Yogyakarta — Komisi XII DPR RI menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengantisipasi kebutuhan energi nasional, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan program hilirisasi industri. Hal ini menjadi sorotan utama dalam kunjungan kerja Komisi XII ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka menyerap aspirasi soal revisi Undang-Undang Tentang Ketenagalistrikan dari para akademisi berbagai bidang keilmuan di Universitas Gadjah Mada (UGM).
Ketua Tim Kunjungan Kerja, Totok Daryanto, menyoroti bahwa penyediaan energi listrik harus sejalan dengan permintaan (demand) yang terus tumbuh seiring dengan kegiatan ekonomi dan industri.
Ia menilai, masalah utama yang harus diantisipasi adalah bagaimana memastikan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat terlaksana dengan ketersediaan energi yang memadai. Proyek-proyek hilirisasi, misalnya, membutuhkan pasokan energi yang stabil dan besar.
“Sebenarnya penyediaan energi listrik itu di satu pihak, demand itu di pihak lain. Karena industri dan hilirisasi sangat terkait dengan kegiatan ekonomi dan di bidang perindustrian di mana itu sebetulnya kita yang penting adalah bagaimana mengantisipasi agar tahu pertumbuhan ekonomi,” ujar Totok usai pertemuan, Jumat (29/8/2025).
Ia juga menegaskan bahwa sektor energi tidak bisa berdiri sendiri. Oleh karena itu, komunikasi yang baik dengan sektor lain, seperti investasi dan industri, menjadi kunci untuk memastikan pasokan energi sesuai dengan kebutuhan.
“Kita harus terus membangun komunikasi yang baik dengan sektor-sektor lain, seperti investasi dan industri, agar permintaan energi cocok dengan apa yang kita siapkan,” lanjutnya.
Pernyataan ini menegaskan bahwa perencanaan energi harus terintegrasi dengan rencana pembangunan ekonomi dan industri. Tanpa koordinasi yang kuat, potensi kesenjangan antara pasokan dan permintaan energi dapat menghambat laju pembangunan.
Misalnya, jika sebuah kawasan industri baru dibangun tanpa perhitungan pasokan listrik yang memadai, maka operasional pabrik akan terganggu. Kondisi ini menurutnya dapat menurunkan daya saing investasi dan menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, kolaborasi adalah fondasi utama.
Penulis : Heri Suroyo
Editor : Hadi
Sumber Berita : DPR RI
