Pembatasan Beli Beras Harus Disosialisasikan kepada Masyarakat

Selasa, 10 Oktober 2023 | 11:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan: Annisa

JAKARTAPemerintah telah mengeluarkan kebijakanmembatasi pembelian beras di ritel modern hanya 2 kantong (5 kilogram) atau 10 kilogram per orang. Pembatasan ini berlakuuntuk pembelian beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digelontorkan pemerintah untuk mengintervensi lajukenaikan harga beras di dalam negeri.

Menanggapi kebijakan pemerintah tersebut, Ketua Komisi VI Faisol Riza menghargai upaya pemerintah yang bertujuan untukmengatur pasar komoditas tersebut. “Hari ini kita tahu, sama-sama kita sadari bahwa komoditas pangan terutama beras di mana-mana mulai kelihatan naik harganya, berarti inimenunjukan ada keterbatasan produk,” ujarnyakepada Parlementaria, baru-baru ini di sela kunjungan kerjareses.

Untuk itu, Faisol berharap pemerintah melalui kementerian terkaituntuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkaitdibatasinya pembelian beras SPHP ini. Hal tersebut, agar tidakada kepanikan di tengah masyarakat yang makanan pokoknyaadalah beras.

Baca Juga:  Lampung Segera Siapkan Masterplan Cegah Banjir

“Selain itu, saya berharap pemerintah bisa melakukan terobosan-terobosan baru, menyediakan atau mencukupkan kebutuhanpasokan beras kita di pasaran maupun di cadangan. Supaya kitatidak terlalu terpengaruh kondisi global dalam rangka menjagainflasi juga. Supaya yang lain-lain, produk lain atau komoditaslain bisa terjaga,” jelasnya

Politisi Fraksi PKB ini juga meminta pemerintah untukmengantisipasi hal serupa terjadi kedepannya. Pemerintah dimintauntuk membuat rencana jangka panjang agar cadangan berasdalam negeri terus ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kondisi ini kalau tidak ada antisipasinya barangkali di tahunmendatang masih akan terjadi. Oleh karena itu rencana jangkapanjang pemerintah, setahun dua tahun mendatang harus clear dengan menyiapkan beberapa rencana-rencana cadangan jikarencana utama ini tidak berhasil,” tutupnya.

Baca Juga:  Anggota DPRD AM Syafei Hadiri Konferwil IV Pagar Nusa Lampung

Diketahui, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) / Plt. Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi mengatakan pembatasanpembelian beras SPHP di ritel modern merupakan kebijakan yang mendorong masyarakat untuk dapat berbelanja bijak. Di sisi lain, kebijakan ini juga agar stok beras yang dikelola pemerintah amandan akan terus diperkuat. Terutama untuk menghadapi kekeringanekstrim akibat dampak El Nino. (bia/rdn) ##

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Soal Keadilan Hukum, Gubernur Mirza Tegas: Hingga Tingkat Desa
Ramadhan, RS Ratu Tara Berbagi bersama Anak Yatim dan Lansia
Lampung Segera Siapkan Masterplan Cegah Banjir
Satgas MBG Ultimatum SPPG HD Madukoro : Lengkapi Izin Operasional!
Membuka Akses Perempuan ke STEM adalah Investasi Strategis Masa Depan Bangsa
Sampah Bantargebang Renggut Korban Jiwa
Pak Kapolda, Pelaku Pemerkosaan Hingga Melahirkan di Merbau Mataram tak Kunjung Ditangkap
MPR Dukung Prabowo soal Ketersediaan Migas Hingga 3 Bulan

Berita Terkait

Senin, 9 Maret 2026 - 22:01 WIB

Soal Keadilan Hukum, Gubernur Mirza Tegas: Hingga Tingkat Desa

Senin, 9 Maret 2026 - 21:43 WIB

Ramadhan, RS Ratu Tara Berbagi bersama Anak Yatim dan Lansia

Senin, 9 Maret 2026 - 20:12 WIB

Lampung Segera Siapkan Masterplan Cegah Banjir

Senin, 9 Maret 2026 - 20:04 WIB

Satgas MBG Ultimatum SPPG HD Madukoro : Lengkapi Izin Operasional!

Senin, 9 Maret 2026 - 12:12 WIB

Membuka Akses Perempuan ke STEM adalah Investasi Strategis Masa Depan Bangsa

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Soal Keadilan Hukum, Gubernur Mirza Tegas: Hingga Tingkat Desa

Senin, 9 Mar 2026 - 22:01 WIB

#indonesiaswasembada

Ramadhan, RS Ratu Tara Berbagi bersama Anak Yatim dan Lansia

Senin, 9 Mar 2026 - 21:43 WIB

#indonesiaswasembada

Lampung Segera Siapkan Masterplan Cegah Banjir

Senin, 9 Mar 2026 - 20:12 WIB

#indonesiaswasembada

Satgas MBG Ultimatum SPPG HD Madukoro : Lengkapi Izin Operasional!

Senin, 9 Mar 2026 - 20:04 WIB