KPU Lampura Gelar Rapat Pleno Perbaikan DPS, Data Ganda Jadi Penyumbang Tertinggi Penurunan Angka Pemilih Sementara

Jumat, 12 Mei 2023 | 19:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Rudi Alfian

LAMPUNG UTARA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) gelar Rapat Pleno rekapitulasi hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten. Kegiatan dipusatkan di halaman kantor KPU setempat, Jumat, (12/05/2023).

Ketua KPU Lampura, Aprizal Ria melalui anggotanya, Yansen Atik saat dikonfirmasi seusai kegiatan menjelaskan jumlah data DPS hasil pencoklitan yang semula 487.911 kini berubah menjadi 485.870 yang tertuang didalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Perubahan angka tersebut menurutnya dipengaruhi oleh kategori Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

“Ada penurunan angka DPS saat perbaikan. Hasil perbaikan itu didapati 690 data ganda, 5 orang meninggal dunia, TNI 5 orang, Polri 3 orang, kemudian ada juga data ganda lokasi khusus (Lokus) 424 orang,” beber Yansen.

Baca Juga:  2.000 Pasien Meninggal saat Menunggu Pengobatan di Gaza

Menurutnya untuk mendapatkan data pemilih yang benar-benar akurat sampai finalnya menjadi penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 21 Juni 2023 mendatang, dibutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat dan stakeholder terkait. Begitu pula dukungan dari pihak Pers, Bawaslu, dan partai politik, dalam hal mencermati tahapan-tahapan pemutakhiran data pemilih. Sekecil apapun informasi yang diberikan, bagi KPU sangat berharga dalam membantu menghasilkan data pemilih tetap sehingga setiap mata pilih dapat menggunakan hak pilihnya pada pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Baca Juga:  Prof Sudarman: Film Ageman Simbol Kedamaian

“Meskipun itu hanya informasi seputar tetangga ataupun kerabat yang mungkin sudah dicoklit tetapi meninggal dunia dan belum dimasukkan dalam TMS, maka informasi tersebut akan diteruskan ke pihak Disdukcapil, karena yang berhak dan berwenang untuk menerbitkan Akta Kematian itu mereka (Disdukcapil). Karena kita enggak bakal berani mencoret kalau Akta Kematian itu tidak ada, atau minimal surat keterangan dari Kelurahan dan desa, baru kita (KPU) bisa memasukkannya ke daftar TMS itu,” tuturnya.##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Pemkab Mesuji dan TNI Bangun Jembatan Garuda Merah Putih di RJU
Elfianah Minta Pelayanan Perizinan di Mesuji Transparan
Uji Coba Prasmanan, SPPG Abung Semuli Sajikan Makanan Hangat
PBB: Israel Lakukan Kejahatan Perang dan Kemanusiaan di Palestina
Lampung Perkuat Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan
Pabrik Kelapa ‘FreeNow’, Serap 1000 Tenaga Kerja
Iran Bawa Isu Palestina dalam Penyelesaian Hormuz dan Nuklir
Ratusan Siswa Ramaikan SeAn Olympic Challenge Chapter 2 di Bandar Lampung

Berita Terkait

Selasa, 27 Oktober 2026 - 23:52 WIB

Pemkab Mesuji dan TNI Bangun Jembatan Garuda Merah Putih di RJU

Selasa, 27 Oktober 2026 - 23:45 WIB

Elfianah Minta Pelayanan Perizinan di Mesuji Transparan

Selasa, 27 Oktober 2026 - 22:51 WIB

Uji Coba Prasmanan, SPPG Abung Semuli Sajikan Makanan Hangat

Selasa, 27 Oktober 2026 - 22:16 WIB

PBB: Israel Lakukan Kejahatan Perang dan Kemanusiaan di Palestina

Selasa, 27 Oktober 2026 - 20:22 WIB

Lampung Perkuat Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan

Berita Terbaru

Berita TNI

Pemkab Mesuji dan TNI Bangun Jembatan Garuda Merah Putih di RJU

Selasa, 27 Okt 2026 - 23:52 WIB

Berita Utama

Elfianah Minta Pelayanan Perizinan di Mesuji Transparan

Selasa, 27 Okt 2026 - 23:45 WIB

Wabup Lampung Utara Coba Makanan MBG Prasmanan

Berita Utama

Uji Coba Prasmanan, SPPG Abung Semuli Sajikan Makanan Hangat

Selasa, 27 Okt 2026 - 22:51 WIB

Personel pertahanan sipil Palestina memindahkan jenazah seorang korban dari reruntuhan bangunan yang menampung pengungsi Palestina di Gaza City pada 16 September 2026. (Xinhua)

Berita Utama

PBB: Israel Lakukan Kejahatan Perang dan Kemanusiaan di Palestina

Selasa, 27 Okt 2026 - 22:16 WIB

Berita Utama

Lampung Perkuat Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan

Selasa, 27 Okt 2026 - 20:22 WIB