MASIH segar dalam ingatan kita peristiwa demo mahasiswa dan berbagai elemen beberapa waktu lalu, tepatnya Senin, 1 september 2025 Aliansi Mahasiswa Lampung (AML). Pada peristiwa tersebut aparat keamanan mengamankan beberapa pendemo yang diduga membawa bom molotov.
Bermula penangkapan pertama dilakukan di Jalan Radin Intan, Kecamatan TanjungKarang Pusat, Bandar Lampung. Petugas TNI menangkap 3 (tiga) orang pemuda yang kedapatan diduga Bom Molotov.
Ketiganya masing-masing JF (23), RMA (16), dan RR (14). Selanjutnya oleh TNI diserahkan ke Polresta Bandar Lampung.
Selain 3 orang yang diamankan, Kepolisian juga mengamankan dan memeriksa 5 orang terduga pelaku lain. KP (12), RH (16), RF (16), MR (14), dan MHS (16) yang diamankan resmob Polda Lampung secara terpisah.
Kelimanya diduga pelaku pembuat bom molotov. Yang rencananya akan di ledakkan di Gedung DPRD Provinsi Lampung saat demo 1 Seftember lalu. Naas, sebelum bom Molotov diledakkan lebih dahulu tertangkap aparat keamanan.
Dalam proses pemeriksaan, para pelaku bRMA (16), RR (14), KP (12), RH (16), RF (16), MR (14), dan MHS (16) seluruhnya adalah anak-anak.
Sebagaimana ketentuan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) untuk di dampingi oleh advokat. Bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, mencegah risiko pelanggaran hak, dan memastikan anak tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh penegak hukum.
Karena para terduga pelaku masih anak-anak, Kapolda Lampung menunjuk Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bandar Lampung untuk mendampingi para ABH tersebut.
Hal ini sejalan dengan permintaan dari Walikota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana dalam audiensinya dengan Peradi agar Peradi Kota Bandar Lampung atas nama pemerintah Kota Bandar Lampung agar dapat mendampingi warga masyarakat Bandarlampung yang membutuhkan pendampingan hukum.
Ketua DPC Peradi Bandarlampung H. Bey Sujarwo, S.H.,M.H didampingi Rojali Umar SH memerintahkan kepada Ketua PBH Peradi Bandarlampung, Ali Akbar, S.H.,M.H agar mendampingi ABH tersebut di Polda Lampung dalam setiap tahapan.
Setelah dilakukan pendampingan sebagaimana amanat UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memerintahkan, demi kepentingan terbaik untuk ABH, penegak hukum melakukan diversi.
Oleh karena itu aparat penegak hukum yang dipimpin olehPenyidik Reknata Polda Lampung melakukan diversi. Turut hadir petugas dari Balai pemasyarakatan Bandarlampung, Peksos, UPTD PPA.
Setelah dilakukan kajian, Penyidik berkesimpulan terhadap para ABH yang berjumlah 7 (tujuh) orang di Bandar Lampung pada hari Senin, 1 September 2025 berupa; keikutsertaan dalam pendidikan Pondok Pesantren paling lama 3 (tiga) bulan di Pondok Pesantren yang ditunjuk oleh Bapas Bandar Lampung. Ini sejalan pasal 10 ayat (1) dan (2) huruf d.
7 (tujuh) orang ABH tersebut didampingi oleh orang tua, kuasa hukum ABH dari LBH Peradi Bandar Lampung dan penyidik telah dilakukan penyerahan kepada pengurus pondok pesantren rujukan oleh petugas Bapas kota Bandarlampung.
Dan diterima oleh pengurus pondok pesantren tersebut untuk menjalankan kegiatan belajar selama 3 bulan kedepan dan berikutnya akan dilakukan evaluasi.
H. Bey Sujarwo, S.H.,M.H melalui anggota PBH yang hadir dalam penyerahan tersebut turut berpesan kepada para ABH, agar memanfaatkan momen ini untuk memperbaiki diri. []
Penulis : Anis
Editor : Rudi Alfian
Sumber Berita : Bandarlampung
