Pasca Putusan MK, Partai Gelora Dorong Pemerintah dan DPR Lakukan Evaluasi, serta Harmonisasi Paket UU Politik

Kamis, 29 Agustus 2024 | 11:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA-Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, Partai Gelora tidak menduga jika gugatan yang ke Mahkamah Konstitusi (MK) bersama Partai Buruh soal ambang batas pencalonan kepala daerah menimbulkan turbulensi politik yang dashyat, mengubah peta Pilkada 2024.

“Ibarat orang naik pesawat lagi tenang-tenangnya mau disajikan makanan, tiba-tiba turbulensi. Pesawat turun dari ketinggian 10.000 kaki ke 4.000 kaki. Anjloknya luar biasa, semua orang dan makanannya terhempas. Kami di Partai Gelora tidak memprediksi ini terjadi,” kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora dalam diskusi Gelora Talks, Rabu (28/8/2024) sore.

Dalam diskusi dengan tema “Pilkada 2024 Pasca Putusan MK: Kemana Kehendak Rakyat?” itu, Mahfuz mengungkapkan awal mula muncul ide untuk menggugat ambang batas pencalonan kepala daerah , usai Partai Gelora dinyatakan tidak lolos ke Senayan karena tidak memenuhi threshold parliamentary (PT) 4 persen.

“Usai Pileg dan Pilpres, Partai Gelora waktu itu sudah diputuskan oleh KPU tidak lolos 4%. Lalu, kita mikir apalagi yang harus kita kerjain agar segera beralih ke agenda Pilkada. Kita temukan ada klausul dalam pasal 40 ayat 3 UU Pilkada, bahwa yang berhak mencalonkan kepala daerah yang punya kursi. Itu yang kita gugat,” ujarnya.

Kemudian pada bulan April, Partai Gelora mengajak diskusi partai poltik yang tidak memenuhi ambang batas pencalonan kepala daerah sebesar 20 % kursi dan 25 % suara untuk mengajukan gugatan, karena mereka juga memiliki kursi di DPRD I dan DPRD II.

“Awalnya ada 4 partai yang mau ajukan judicial rewiew, tapi kemudian tinggal Partai Gelora dan Partai Buruh yang mengajukan. Tanggal 21 Mei kemudian kita ajukan gugatannya ke Mahhamah Konstitusi,” jelasnya.

Mahfuz tidak yakin dan pesimis gugatannya bakal dikabulkan, karena hingga bulan Juli, MK terus meminta perbaikan gugatan, sementara masa pendaftaran Pilkada pada bulan Agustus.

Baca Juga:  Dua Tahun Prabowo, Andre Rosiade Minta Kritik Pemerintah Dilihat Secara Objektif

“Kita agak ragu-ragu berkaca dari hasil gugatan kita soal Pilpres, tapi kemudian kita diundang tanggal 20 Agustus untuk mendengar putusan. Ternyata, putusan yang kita dapatkan, melampaui apa yang kita minta. Kita mintanya, satu dikasih 10 oleh MK,” katanya.

Partai Gelora, Mahfuz, bersyukur sekaligus bingung terhadap putusan MK tersebut. Bersyukur bisa mencalonkan kepala daerah meski tidak punya kursi, sementara bingung karena MK membuat aturan baru di dalam UU Pilkada yang menjadi haknya DPR selaku pembuat Undang-undang (UU).

“Sehingga terjadilah turbulensi. Efek dari turbulensi ini, terjadinya perubahan peta pilkada, dan perubahan itu . itu masih terasa sampai sekarang. Ada orang yang pindah tempat duduk, dari di depan ke belakang atau sebaliknya, bahkan ada yang terhempas,” ungkapnya.

Akibat Putusan MK ini, menurut Mahfuz, membuat peta pencalonan kepala daerah menjadi sangat dinamis. Partai Gelora yang pada awalnya hanya mengeluarkan surat rekomendasi B1KWK, SK pencalonan kepala daerah dari 55 rekomendasi menjadi lebih dari 300-an rekomendasi.

Mahfuz berharap pasca putusan MK soal ambang batas pencalonan kepala daerah ini, perlu dilakukan harmonisasi paket Undang-undang Politik dan mengevaluasi sistem ketatanegaraan sekarang.

“Sebab MK telah mengambil wilayah DPR selaku pembuat undang-undang, belum lagi soal sengketa Pilkada dan Pilpres sampai mengurusi hal teknis. Bahkan MK juga tidak konsisten dengan putusannya soal ambang batas pencalonan, di Pilpres kita ditolak dikatakan legal policy-nya DPR, tapi di Pilkada justru diterima dan membuat norma baru yang menjadi haknya DPR,” katanya.

Sekjen Partai Gelora ini menilai, MK justru semakin menciptakan demokrasi menjadi lebih substatif dan prosedural, membuat prilaku pemilih menjadi pragmatis dan permisif, biaya politik makin tinggi dan menyuburkan praktik korupsi. Sehingga bisa merusak, budaya politik dan demokrasi itu sendiri.

Baca Juga:  Pemilu Sela AS, Ditengah Harga Bensin Menjulang Tinggi

“Kita harus evaluasi perjalanan selama 25 tahun ini. Kita harus dudukan lembaga yang ada pada tupoksinya, tidak seperti sekarang carut-marut sampai ada lembaga membajak kewenangan lembaga lain. Semua regulasi harus kita harmonisasi dan konsolidasi,” tegasnya.

