Iklan Judol, Pro LGBT, Merebak di Platform Digital, Komdigi Tegas Dong

Minggu, 5 Oktober 2025 | 14:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyoroti tayangan di platform digital, khususnya Netflix, yang menghadirkan konten animasi pro-LGBT dan berpotensi di konsumsi oleh anak-anak di Indonesia. Lebih parah iklan judol. Situs-situs ini mencatut nama perguruan tinggi-lebih parah lagi menggunakan perguruan tinggi keagaam seperti UIN.

“Kami menyayangkan adanya tayangan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa dan bisa merusak perkembangan anak. Pemerintah melalui Komdigi harus bertindak tegas. Kami mendukung langkah Kominfo untuk memanggil Netflix dan memastikan konten impor disesuaikan dengan norma serta hukum yang berlaku di Indonesia,” tegas Sukamta di Jakarta, Minggu (5/10).

Baca Juga:  KWP-Universitas Paramadina Jalin Kerja Sama Beasiswa untuk Wartawan Parlemen

Lebih lanjut, ia juga menanggapi seruan Elon Musk untuk memboikot Netflix. Menurutnya, justru platform milik Elon Musk, yaitu Twitter/X, jauh lebih bermasalah karena menjadi wadah beredarnya konten pornografi dan promosi judi online termasuk Google.

“Harus kita tegaskan, persoalan yang lebih meresahkan ada pada Twitter/X. Platform ini memungkinkan penyebaran konten pornografi dan perjudian online dengan sangat mudah. Padahal dalam UU ITE pasal 40, PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) berkewajiban melakukan moderasi konten sebelum tayang ke publik,” jelasnya.

Oleh karena itu, Wakil Ketua Komisi I FPKS meminta Elon Musk selaku pemilik Twitter/X untuk mematuhi aturan hukum Indonesia. Sebagai platform berbasis user generated content, Twitter/X wajib tunduk pada regulasi nasional, termasuk UU ITE dan aturan Kominfo.

Baca Juga:  Muzani : Insan Pers Sebagai Mitra Konstitusional Dalam Menjaga Semangat Kebangsaan

“Kami mengingatkan, siapapun yang menjalankan bisnis digital di Indonesia harus taat hukum. Jangan hanya menyerukan boikot terhadap pihak lain, sementara platform sendiri justru menjadi sumber masalah. Pemerintah harus konsisten menegakkan aturan kepada semua penyelenggara sistem elektronik asing, tanpa pandang bulu,” pungkasnya.[]


Penulis : Heri Suroyo


Editor : Rudi Alfian


Sumber Berita : DPR RI

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Pelantikan JMSI Sumut, Gelar Workshop dan Malam Anugerah 2025
Tepat Jika HM Soeharto Diberi Gelar Pahlawan Nasional
Seskab Teddy Masuk Menteri Paling Dikenal Publik
Bunda PAUD Purnama Wulansari Mirza Buka Rakerwil II Himpaudi 2025
Pers Indonesia Tegas Dukung Perjuangan Palestina
Mahasiswa Saintek UIN RIL Tunjukkan Inovasi dalam Academic Expo IC-HaSTI
Rektor UIN RIL Buka Konferensi Internasional Saintek dengan Tiga Bahasa Asing
Jaga Situasi Kamtibmas di Wilayah Perbatasan Mesuji-OKI, Kapolres Sambangi Kades Sungai Sodong

Berita Terkait

Minggu, 9 November 2025 - 06:08 WIB

Pelantikan JMSI Sumut, Gelar Workshop dan Malam Anugerah 2025

Minggu, 9 November 2025 - 06:02 WIB

Tepat Jika HM Soeharto Diberi Gelar Pahlawan Nasional

Minggu, 9 November 2025 - 05:52 WIB

Seskab Teddy Masuk Menteri Paling Dikenal Publik

Sabtu, 8 November 2025 - 17:32 WIB

Bunda PAUD Purnama Wulansari Mirza Buka Rakerwil II Himpaudi 2025

Sabtu, 8 November 2025 - 09:59 WIB

Pers Indonesia Tegas Dukung Perjuangan Palestina

Berita Terbaru

#CovidSelesai

Pelantikan JMSI Sumut, Gelar Workshop dan Malam Anugerah 2025

Minggu, 9 Nov 2025 - 06:08 WIB

#CovidSelesai

Tepat Jika HM Soeharto Diberi Gelar Pahlawan Nasional

Minggu, 9 Nov 2025 - 06:02 WIB

#CovidSelesai

Seskab Teddy Masuk Menteri Paling Dikenal Publik

Minggu, 9 Nov 2025 - 05:52 WIB

#indonesiaswasembada

Bunda PAUD Purnama Wulansari Mirza Buka Rakerwil II Himpaudi 2025

Sabtu, 8 Nov 2025 - 17:32 WIB

#indonesiaswasembada

Pers Indonesia Tegas Dukung Perjuangan Palestina

Sabtu, 8 Nov 2025 - 09:59 WIB