Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan, niatan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk mengajukan Plt. Ketum Mardiono sebagai Capres dari KIB adalah hak mereka. Namun tidak akan mendapatkan dukungan dari anggota koalisi sendiri.
“Pertama, elektabilitas atau keterpilihan. Ketika dia memiliki elektabilitas yang tinggi, maka kesempatan, peluang untuk menang. Jadi, Pak Mardiono itu gak ada (elektabilitas)- nya, susah juga untuk menjadi capres. Tapi sekali lagi itu hak PPP untuk bisa mengusulkan ketumnya menjadi capres ataupun cawapres,” jelas Ujang, Jumat (16/12).
Kemudian hal kedua adalah secara konstruksi peta politik, di parlemen PPP paling kecil suaranya, hanya 19 kursi. “Ya bargaining politiknya juga rendah,“ kata Ujang.
Kemudian hal ketiga, tidak ada yang mau, karena pasti akan kalah. “Itu kan logika pertarungan di pilpres seperti itu. “Jadi, tidak ada yang mau mendukung karena pasti akan kalah,” ungkapnya.
Dinamika politik seperti ini menurut Ujang positif saja, hanya pada kenyataannya akan sulit tercapai. “Mencari bargaining untuk mengangkat Capres Mardiono, itu hal positif yang bisa saja, tetapi karena daya tawarnya rendah maka akan sulit, berat. Partai yang kuat yang kelas menengah ke atas itu yang memiliki bargaining yang tinggi,” kata Ujang.
Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) terdiri dari Partai Golkar, PPP dan PAN. Satu nama yang terus disebut berkompetensi maju sebagai Capres KIB internal adalah Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Namun diskusi tentang siapa Capres KIB masih terus bergulir.
Sebelumnya, Ketua DPP PPP Ahmad Baidowi mengatakan, awal tahun depan akan ada pertemuan KIB. “Semalam kita sempet ketemu juga komunikasi ngobrol-ngobrol ringan di antara PAN, PPP dan Golkar. Namanya juga ngobrol-ngobrol ringan ada semacam kesepakatan nanti di awal tahun kita bikin kegiatan lagi,” jelas Awiek.
Fair Play
Sementara itu, Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo mengatakan munculnya suara PPP yang ingin mengusung ketumnya sebagai kandidat capres KIB menggambarkan bahwa di internal KIB sangat menerapkan prinsip fair play.
Para anggota koalisi memberi ruang yang sama pada setiap partai untuk menjagokan kader terbaik masing-masing. Semua pimpinan dan kader terbaik dari partai koalisi diberikan ruang yang setara.
“Dengan pencalonan 3 kandidat ini sebenarnya fair play, bagus. Jadi bagaimana Golkar mengajukan Pak Airlangga, PAN mengajukan Pak Zulhas, kemudian Pak Mardiono dari PPP untuk capres atau cawapres,” lanjutnya.
Ari juga melihat KIB sebagai koalisi yang solid dalam menyongsong Pemilu 2024. “Koalisi menuju 2024, KIB sebenarnya yang paling solid. Tiga partai ini solid,” ujarnya.
Untuk mewujudkan kesetaraan itu, Ari mengusulkan agar KIB mengadakan musyawarah konstituen koalisi partai atau musyawarah konstituen KIB. Ketiga partai anggota itu bisa menerima dan mempertimbangkan masukan dari konstituen tiga partai anggota.
“Supaya tidak terkesan sebagai koalisi elit. Selama ini kan kesannya koalisi kan koalisi elit. Bagaimana ini menjadi koalisi konstituen atau koalisi rakyat,” tambahnya.
Ketika hal itu dilakukan, KIB akan membawa angin segar bagi perpolitikan di Indonesia. “Sekaligus jadi motor baru untuk koalisi partai. Kalau bisa melakukan itu sebagai terobosan. Jadi nanti siapa pun yang diusung menjadi kesepakatan bukan elit saja, tapi konstituen tiga partai koalisi sampai ke akar rumput,” pungkasnya. ##
