Komisi II Revisi PKPU Ambil Utuh Putusan MK Kembalikan Muruah DPR

Selasa, 27 Agustus 2024 | 13:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai persetujuan revisi PKPU yang mengambil secara utuh isi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengembalikan muruah DPR RI. Diketahui, Semua fraksi menyepakati rancangan PKPU tentang perubahan atas peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tersebut, khususnya menyikapi putusan MK Nomor 60 dan 70.

“Persetujuan itu disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI bersama Menteri Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP),” katanya kepada Parlementaria di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Diketahui, sebelumnya telah diadakan rapat konsinyering antara Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu, pada Sabtu (24/8/2024).’Guspardi pun menjelaskan konsinyering dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh publik melalui live streaming yang disiarkan secara langsung agar publik dapat mengamati jalannya rapat dan mengikuti semua yang dibahas sehingga tidak timbul kecurigaan.

Baca Juga:  Rizki Natakusuma Dorong Two State Solution Palestina-Israel: Perlu Aksi Nyata!

“Perlu diketahui bahwa rapat konsinyering bukan merupakan forum pengambilan keputusan. Makanya Komisi II mengundang Pemerintah yang diwakili oleh Menkumham Supratman Andi Agtas, Kemendagri dan penyelenggara pemilu dalam forum RDP untuk mengkonsultasikan mengenai revisi PKPU yang selanjutnya disetujui dalam rapat pleno komisi II,” ujar Politisi Fraksi PAN ini.

Legislator asal Sumatera Barat itu pun menegaskan dengan disepakatinya PKPU tersebut semua partai politik dan gabungan partai politik, baik yang mempunyai kursi maupun yang tidak mempunyai kursi di DPRD, juga dapat mengusung calon kepala daerah asalkan memenuhi klasifikasi ambang batas yang ditetapkan.

Baca Juga:  DPR RI Akan Evaluasi Total Pelaksanaan Haji 2025

Dia menegaskan pula bahwa PKPU Nomor 8 Tahun 2024 telah mengadopsi secara penuh Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait batas usia pencalonan.

Sehingga batas usia 30 tahun bagi calon gubernur dan wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota dihitung sejak penetapan pasangan calon. “Jadi, bukan lagi dihitung sejak pelantikan calon terpilih,” pungkasnya.(*)


Penulis : Heri Suroyo


Sumber Berita : Jakarta

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Lampung Siap Jadi Sentra Pertahanan Strategis di Sumatera
Ketua DPR RI Minta Fadli Zon Tidak Hilangkan Jejak Sejarah
DPR RI Akan Evaluasi Total Pelaksanaan Haji 2025
Transformasi Bulog Jadi Langkah Tepat Pastikan Kebutuhan Pangan Masyarakat Terpenuhi
BKSAP DPR RI Dorong IPU Fokus Tangani Akar Masalah Konflik di Dunia
Wacana Perpanjangan Jabatan DPRD Implikasi Putusan MK Harus Dibahas Komprehensif
Komisi III Kecam Penanganan Restorative Justice Kasus Kekerasan Seksual di Karawang
Posisi 50.971 Kepala Sekolah Kosong, DPR Minta Pemda dan Pusat Perkuat Koordinasi

Berita Terkait

Jumat, 4 Juli 2025 - 15:24 WIB

Lampung Siap Jadi Sentra Pertahanan Strategis di Sumatera

Jumat, 4 Juli 2025 - 09:42 WIB

Ketua DPR RI Minta Fadli Zon Tidak Hilangkan Jejak Sejarah

Rabu, 2 Juli 2025 - 16:10 WIB

DPR RI Akan Evaluasi Total Pelaksanaan Haji 2025

Senin, 30 Juni 2025 - 20:02 WIB

Transformasi Bulog Jadi Langkah Tepat Pastikan Kebutuhan Pangan Masyarakat Terpenuhi

Senin, 30 Juni 2025 - 09:52 WIB

BKSAP DPR RI Dorong IPU Fokus Tangani Akar Masalah Konflik di Dunia

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Jihan: PPPK Tahap II DiUmumkan Akhir Juli

Selasa, 8 Jul 2025 - 13:48 WIB

#indonesiaswasembada

Pj Gubernur Papua Agus Fatoni Tancap Gas Kumpulkan Kepala OPD

Selasa, 8 Jul 2025 - 09:52 WIB