Mirza Ajak Kolaborasi Partai Politik untuk Perjuangkan Kebijakan yang Pro-Rakyat Lampung

BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengajak seluruh partai politik, termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Ajakan itu Gubernur Mirza sampaikan saat menghadiri Musyawarah Wilayah VI PKS Provinsi Lampung di Balroom Hotel Emersia, Bandarlampung, Minggu (24/8/2025).

Gubernur Mirza menegaskan politik harus melahirkan keputusan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, mulai dari harga bahan pokok, ketersediaan lapangan kerja, hingga kualitas pendidikan, dimana semuanya ditentukan oleh regulasi dan kebijakan politik.

Ia menekankan, Lampung tidak akan bisa keluar dari persoalan kemiskinan dan pengangguran tanpa adanya sinergi semua pihak

Gubernur Mirza menyoroti kondisi Lampung yang masih menghadapi tingkat kemiskinan dan pengangguran cukup tinggi, meski daerah ini kaya sumber daya alam.

Ia mengungkapkan bahwa data menunjukkan, angka pengangguran terbuka di Lampung mencapai 10,67 persen atau di atas rata-rata nasional.

Sementara hanya 62 persen lulusan SMP yang melanjutkan ke SMA, dan hanya 21 persen lulusan SMA yang dapat melanjutkan ke perguruan tinggi.

“Ironisnya, dari 30 ribu lulusan sarjana per tahun, hanya sekitar 3 persen yang bisa bekerja sesuai bidangnya,” jelasnya.

Gubernur Mirza juga menyinggung persoalan distribusi hasil pertanian, terutama gabah dimana menurutnya, mayoritas gabah Lampung justru keluar daerah sehingga masyarakat lokal harus membeli kembali beras dengan harga mahal.

Ia menyebut kebijakan pelarangan ekspor gabah sempat membuat penggilingan padi di desa hidup kembali.

Gubernur Mirza juga menekankan pentingnya pendidikan murah dan berkualitas.

“Kuncinya ada pada pendidikan. Pendidikan harus murah dan kualitas pengajarannya harus bagus. Kalau tidak, bonus demografi justru bisa menjadi bencana,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gubernur Mirza mengajak partai politik, khususnya seluruh pimpinan dan kader PKS yang hadir dalam forum tersebut, untuk berkolaborasi dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada rakyat.

“Politik yang stabil dan regulasi yang tepat akan membawa Lampung keluar dari kemiskinan. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan partai politik menjadi kunci,” tutupnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPW PKS Lampung Ade Utami Ibnu menyampaikan pentingnya menghadirkan politik yang benar-benar berpihak kepada rakyat.

Ia menegaskan bahwa politik tidak boleh berhenti pada perebutan kekuasaan semata, tetapi harus menjadi jalan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pendidikan, serta menyejahterakan masyarakat.

“Politik adalah alat perjuangan. Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang lahir dari politik memberi manfaat nyata bagi rakyat, bukan justru menambah beban hidup mereka,” ujarnya.

Ade menekankan bahwa Lampung memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, hingga kelautan.

Namun potensi tersebut sering kali tidak memberi nilai tambah optimal bagi masyarakat.

Karena itu, ia mendorong adanya kebijakan yang berpihak pada petani, nelayan, dan kelompok kecil lain agar mereka mendapatkan keadilan.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya membangun generasi muda yang berpendidikan, sehat dan berdaya saing.

Menurutnya, bonus demografi harus dimanfaatkan dengan baik melalui pendidikan berkualitas dan lapangan kerja yang memadai.

“Kalau anak-anak kita tidak dapat akses pendidikan dan pekerjaan, bonus demografi justru akan menjadi beban,” ujarnya.

Ade pun mengajak seluruh elemen, baik pemerintah, partai politik, maupun masyarakat sipil, untuk membangun kolaborasi dalam menghadirkan politik yang solutif, bukan sekadar janji.

“Mari kita jadikan politik sebagai sarana ibadah dan perjuangan, agar Lampung lebih maju dan rakyatnya sejahtera,” pungkasnya.[]

Penulis : Anis

Editor : Rudi Alfian

Sumber Berita : Adpim

Temukan berita-berita menarik lainnya