PEKANBARU — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau masih sulit dikendalikan meski pemerintah telah melakukan berbagai langkah mitigasi sejak awal tahun. Cuaca yang semakin ekstrem, kondisi lahan gambut, serta aktivitas manusia menjadi faktor yang membuat ancaman karhutla terus berulang.
Direktur Pengendalian Kebakaran Lahan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Dasrul Chaniago, mengatakan upaya pencegahan karhutla sebenarnya telah disiapkan jauh sebelum musim kebakaran 2026 berlangsung. Namun, kondisi cuaca ekstrem membuat penanganan di lapangan semakin berat.
“Musim kemarau yang lebih kering, suhu tinggi, kelembapan rendah dan angin kencang membuat vegetasi lebih mudah terbakar dan api lebih cepat menyebar,” kata Dasrul saat menjadi pembicara dalam Seminar Lingkungan yang digelar Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) di Auditorium Universitas Islam Riau (UIR), Kamis (5/11/2026).
Menurut dia, pemerintah pusat telah melakukan mitigasi sejak awal tahun. Sejumlah daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi juga telah menetapkan status siaga karhutla. Namun, kondisi cuaca ekstrem membuat potensi kebakaran meningkat sekaligus menyulitkan upaya pemadaman.
Dasrul menegaskan faktor manusia juga masih menjadi persoalan utama. Sebagian besar kejadian karhutla berkaitan dengan aktivitas manusia, baik akibat pembakaran yang disengaja maupun kelalaian.
“Kalau sumber api dan perilaku pembukaan lahan tidak berubah, kebakaran akan terus berulang,” ujarnya.
Karena itu, Dasrul mendorong penguatan mitigasi berbasis masyarakat. Sosialisasi dan pelibatan masyarakat melalui program Desa Peduli Api dinilai perlu diperluas, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi.
“Ke depan, mitigasi terhadap karhutla harus lebih diperkuat. Sosialisasi kepada masyarakat agar aktif mencegah kebakaran melalui program Desa Peduli Api juga harus ditingkatkan,” katanya.
Peneliti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau, Dr. Prayoto, mengatakan karakteristik wilayah Riau yang didominasi lahan gambut turut memperbesar risiko karhutla.
Menurut dia, sekitar *91,6 persen kejadian kebakaran lahan di Riau terjadi di kawasan gambut. Kondisi tersebut membuat pengelolaan ekosistem gambut menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan karhutla.
“Menjaga lahan gambut dengan tata kelola air yang baik, pemulihan ekosistem, serta mencegah penyebab kebakaran menjadi sebuah keharusan agar kebakaran hutan dan lahan dapat diminimalisir,” ujarnya.
Ia menjelaskan lahan gambut yang mengalami kekeringan menjadi sangat mudah terbakar. Api juga dapat menjalar hingga ke lapisan bawah permukaan tanah sehingga sulit dideteksi dan dipadamkan.
Karena itu, pencegahan tidak cukup hanya dilakukan ketika api sudah muncul. Tata kelola air, pembasahan kembali kawasan gambut, pemulihan ekosistem, serta pengawasan terhadap aktivitas masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan.
Sementara itu, akademisi UIR, Dr. Sri Wahyuni Kadir Abbas, menilai berulangnya karhutla di Riau menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih kuat berbasis teknologi dan kolaborasi lintas sektor.
Ia mengaku telah membawa persoalan karhutla Riau ke sejumlah forum internasional sebagai bentuk keprihatinan atas dampak kebakaran terhadap lingkungan dan masyarakat.
Menurut dia, salah satu hal yang perlu diperkuat adalah *sistem peringatan dini (early warning system)*. Teknologi harus dimanfaatkan untuk mendeteksi potensi kebakaran sekaligus mempercepat respons ketika titik api mulai muncul.
“Lewat pendekatan teknologi, perlu dibangun respons cepat dalam menangani ancaman karhutla,” katanya.
Sri Wahyuni juga menekankan pentingnya sinergi pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, media, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya.
“Yang jelas perlu sinergi pentahelix untuk mencegah terjadinya karhutla. Pemerintah bersama masyarakat, kampus, media dan stakeholder lainnya harus bersama-sama mengatasi masalah ini,” ujarnya.
Upaya tersebut dinilai penting karena penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemadaman ketika kebakaran terjadi. Pencegahan, deteksi dini, pengelolaan gambut, perubahan perilaku masyarakat, hingga respons cepat di lapangan harus berjalan secara bersamaan. ** []
Penulis : Nara J Afkar
Editor : Rudi Alfian
Sumber Berita : Pekan Baru
