi di lapangan.

Baca Juga:  Pulihkan Keuangan Negara, Kejaksaan Eksekusi Uang Pengganti Rp7,8 Miliar Dalam Perkara Korupsi Tol Terpeka

Ditemui saat wawancara, sebagai inisiator penguatan mitigasi megathrust di Lampung, Ginta Wiryasenjaya menegaskan bahwa peringatan BMKG terkait potensi megathrust harus disikapi dengan kesiapan nyata, bukan kepanikan. Ia menjelaskan, sistem yang dikembangkan Unila mengombinasikan dua pendekatan, yakni sensor darat di wilayah pesisir untuk mendeteksi anomali surut air laut, serta sensor laut berbentuk buoy yang membaca perubahan tekanan di dasar laut.

“Seluruh data dibaca setiap detik dan terhubung langsung dengan BMKG sebagai otoritas resmi. Ginta menambahkan, teknologi ini tidak hanya lebih terjdaerah dengan biaya berkisar Rp80–300 juta dibandingkan sistem impor yang mencapai lebih dari Rp1 miliar”, sambungnya.

Sejalan dengan itu, Mona Arif Muda menekankan bahwa sistem ini bertujuan membangun kesiapsiagaan masyarakat, termasuk pemahaman zona rawan, jalur evakuasi, serta tindakan yang harus dilakukan sebelum dan sesudah bencana, sehingga mitigasi tidak berhenti pada alat, tetapi benar-benar melindungi keselamatan warga.


Penulis : Desty


Editor : Nara


Sumber Berita : Pemprov Lampung

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Optimalkan Keamanan Desa, Kapolsek Simpang Pematang Cek Pos Kamling dan Serahkan Kentongan
LCC Empat Pilar MPR Provinsi Jawa Timur Resmi Dibuka, Ketua MPR RI Ahmad Muzani Sampaikan Lima Pesan Kebangsaan
Raker UIN RIL 2026, Karo SDM Kemenag Dorong Peningkatan Tata Kelola ASN
Perkuat Spiritual dan Soliditas, Raker UIN RIL 2026 Diisi Qiyamul Lail hingga Senam Pagi
Catatkan Performa Positif Q1 2026, Laba Bersih HKA Melampaui Target Hingga 184%
KKB Kian Membuat Masyarakat Papua Pegunungan Resah dan Takut
Dua Insiden Papua: Tidak Saling Berkaitan
LP2M UIN Raden Intan Lampung Gelar Workshop Penulisan Proposal untuk Dosen Pemula dan Tendik

Berita Terkait

Sabtu, 18 April 2026 - 16:59 WIB

Optimalkan Keamanan Desa, Kapolsek Simpang Pematang Cek Pos Kamling dan Serahkan Kentongan

Sabtu, 18 April 2026 - 15:56 WIB

LCC Empat Pilar MPR Provinsi Jawa Timur Resmi Dibuka, Ketua MPR RI Ahmad Muzani Sampaikan Lima Pesan Kebangsaan

Sabtu, 18 April 2026 - 14:15 WIB

Raker UIN RIL 2026, Karo SDM Kemenag Dorong Peningkatan Tata Kelola ASN

Sabtu, 18 April 2026 - 14:09 WIB

Perkuat Spiritual dan Soliditas, Raker UIN RIL 2026 Diisi Qiyamul Lail hingga Senam Pagi

Sabtu, 18 April 2026 - 11:51 WIB

Catatkan Performa Positif Q1 2026, Laba Bersih HKA Melampaui Target Hingga 184%

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Raker UIN RIL 2026, Karo SDM Kemenag Dorong Peningkatan Tata Kelola ASN

Sabtu, 18 Apr 2026 - 14:15 WIB