Laporan: Putri/Heri.S
KALTIM – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama para Wakil Ketua MPR RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, meninjau lokasi titik nol yang merupakan referensi koordinat pembangunan kompleks Istana Negara dan Pusat Pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN), di Kalimantan Timur.
Presiden Joko Widodo menargetkan pada tahun 2024, Istana Negara bersama 4 kementerian yakni Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan bisa pindah ke IKN.
“Gagasan membangun ibu kota baru di luar Pulau Jawa bukan ujuk-ujuk. Tapi sudah terjadi sejak era pemerintahan Presiden Soekarno, yang mengusulkan pemindahan ibu kota ke Palangkaraya sejak tahun 1957. Presiden Soeharto kemudian mewacanakan Jonggol sebagai pusat pemerintahan melalui Keppres No. 1 Tahun 1997. Keduanya belum terlaksana karena berbagai hal. Seiring beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian sudah semakin berat, dan tidak mampu lagi ditopang oleh kemampuan daerah penyangga di sekitar Jakarta, maka pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur yang digagas Presiden Joko Widodo sangat tepat dan semakin menemukan urgensinya,” jelas Bamsoet.
Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menerangkan, wilayah IKN berada di sebelah utara Kota Balikpapan dan sebelah Selatan Kota Samarinda. Luas wilayah darat mencapai 256.142 hektar dan luas wilayah perairan laut mencapai 68.189 hektar. Secara administratif, Ibu Kota Nusantara terletak di dua kabupaten existing, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara tepatnya di Kecamatan Penajam dan Sepaku. Serta di Kabupaten Kutai Kertanegara tepatnya di Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Muara Jawa, dan Samboja.##
