Gubernur Laksanakan Sinkronisasi RPJMD, Mengakselerasi Program Prabowo

Selasa, 11 Maret 2025 | 19:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal melakukan sinkronisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk mengakselerasi program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto, yang salah satunya pengembangan pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu terungkap dalam Orientasi Perencanaan Pembangunan Daerah kepada ASN di Lingkungan Bappeda Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Selasa (11/3/2025).

Gubernur Mirza menekankan pentingnya peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah yang matang dan terarah agar sinkron dengan pembangunan nasional yang dilakukan Presiden Prabowo.

Baca Juga:  Kejari Lamtim Dalami Kasus Korupsi Tambang Pasir

Kegiatan ini turut dihadiri Inspektur Provinsi Lampung Bayana, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Mulyadi Irsan, Kepala Bappeda Provinsi Lampung Elvira Umihanni, Kepala BPKAD Provinsi Lampung Marindo, dan jajaran Bappeda Provinsi Lampung.

“Kami yakin, segala sesuatu yang baik berawal dari perencanaan yang baik. Oleh karena itu, saya menitipkan kepada Bappeda Provinsi Lampung yang sedang menyusun RPJMD, mempersiapkan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), dan lain-lain, agar menjadi motor terdepan dalam perencanaan pembangunan Provinsi Lampung ke depan,” ujarnya.

Gubernur Mirza juga menekankan pentingnya sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN ini agar terintegrasi tidak saja di tingkat Provinsi, tapi juga perencanaan pembangunan kabupaten/kota hingga tingkat desa.

Baca Juga:  Gubernur Mirza Ajak KAHMI dan FORHATI Perkuat Kolaborasi Wujudkan Lampung Maju

Dia meminta agar program tersebut difokuskan pada peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. “Artinya, kita ingin ada nilai tambah di desa-desa terhadap komoditas di Lampung,” tegas Gubernur Mirza.

Dengan perencanaan yang matang dan terarah, Provinsi Lampung dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.##


Penulis : Romy Agus


Editor : Rudi Alfian


Sumber Berita : Pemprov Lampung, Bappeda

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Rampcheck Digelar di Ruas Tol Bakauheni Terbanggi Besar, BTB Dukung Penuh Keselamatan Pengguna Jalan
Jajaran Sat Samapta Polres Mesuji Laksanakan Patroli Janji Jaga di Wilayah Rawan
Bertemu Bupati Egi, JMSI Lampung Siap Kolaborasi Promosikan Destinasi Wisata Lampung Selatan
Kesejahteraan Dosen Kunci Tingkatkan Mutu Pendidikan Tinggi
Komisi VIII DPR Bentuk Panja BPIH 2027
Kukuhkan Tiga Forum, Gubernur Mirza Ajak Semua Elemen Jaga Harmoni Lampung
Isu Intervensi Proyek Revitalisasi Mencuat, Ketua MKKS SMK Lampung Utara Bantah Terlibat
Pemprov Lampung Dorong Produktivitas Pertanian Melalui Bimtek Pupuk Hayati Cair

Berita Terkait

Rabu, 8 Juli 2026 - 16:38 WIB

Rampcheck Digelar di Ruas Tol Bakauheni Terbanggi Besar, BTB Dukung Penuh Keselamatan Pengguna Jalan

Rabu, 8 Juli 2026 - 16:15 WIB

Jajaran Sat Samapta Polres Mesuji Laksanakan Patroli Janji Jaga di Wilayah Rawan

Rabu, 8 Juli 2026 - 13:05 WIB

Bertemu Bupati Egi, JMSI Lampung Siap Kolaborasi Promosikan Destinasi Wisata Lampung Selatan

Rabu, 8 Juli 2026 - 12:58 WIB

Kesejahteraan Dosen Kunci Tingkatkan Mutu Pendidikan Tinggi

Rabu, 8 Juli 2026 - 12:55 WIB

Komisi VIII DPR Bentuk Panja BPIH 2027

Berita Terbaru

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan dosen merupakan faktor penting untuk mendukung pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara optimal.[Hs]

#indonesiaswasembada

Kesejahteraan Dosen Kunci Tingkatkan Mutu Pendidikan Tinggi

Rabu, 8 Jul 2026 - 12:58 WIB

Komisi VIII DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M guna membahas secara rinci usulan biaya haji yang diajukan pemerintah.[Hs]

#indonesiaswasembada

Komisi VIII DPR Bentuk Panja BPIH 2027

Rabu, 8 Jul 2026 - 12:55 WIB