KPK Harus Ungkap Kasus DJKA, LSAK: Itu Orang Dalam

Rabu, 15 November 2023 | 13:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan: Anis

JAKARTA-KPK harus mengusut dan mengungkap secara benderang tentang adanya oknum KPK yang berupaya menjamin pengamanan kasus dalam perkara dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

Pasalnya, patut diduga oknum yang dimaksud bukan sekedar orang yang mengaku-ngaku sebagai pegawai KPK. Demikian diungkap Peneliti LSAK Ahmad A Hariri pada media (15/11).

Dikatakan Ahmad A Hariri, indikasi ini muncul sebab proses penanganan kasus DJKA ini sempat tersendat. Bahkan dari pengakuan saksi sendiri menyatakan sudah ada penyerahan sejumlah uang. Maka kategori perbuatan ini lebih kuat mengarah pada upaya perintangan penyelidikan.

KPK harus segera menindak oknum yang dimaksud. Bahkan wajib menjadi prioritas penting. Apalagi ini isunya pengamanan kasus dan kemungkinannya pasti ada operator yang bertugas secara teknis, baik dari dalam maupun di luar lembaga anti rasuah ini.

Baca Juga:  Presiden Iran: Teheran Dukung Dialog, tapi bukan untuk Menyerah

Salah satu tanda terang pengungkapan kasus ini, KPK harus segera menetapkan dan menahan Suryo sebagai tersangka. Sebab dugaan keterlibatannya dalam kasus ini telah menjadi bagian dari fakta sidang. Bahkan kuat dugaan, ia merupakan bagian dari operator oknum pejabat KPK yang dimaksud mengamankan kasus korupsi ini.

Publik punya konsen khusus soal pengamanan kasus ini yang juga sudah banyak diungkap lewat investigasi banyak media, bahwa pihak terkait bukan hanya “bermain” di satu kasus saja. Hubungan kedekatannya dengan mantan deputi penindakan Karyoto juga kerap dikaitkan banyak penanganan kasus, baik soal tambang pasir maupun kebocoran dokumen ESDM yang pernah diungkap Dewas KPK, dan termasuk di kasus BTS Kominfo.

Baca Juga:  Peringatan HAN ke-42, Pemprov Lampung Dorong Budaya Perlindungan Anak di Semua Ruang

KPK seharusnya lebih tahu hal ini. Ini jelas jejaring mafia. Bila ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka tidak ada alasan bagi KPK untuk tidak segera menetapkan tersangka pihak lainnya yang diduga terlibat.

Segera bertindak tegas dan cepat, oknum yang sengaja memanfaatkan KPK untuk kepentingan pribadinya harus dibersihkan demi mengembalikan citra Marwah KPK.##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

PWI Lampung Pasang Target Emas untuk Futsal di Porwanas
Presiden Iran: Teheran Dukung Dialog, tapi bukan untuk Menyerah
Leapmotor Mulai Perakitan Mobil Listrik di Indonesia
Siswa dan Guru SMPN 5 Rembang Terserang Diare, Komisi IX Soroti Keamanan MBG
Zainul Munasichin: Usut Data Ganda 6 Juta Penerima Manfaat MBG
Pimpinan MPR Ziarah, Muzani : Pentingnya Peran Historis Bagi Indonesia
Pemprov Lampung Intensifkan Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Tanggamus
Wagub Kukuhkan Mabigus dan Pembina Gudep UIN Raden Intan

Berita Terkait

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 18:05 WIB

PWI Lampung Pasang Target Emas untuk Futsal di Porwanas

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 17:45 WIB

Presiden Iran: Teheran Dukung Dialog, tapi bukan untuk Menyerah

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 17:41 WIB

Leapmotor Mulai Perakitan Mobil Listrik di Indonesia

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 12:05 WIB

Siswa dan Guru SMPN 5 Rembang Terserang Diare, Komisi IX Soroti Keamanan MBG

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 12:04 WIB

Zainul Munasichin: Usut Data Ganda 6 Juta Penerima Manfaat MBG

Berita Terbaru

Futsal Lampung Targert Emas di Porwanas 2027 [Nr]

#indonesiaswasembada

PWI Lampung Pasang Target Emas untuk Futsal di Porwanas

Sabtu, 8 Agu 2026 - 18:05 WIB

 Presiden Iran Masoud Pezeshkian sedang menyampaikan pidato di Teheran, Iran [xin]

#indonesiaswasembada

Presiden Iran: Teheran Dukung Dialog, tapi bukan untuk Menyerah

Sabtu, 8 Agu 2026 - 17:45 WIB

Leapmotor memulai produksi lokal dua mobil listriknya di Indonesia di fasilitas perakitan yang berlokasi di Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.[Indo]

#indonesiaswasembada

Leapmotor Mulai Perakitan Mobil Listrik di Indonesia

Sabtu, 8 Agu 2026 - 17:41 WIB

#indonesiaswasembada

Zainul Munasichin: Usut Data Ganda 6 Juta Penerima Manfaat MBG

Sabtu, 8 Agu 2026 - 12:04 WIB