Jelang Natal dan Tahun Baru, Pemprov Lampung Jaga Stabilitas Harga dan Pasokan Bahan Pangan

BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk kesiapsiagaan menghadapi Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Kegiatan dibuka Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela di Ballroom Hotel Grand Mercure, Rabu (3/12/2025).

Pertemuan ini dihadiri jajaran Forkopimda Lampung, bupati dan wali kota atau yang mewakili, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lampung Bimo Epyanto, Kepala OJK Lampung Otto Fitriandy, pimpinan perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN/BUMD, Satgas Pangan, serta seluruh TPID kabupaten/kota.

Dalam sambutannya, Wagub menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan menjelang hari besar keagamaan nasional. Menurutnya, periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) selalu menghadirkan lonjakan permintaan dan dinamika pasar yang harus diantisipasi dengan baik.

Sepanjang 2025, Pemprov Lampung telah menjalankan berbagai langkah pengendalian inflasi, mulai dari operasi pasar murah, penguatan program SPHP, Gerakan Pangan Murah, hingga penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah. Serapan gabah melalui Bulog juga terus ditingkatkan untuk menjaga stok.

Selain itu, pemerintah memperluas kerja sama antar daerah guna memperlancar pasokan dan memperbaiki distribusi. Peningkatan kualitas jalan serta pengetatan pengawasan barang kebutuhan pokok juga dilakukan secara berkala.

Upaya tersebut dinilai berhasil. Data November 2025 menunjukkan inflasi Lampung sebesar 1,14 persen, jauh di bawah inflasi nasional yang mencapai 2,72 persen. “Ini bukti bahwa kerja kita sepanjang tahun membawa hasil yang baik,” ucap Wagub.

Meski demikian, Wagub mengingatkan agar tidak lengah. Ia menyebut inflasi sebagai “api kecil” yang bisa membesar bila tidak dijaga. Karena itu, TPID diminta tetap berpegang pada strategi 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Menjelang Nataru, Wagub meminta peningkatan operasi pasar murah dan SPHP agar benar-benar dirasakan masyarakat. “Jangan sampai pasar murah hanya murah di spanduk, tapi tidak terasa di kantong warga,” ujarnya.

Pemantauan harga bersama Satgas Pangan juga akan diperketat untuk mencegah praktik penimbunan maupun gangguan distribusi. Wagub menekankan bahwa stok harus berada di masyarakat, bukan di gudang-gudang pihak tertentu.

Wagub juga menyoroti pentingnya penguatan pasokan komoditas sensitif seperti cabai, bawang, beras, dan daging ayam. Permintaan diprediksi meningkat seiring implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai berjalan pada akhir tahun.

Aspek transportasi dan keamanan turut menjadi perhatian. Seluruh moda transportasi darat, laut, dan udara diminta dipastikan siap menghadapi meningkatnya mobilitas masyarakat. Koordinasi dengan Polda Lampung juga diperkuat untuk menjaga kelancaran distribusi.

Lampung juga perlu mewaspadai cuaca ekstrem dan potensi bencana alam. Wagub meminta perangkat daerah menyiapkan alat berat di titik rawan longsor dan banjir agar distribusi logistik tidak terganggu. Informasi kepada publik harus disampaikan secara transparan melalui Posko Inflasi Digital.

Dalam sesi pemaparan, Polda Lampung menjelaskan kesiapan Operasi Lilin Krakatau 2025. Operasi ini mengedepankan upaya preventif, dukungan preemtif, penegakan hukum, dan publikasi untuk memastikan masyarakat dapat beribadah dan berlibur dengan aman.

Sebanyak 47 pos pengamanan, 17 pos pelayanan, dan 2 pos terpadu disiapkan. Total 3.259 personel dikerahkan, terdiri dari 183 personel Polda, 1.357 personel Polres jajaran, dan 1.717 personel instansi terkait.

Dari Bank Indonesia Lampung, Kepala Perwakilan Bimo Epyanto memaparkan rekomendasi quick win pengendalian inflasi. Di antaranya operasi pasar beras/SPHP secara terarah, monitoring komoditas rawan inflasi seperti cabai dan telur, serta penerapan “Toko Pengendalian Inflasi” di wilayah IHK dan non-IHK.

BI juga menekankan pentingnya optimalisasi panen padi akhir tahun, perbaikan jalan kabupaten/kota, dan kecukupan moda transportasi selama Nataru. Mobil TOP (Transportasi Operasi Pasar) akan diperkuat untuk menjaga kelancaran distribusi.

Dinas Perhubungan Provinsi Lampung turut memaparkan skema pengaturan arus Nataru. Posko Angkutan Nataru akan berlangsung 18 Desember 2025–5 Januari 2026, dengan prediksi kenaikan penumpang hingga 4 persen dibanding tahun sebelumnya.

Strategi “anti-macet” di Pelabuhan Bakauheni kembali diterapkan, seperti delaying system di sejumlah rest area, pembatasan pembelian tiket feri melalui geofencing, dan pengaturan dermaga berdasarkan jenis kendaraan. Pembatasan angkutan barang sumbu 3 ke atas juga dijadwalkan dalam tiga tahap.

Dishub mencatat hanya 28 persen dari 1.097 bus di Terminal Rajabasa yang laik jalan berdasarkan rampcheck hingga Agustus 2025. Sisanya wajib perbaikan atau dilarang beroperasi. Ini menjadi perhatian khusus dalam aspek keselamatan.

Pada paparan dari Bulog Lampung menunjukkan stok 165.857 ton untuk memenuhi kebutuhan hingga pertengahan 2026. Operasi Pasar, SPHP, dan Gerakan Pasar Murah akan diintensifkan bersama pemerintah daerah.

Sementara, Pertamina Patra Niaga Sumbagsel melaporkan lonjakan konsumsi Avtur hingga 28 persen, seiring meningkatnya perjalanan udara. Stok Avtur disebut aman selama 13 hari. Layanan tambahan di jalan tol seperti SPBU modular, motorist BBM, dan kantong SPBU juga disiagakan.

Tren BBM menunjukkan kenaikan konsumsi bensin 1,8 persen, sementara solar diprediksi turun 4,6 persen akibat pembatasan angkutan barang. Konsumsi LPG naik 1,9 persen, diantisipasi melalui build up stock sejak awal Desember.

Menutup rangkaian pertemuan, Wagub menegaskan kembali bahwa keberhasilan menjaga stabilitas harga saat Nataru ditentukan oleh kerja sama semua pihak. “Tidak ada pihak yang bisa bekerja sendirian. Kita harus bergerak sebagai satu kesatuan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Penulis : Desty

Editor : Nara

Sumber Berita : Pemprov Lampung

Temukan berita-berita menarik lainnya