Laporan: Annisa
JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyoroti kondisi darurat kabut asap akibat Kebakaran Hutandan Lahan (Karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah, terutamadi Sumatera dan Kalimantan. Apalagi, Karhutla di Indonesia yang kian parah telah membuat Malaysia mengirimkan surat proteskarena negeri Jiran tersebut ikut terdampak kabut asap.
Ia pun mengungkapkan kekecewaannya atas gerak lambanPemerintah dalam mengatasi karhutla, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Padahal, tegasnya, DPR RI melalui Komisi IV telah mewanti-wanti sejak jauh hari.
“Kami di Komisi IV DPR RI sudah mewanti-wanti KLHK jauh-jauh hari, begitu ada prediksi dari BMKG bahwa akan terjadikemarau panjang dan kering (El Nino). Sudah kami ingatkanKLHK untuk melakukan antisipasi sejak dini serta melakukankoordinasi dengan pihak-pihak terkait,” kata Daniel Johan dalamketerangan rilisnya yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Senin (9/10/2023).
Karhutla di beberapa wilayah di Pulau Kalimantan mengalamipeningkatan kabut asap dalam beberapa minggu terakhir, di antaranya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bahkan PemerintahKota Banjarmasin menetapkan status siaga darurat kabut asap akibat karhutla hingga 30 Oktober 2023.
Kabut asap karhutla menghantui juga daerah Sampit KabupatenKotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Kabut asap dampakKarhutla pun mulai masuk ke rumah-rumah warga. Bahkan Dinas Pendidikan Kotawaringin Timur kembali melakukan kebijakanterkait adaptasi kegiatan belajar dan mengajar. Untuk kawasanyang terdampak cukup parah, pembelajaran diperkenankandilakukan dengan sistem daring.
Hal serupa juga terjadi di Provinsi Jambi dan Palembang, Sumatera Selatan. Kondisi udara di wilayah ini tidak sehat akibatkabut asap karhutla. Imbasnya, kegiatan belajar mengajar tingkatSMA/SMK sederajat tidak digelar tatap muka alias online. Kabut asap yang tebal pun sampai mengganggu jarak pandang, termasukbagi penerbangan seperti yang terjadi di Bandara Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng). Pemprov Kalteng sudahmenetapkan status tanggap darurat karhutla.
Tambahnya, Daniel mengingatkan, peristiwa karhutla tidakmudah dikendalikan jika sudah terjadi. Terlebih melihat topografihutan di Indonesia yang memiliki medan sangat sulit. “Seharusnya Pemerintah bisa belajar dari kejadian-kejadiansebelumnya sehingga bisa lebih baik dalam menghadapi situasi El Nino,” ucap Legislator dari Dapil Kalimantan Barat I tersebut.
Politisi Fraksi PKB itu pun mendorong KLHK dan BNPB untukmelakukan koordinasi dengan semua pihak serta melibatkansemua potensi yang ada. Mulai dari lembaga pemerintahan, pengusaha pengguna jasa hutan serta masyarakat untuk bekerjabersama-bersama mengendalikan karhutla.
“Untuk mengendalikan kejadian Karhutla di beberapa tempat saatini, Pemerintah harus menggerakan semua potensi yang adatermasuk masyarakat. Kemudian mitigasi dan pengawasan harusdilakukan untuk mencegah kejadian di tempat lain,” ujar Daniel. (gal/rdn) ##
