BANDAR LAMPUNG —– Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan kolaborasi dengan berbagai organisasi perempuan untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan gender sekaligus meningkatkan kualitas hidup perempuan di daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dalam Pelantikan Pengurus Dewan Pengurus Daerah Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (DPD FPPI) Provinsi Lampung Periode 2026–2031 di Balai Keratun, Komplek Dinas Kantor Gubernur, Rabu (29/7/2026).
Dalam sambutannya, Wagub Jihan mengatakan bahwa kembali aktifnya FPPI di Provinsi Lampung menjadi energi baru bagi upaya pemberdayaan perempuan di tengah tantangan zaman yang terus berkembang, mulai dari disrupsi teknologi hingga persoalan sosial yang dihadapi perempuan.
“Semangat yang terhimpun dalam pelantikan FPPI hari ini diharapkan menjadi bagian dari solusi atas berbagai tantangan tersebut,” ujarnya.
Ia menilai keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah
Menurutnya, keterlibatan organisasi masyarakat sebagai mitra strategis menjadi faktor penting dalam menjalankan berbagai program pembangunan, terutama di tengah keterbatasan ruang fiskal dan kewenangan pemerintah.
Karena itu, Wagub Jihan mengajak FPPI menjadi mitra Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyelesaikan berbagai persoalan, khususnya yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
“Tanpa kolaborasi dan sinergi, pemerintahan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Kami membutuhkan gandengan tangan dari FPPI bersama Pemerintah Provinsi Lampung untuk menuntaskan berbagai permasalahan yang ada,” ujarnya.
Meski Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Lampung menunjukkan tren yang semakin baik, Wagub Jihan mengingatkan bahwa capaian tersebut harus diterjemahkan menjadi kerja nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia menyebut pemerintah daerah akan memperkuat koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung agar berbagai program yang dijalankan selaras dengan arah pembangunan daerah dan memberikan manfaat bagi perempuan maupun anak.
Dalam kesempatan itu, Wagub Jihan juga memperkenalkan Program PEKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga), sebuah program yang secara khusus menyasar perempuan kepala keluarga di Lampung.
Menurutnya, jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga di kabupaten/kota di Lampung berkisar antara 5 hingga 11 persen.
Kelompok tersebut memerlukan dukungan agar mampu membangun kemandirian ekonomi sekaligus menjaga ketahanan keluarga.
Pemerintah Provinsi Lampung, lanjutnya, membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pembiayaan seperti Permodalan Nasional Madani (PNM), agar perempuan kepala keluarga memperoleh akses permodalan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Sementara itu, Ketua Umum DPP FPPI Marlinda Irwanti Purnomo menegaskan bahwa organisasi perempuan tidak boleh berhenti sebagai simbol atau pelengkap seremonial, melainkan harus menghadirkan program yang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
“Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia di Lampung harus menjadi motor penggerak peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya perempuan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya membangun kolaborasi antarlembaga perempuan.
Menurutnya, organisasi perempuan harus saling mendukung, berbagi pengalaman, dan menghindari persaingan yang justru menghambat upaya pemberdayaan.
Selain itu, Marlinda juga mendorong perempuan untuk terus meningkatkan kapasitas diri melalui pendidikan, pelatihan, dan organisasi.
Ia menilai perempuan merupakan pendidik utama dalam keluarga sehingga kualitas pendidikan perempuan akan berpengaruh terhadap kualitas generasi mendatang.
“Organisasi harus menjadi ruang belajar, membangun kapasitas diri, memperkuat komunikasi, kepemimpinan, serta personal branding agar perempuan semakin percaya diri dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi keluarga maupun masyarakat,” pungkasnya.
Di sisi lain, Ketua DPD FPPI Provinsi Lampung Adrina Yustitia menyatakan pelantikan pengurus periode 2026–2031 menjadi titik awal bagi organisasi untuk menjalankan program kerja secara nyata.
Menurutnya, FPPI berkomitmen memperjuangkan kesetaraan gender, meningkatkan harkat dan martabat perempuan, serta melawan berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.
Penulis : Desty Efriyani
Editor : Nara
Sumber Berita : Pemprov Lampung
