KPU Lampura Gelar Rapat Pleno Perbaikan DPS, Data Ganda Jadi Penyumbang Tertinggi Penurunan Angka Pemilih Sementara

Jumat, 12 Mei 2023 | 19:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Rudi Alfian

LAMPUNG UTARA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) gelar Rapat Pleno rekapitulasi hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten. Kegiatan dipusatkan di halaman kantor KPU setempat, Jumat, (12/05/2023).

Ketua KPU Lampura, Aprizal Ria melalui anggotanya, Yansen Atik saat dikonfirmasi seusai kegiatan menjelaskan jumlah data DPS hasil pencoklitan yang semula 487.911 kini berubah menjadi 485.870 yang tertuang didalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Perubahan angka tersebut menurutnya dipengaruhi oleh kategori Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

“Ada penurunan angka DPS saat perbaikan. Hasil perbaikan itu didapati 690 data ganda, 5 orang meninggal dunia, TNI 5 orang, Polri 3 orang, kemudian ada juga data ganda lokasi khusus (Lokus) 424 orang,” beber Yansen.

Baca Juga:  Hari Pahlawan, Lampung Teguhkan Semangat Pengabdian dan Peduli

Menurutnya untuk mendapatkan data pemilih yang benar-benar akurat sampai finalnya menjadi penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 21 Juni 2023 mendatang, dibutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat dan stakeholder terkait. Begitu pula dukungan dari pihak Pers, Bawaslu, dan partai politik, dalam hal mencermati tahapan-tahapan pemutakhiran data pemilih. Sekecil apapun informasi yang diberikan, bagi KPU sangat berharga dalam membantu menghasilkan data pemilih tetap sehingga setiap mata pilih dapat menggunakan hak pilihnya pada pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Baca Juga:  Sumpah Pemuda 2026, Firman Ingatkan Ancaman Digital dan Narkoba

“Meskipun itu hanya informasi seputar tetangga ataupun kerabat yang mungkin sudah dicoklit tetapi meninggal dunia dan belum dimasukkan dalam TMS, maka informasi tersebut akan diteruskan ke pihak Disdukcapil, karena yang berhak dan berwenang untuk menerbitkan Akta Kematian itu mereka (Disdukcapil). Karena kita enggak bakal berani mencoret kalau Akta Kematian itu tidak ada, atau minimal surat keterangan dari Kelurahan dan desa, baru kita (KPU) bisa memasukkannya ke daftar TMS itu,” tuturnya.##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Cegah Radikalisme, SMKN 1 Metro Bakal Nobar Film “Ageman”
KAHMI Sumbar Siap Gelar Munas
Tiongkok-Indonesia Perkuat Konservasi Hutan dan Pengelolaan Taman Pulau
Gubernur Mirza Dorong Infrastruktur Desa dan Produktivitas Pertanian Mesuji
Festival Sungai Mesuji Ditargetkan Masuk Kalender Nasional 2027
Gubernur Mirza Resmikan Jalan Brabasan-Wiralaga, Mobilitas Warga Mesuji Kian Terbuka
​Sajikan 44.000 Potong Lapis Legit, Festival Megow Pak ke-20 Siap Ukir Rekor MURI di Tulang Bawang
Kunjungi Mesuji, Ini Agenda Gubernur Lampung Disana

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 11:10 WIB

Cegah Radikalisme, SMKN 1 Metro Bakal Nobar Film “Ageman”

Minggu, 22 November 2026 - 11:06 WIB

KAHMI Sumbar Siap Gelar Munas

Minggu, 22 November 2026 - 10:38 WIB

Tiongkok-Indonesia Perkuat Konservasi Hutan dan Pengelolaan Taman Pulau

Minggu, 22 November 2026 - 09:11 WIB

Gubernur Mirza Dorong Infrastruktur Desa dan Produktivitas Pertanian Mesuji

Minggu, 22 November 2026 - 09:05 WIB

Festival Sungai Mesuji Ditargetkan Masuk Kalender Nasional 2027

Berita Terbaru

Berita Utama

Cegah Radikalisme, SMKN 1 Metro Bakal Nobar Film “Ageman”

Minggu, 22 Nov 2026 - 11:10 WIB

Berita Utama

KAHMI Sumbar Siap Gelar Munas

Minggu, 22 Nov 2026 - 11:06 WIB

Berita Utama

Festival Sungai Mesuji Ditargetkan Masuk Kalender Nasional 2027

Minggu, 22 Nov 2026 - 09:05 WIB