Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, tegas menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi oleh Pemerintah. Hal itu disampaikannya saat melakukan interupsi pada Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2033, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8).
“Kami ingin menyampaikan sikap PKS, bahwa PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Mengapa? Karena masyarakat belum pulih benar dan belum cukup kuat bangkit dari terpaan pandemi covid-19”, ungkap Mulyanto.
Menurutnya, inflasi yang mendera masyatakat saat ini sudah tinggi. Hal itu berpotensi makin parah apabila harg BBM bersubsidi dinaikkan.
“Masyarakat hari ini menderita inflasi sebesar 4,94 persen. Ini merupakan inflasi tertinggi sejak Oktober 2015, artinya tujuh tahun yang lalu. Bahkan, untuk kelompok makanan, inflasi hari ini adalah sebesar 11 persen. Gubernur Bank Indonesia bilang, seharusnya yang tertinggi hanya 5-6 persen. Tapi sekarang, 11 persen. Itu kondisi saat belum ada kenaikan BBM bersubsidi. Kalau harga BBM bersubsidi dinaikkan, ini dapat dipastikan inflasi sektor makanan akan meroket. Tentu saja, ini akan menggerus daya beli masyarakat, dan tingkat kemiskinan akan semakin meningkat”, ujarnya lagi.
Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Inbang ini pun menyoroti bahwa harga minyak sebenarnya sudah turun sejak beberapa bulan terakhir.
“Padahal, sejak Juni 2022, harga minyak terus turun, dari USD 140 per barel menjadi hari ini sebesar USD 90 per barel. Jadi, urgensi kenaikan harga BBM bersubsidi sudah kehilangan makna”, tegasnya.
Mengakhiri interupsinya, Mulyanto meminta Pemerintah untuk menghemat anggaran dengan menghentikan pembangunan proyek yang dinilainya tak perlu, seperti IKN baru dan kereta cepat Jakarta-Bandung. ##
