KPK Kawal Pembangunan IKN Nusantara

Senin, 21 Maret 2022 - 19:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan: Anis

KPK hari ini (21/3) menerima audiensi Kepala Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Bambang Susantono yang didampingi Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe dan Tenaga Ahli Tim Transisi Achmad Jaka Santos Adiwijaya.

Tujuan audiensi adalah untuk berdiskusi dan konsultasi terkait harapan agar KPK melakukan pendampingan dan mengawal setiap tahapan proses dalam persiapan dan pembangunan IKN Nusantara untuk memastikan tata kelola IKN nantinya dapat berlangsung dengan baik. Sebelumnya, pada 2 Februari 2022 KPK telah menerima Menteri PPN/Bappenas yang memaparkan persiapan pembangunan IKN Nusantara. Dalam kesempatan tersebut, Menteri PPN/Bappenas meminta pendampingan KPK.

Karenanya, sebagai upaya pencegahan korupsi, KPK melalui pelaksanaan fungsi koordinasi dan monitoring mengawal persiapan dan pembangunan IKN Nusantara. Upaya pencegahan yang dilakukan KPK secara simultan merupakan pelaksanaan atas mandat UU KPK maupun Perpres 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional (Stranas-PK). KPK kemudian membentuk satuan tugas yang terdiri dari tim Direktorat Monitoring, Korsup, dan Stranas PK.

Baca Juga:  Pj. Gubernur Samsudin Lepas Atlet Perwosi Lampung Ikuti Lomba Senam Kreasi Piala Ibu Negara RI Tahun 2024

Tugas Satgas :

Direktorat Monitoring KPK melakukan telaah terhadap UU IKN dan draft aturan turunanya untuk mengidentifikasi celah potensi korupsi dengan metode Corruption Risk Assessment (CRA) Tim Koordinasi Supervisi fokus terkait wilayah di Kalimantan Timur dan potensi korupsi yang muncul dalam proses pembangunan IKN Stranas PK mendorong upaya pencegahan korupsi melalui dua aksinya yaitu implementasi renaksi kebijakan satu peta dan pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Fokus KPK:

– Penyiapan lahan: ada indikasi okupansi dan klaim pihak ketiga atas lahan-lahan di sekitar IKN; transaksi pertanahan di sekitar IKN yang meningkat drastis; tumpang tindih lahan dan perizinan tambang, perkebunan, kawasan hutan, dan migas.
– Penyediaan tenaga kerja
– Pengelolaan aset-aset milik negara
– Proses pengadaan barang dan jasa, dan
– Mekanisme pembiayaan

Baca Juga:  Camat Abung Selatan Totalitas Perankan Tokoh Semar Pada Pawai Budaya HUT Lampung Utara Ke-78

Dari hasil analisis sementara terhadap UU IKN dan draft Perpres tentang Otorita IKN, KPK setidaknya mendalami tiga hal, yaitu: aspek tata negara, mekanisme khusus untuk pengadaan, dan fasilitas khusus pembiayaan.

KPK juga melakukan koordinasi kepada kementerian/lembaga terkait. Untuk mekanisme pengadaan dan pembiayaan KPK melakukan koordinasi dengan LKPP. Sedangkan, terkait pertanahan KPK akan berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN. KPK berharap dengan pendampingan ini dapat mendorong dan meningkatkan akuntabilitas tata kelola dalam setiap tahapan proses pembangunan IKN Nusantara sehingga dapat mencegah celah dan potensi korupsi. ##

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Pj. Gubernur Samsudin Terima Audiensi Pengurus PWI Lampung,
Polres Lampura Tegaskan Kasus Dugaan Penganiayaan Anak Dibawah Umur Terus Bergulir
Agung Sarankan, Wartawan Ikut Kontestasi Pilkada, Sebaiknya Berhenti!
Dewan Pers Menilai, Banyak Media tak Berimbang dalam Berita Pilkada
Prabowo Dipandang Perlu Masukkan Isu Palestina pada Pidato Perdananya Saat Resmi Jadi Presiden
Pj. Gubernur Samsudin Terima Kunjungan Forum Rescue dan Relawan Lampung
Pj. Gubernur Samsudin Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Terkait Raperda Pertanggungjawaban APBD Lampung Tahun Anggaran 2023
Gegara Bakar Sampah, Bocah 6 Tahun di Lampung Utara Alami Patah Tulang Diduga Dianiaya Kerabat Korban
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 25 Juli 2024 - 14:25 WIB

Pj. Gubernur Samsudin Terima Audiensi Pengurus PWI Lampung,

Kamis, 25 Juli 2024 - 12:59 WIB

Polres Lampura Tegaskan Kasus Dugaan Penganiayaan Anak Dibawah Umur Terus Bergulir

Kamis, 25 Juli 2024 - 11:50 WIB

Agung Sarankan, Wartawan Ikut Kontestasi Pilkada, Sebaiknya Berhenti!

Kamis, 25 Juli 2024 - 11:39 WIB

Dewan Pers Menilai, Banyak Media tak Berimbang dalam Berita Pilkada

Kamis, 25 Juli 2024 - 10:05 WIB

Prabowo Dipandang Perlu Masukkan Isu Palestina pada Pidato Perdananya Saat Resmi Jadi Presiden

Kamis, 25 Juli 2024 - 09:58 WIB

Pj. Gubernur Samsudin Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Terkait Raperda Pertanggungjawaban APBD Lampung Tahun Anggaran 2023

Rabu, 24 Juli 2024 - 19:17 WIB

Gegara Bakar Sampah, Bocah 6 Tahun di Lampung Utara Alami Patah Tulang Diduga Dianiaya Kerabat Korban

Rabu, 24 Juli 2024 - 16:07 WIB

Suprapto Sebut Jika Prabowo Presiden, RMD Gubernur, Mesuji Bisa Melompat Jauh Lebih Maju

Berita Terbaru

#CovidSelesai

Pj. Gubernur Samsudin Terima Audiensi Pengurus PWI Lampung,

Kamis, 25 Jul 2024 - 14:25 WIB

#CovidSelesai

Agung Sarankan, Wartawan Ikut Kontestasi Pilkada, Sebaiknya Berhenti!

Kamis, 25 Jul 2024 - 11:50 WIB

#CovidSelesai

Dewan Pers Menilai, Banyak Media tak Berimbang dalam Berita Pilkada

Kamis, 25 Jul 2024 - 11:39 WIB