Keberadaan MK Bakal Dievaluasi

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, DPR akan mengevaluasi posisi MK dalam jangka menengah dan panjang, karena terlalu banyak urusan yang dikerjakan, padahal bukan menjadi urusan MK.

“Jadi nanti kita evaluasi posisi MK-nya, karena memang sudah seharusnya kita mengevaluasi semuanya tentang sistem, mulai dari sistem pemilu hingga sistem ketetanegaraan. Menurut saya, MK terlalu banyak urusan dikerjakan, yang sebetulnya bukan urusan MK,” kata Doli.

Contohnya misalkan soal sengketa pemilu, terutama pilkada yang juga ditangani MK. Padahal judul lembaganya adalah Mahkamah Konstitusi, tugasnya adalah merewiew UU yang bertentangan dengan UUD 1945, tetapi juga masuk pada hal-hal teknis.

“Disamping itu banyak putusan-putusan yang mengambil kewenangan DPR selaku pembuat undang-undang. Pembuat undang-undang itu hanya pemerintah dan DPR, tapi seakan-akan MK menjadi pembuat undang-undang ke-3. Meminjam istilahnya Pak Mahfuz, MK ini melampaui batas kewenangannya,” ujarnya.

DPR, lanjut politisi Partai Golkar ini, juga akan melakukan perubahan hirarki tata urutan peraturan perundang-udangan, karena keputusan MK ini suka atau suka bersifat final dan mengikat.

“Akibatnya putusan MK memunculkan upaya politik dan upaya hukum baru yang harus diadopsi oleh peraturan teknis seperti halnya dengan putusan kemarin. Tetapi ketika DPR mau mendudukkan yang benar sesuai undang-undang, muncul demonstrasi mahasiswa dan kecurigaan. Karena itu, kita perlu melakukan penyempurnaan semua sistem, baik pemilu, kelembagan dan katetanagaraan” katanya. (“).


Penulis : Heri Suroyo


Sumber Berita : Jakarta

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Chery Perkenalkan TIGGO V, SUV untuk Pasar Indonesia
Iran Sasar Pangkalan Militer AS di Kuwait
Tekhnologi Informasi Tiongkok Kini Sentuh ‘6G’
Israel Ancam Rebut Lebanon, Suriah, dan Gaza
Lagi, Israel Tembaki Warga Palestina, 6 Tewas
Dekranasda Lampung Buka Peluang Wastra Lokal Tembus Pasar Fesyen Nasional hingga Mancanegara
Dorong Pembentukan UU Obligasi Daerah, Mekeng Bidik Sembilan Provinsi dan 44 Kabupaten/Kota
Riyono Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten: Jangan Korbankan Kelestarian Alam

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 23:48 WIB

Chery Perkenalkan TIGGO V, SUV untuk Pasar Indonesia

Rabu, 18 November 2026 - 22:54 WIB

Iran Sasar Pangkalan Militer AS di Kuwait

Rabu, 18 November 2026 - 21:02 WIB

Tekhnologi Informasi Tiongkok Kini Sentuh ‘6G’

Rabu, 18 November 2026 - 21:00 WIB

Israel Ancam Rebut Lebanon, Suriah, dan Gaza

Rabu, 18 November 2026 - 20:56 WIB

Lagi, Israel Tembaki Warga Palestina, 6 Tewas

Berita Terbaru

Foto dokumentasi ini menunjukkan TIGGO V yang diperkenalkan Chery untuk pasar Indonesia. (Chery Indonesia/Xinhua)

Berita Utama

Chery Perkenalkan TIGGO V, SUV untuk Pasar Indonesia

Rabu, 18 Nov 2026 - 23:48 WIB


Sebuah rudal darat-ke-udara Iran diluncurkan dalam sebuah latihan militer di lokasi yang dirahasiakan di Iran, pada 14 November 2012. (Xinhua/Majid Asgaripour)

Berita Utama

Iran Sasar Pangkalan Militer AS di Kuwait

Rabu, 18 Nov 2026 - 22:54 WIB


Foto yang diabadikan pada 6 November 2026 ini menunjukkan purwarupa terminal 6G Qualcomm yang diluncurkan perdana secara global dalam edisi kesembilan Pameran Impor Internasional Tiongkok (China International Import Expo/CIIE) di Shanghai, Tiongkok timur. (Xinhua/Cao Mengyao)

Berita Utama

Tekhnologi Informasi Tiongkok Kini Sentuh ‘6G’

Rabu, 18 Nov 2026 - 21:02 WIB

Foto yang dirilis pada 31 Mei 2026 ini memperlihatkan pasukan darat Israel sedang melakukan operasi militer di Beaufort Ridge, Lebanon selatan. Pasukan Pertahanan Israel (Israel Defense Forces/IDF) pada Minggu (31/5) menyatakan bahwa pasukannya telah merebut sebuah benteng strategis di Lebanon selatan. (IDF/Xinhua)   In a statement, the IDF said Israeli ground forces had entered the Beaufort Ridge and Wadi Saluki area in southern Lebanon. (IDF/Handout via Xinhua)

Berita Utama

Israel Ancam Rebut Lebanon, Suriah, dan Gaza

Rabu, 18 Nov 2026 - 21:00 WIB


Asap membubung dari sebuah bangunan tempat tinggal yang runtuh setelah serangan udara Israel di Gaza City pada 5 September 2025. (Xinhua/Rizek Abdeljawad)

Berita Utama

Lagi, Israel Tembaki Warga Palestina, 6 Tewas

Rabu, 18 Nov 2026 - 20:56 WIB