JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyoroti tayangan di platform digital, khususnya Netflix, yang menghadirkan konten animasi pro-LGBT dan berpotensi di konsumsi oleh anak-anak di Indonesia. Lebih parah iklan judol. Situs-situs ini mencatut nama perguruan tinggi-lebih parah lagi menggunakan perguruan tinggi keagaam seperti UIN.
“Kami menyayangkan adanya tayangan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa dan bisa merusak perkembangan anak. Pemerintah melalui Komdigi harus bertindak tegas. Kami mendukung langkah Kominfo untuk memanggil Netflix dan memastikan konten impor disesuaikan dengan norma serta hukum yang berlaku di Indonesia,” tegas Sukamta di Jakarta, Minggu (5/10).
Lebih lanjut, ia juga menanggapi seruan Elon Musk untuk memboikot Netflix. Menurutnya, justru platform milik Elon Musk, yaitu Twitter/X, jauh lebih bermasalah karena menjadi wadah beredarnya konten pornografi dan promosi judi online termasuk Google.
“Harus kita tegaskan, persoalan yang lebih meresahkan ada pada Twitter/X. Platform ini memungkinkan penyebaran konten pornografi dan perjudian online dengan sangat mudah. Padahal dalam UU ITE pasal 40, PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) berkewajiban melakukan moderasi konten sebelum tayang ke publik,” jelasnya.
Oleh karena itu, Wakil Ketua Komisi I FPKS meminta Elon Musk selaku pemilik Twitter/X untuk mematuhi aturan hukum Indonesia. Sebagai platform berbasis user generated content, Twitter/X wajib tunduk pada regulasi nasional, termasuk UU ITE dan aturan Kominfo.
“Kami mengingatkan, siapapun yang menjalankan bisnis digital di Indonesia harus taat hukum. Jangan hanya menyerukan boikot terhadap pihak lain, sementara platform sendiri justru menjadi sumber masalah. Pemerintah harus konsisten menegakkan aturan kepada semua penyelenggara sistem elektronik asing, tanpa pandang bulu,” pungkasnya.[]
Penulis : Heri Suroyo
Editor : Rudi Alfian
Sumber Berita : DPR RI
