Gibran ‘Makan’ Korban, Anwar Usman Dicopot Dari Jabatannya

Rabu, 8 November 2023 | 00:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Konsekuenai lolos nya Gibran  akibat putusan membolehkan dirinya untuk tampil menjadi cawapres, akibat putusan MK. Harua menelan pil pahit. Sang paman-Anwar Usman, Ketua MK harua di copot dari jabatan.

Ketua MK dianggap Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK tentang dugaan pelanggaran etik Ketua MK Anwar Usman terbukti dan hakim MKMK  memutus dan menjatuhkan sanksi tertulis secara kolektif serta memberhentikan Ketua MK Anwar Usman dari jabatannya. Dan memerintahkan wakil ketua MK selambat-lambatnya 2 x 24 jam memilih ketua baru.

Dan bagi Anwar Usman, tidak diperkenankan mencalonkan atau dicalonkan kembali menjadi Ketua MK.

Sidang ini dipimpin oleh majelis yang terdiri atas Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie serta anggota Bintan R Saragih dan Wahiduddin Adams. Bulat pada putusan meski ada satu hakim yang berbeda pendapat.

Baca Juga:  Tanam Pohon di Grand Elty Krakatoa, Polres Lampung Selatan Perkuat Sinergi Jaga Kelestarian Alam

Dari keterangan majelis, Ada 21 laporan yang diterima MKMK terkait dugaan pelanggaran etik para hakim MK. Dugaan pelanggaran etik itu terkait dengan putusan uji materi terhadap UU Pemilu yang memutuskan mengubah syarat usia capres-cawapres.

Salah satu pelapor adalah laporan Deny Indrayana terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dalam Putusan MK perkara No 90/PUU-XXI/2023 tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat dari Keterpilihan Pemilu dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres,
MKMK memberikan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Anwar Usman karena melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim. Atas pelanggaran berat itu, MKMK memberikan sanksi pemberhentian dari Ketua MK.

Baca Juga:  Ponpes Riyadhul Badi’ah Al-Amin Harapkan Jalan Lingkungan Segera Diaspal

“Karena terbukti melakukan pelanggaran berat,” kata Jimly Asshiddiqie Sementara itu, hakim-hakim lain akan dijatuhkan sanksi sesuai pelanggaran masing-masing.”

Kendati begitu, MKMK menyatakan tak berwenang mengubah putusan MK tentang batas usia minimal capres dan cawapres. Hal ini disebabkan MKMK hanya berwenang mengadili pelanggaran etik.

“Tidak terdapat kewenangan MKMK untuk melakukan penilaian hukuk terhadap Putusan MK, terlebih lagi turut mempersoalkan perihal keabsahan atau ketidakabsahan suatu putusan,” kata Wahiduddin Adams saat membacakan putusan MKMK di Gedung I MK, Jakarta, Selasa,(7/11).

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Bandarlampung Dipuncak Klasemen Porprov X
Cegah Radikalisme, SMKN 1 Metro Bakal Nobar Film “Ageman”
KAHMI Sumbar Siap Gelar Munas
Tiongkok-Indonesia Perkuat Konservasi Hutan dan Pengelolaan Taman Pulau
Gubernur Mirza Dorong Infrastruktur Desa dan Produktivitas Pertanian Mesuji
Festival Sungai Mesuji Ditargetkan Masuk Kalender Nasional 2027
Gubernur Mirza Resmikan Jalan Brabasan-Wiralaga, Mobilitas Warga Mesuji Kian Terbuka
​Sajikan 44.000 Potong Lapis Legit, Festival Megow Pak ke-20 Siap Ukir Rekor MURI di Tulang Bawang

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 11:32 WIB

Bandarlampung Dipuncak Klasemen Porprov X

Minggu, 22 November 2026 - 11:10 WIB

Cegah Radikalisme, SMKN 1 Metro Bakal Nobar Film “Ageman”

Minggu, 22 November 2026 - 11:06 WIB

KAHMI Sumbar Siap Gelar Munas

Minggu, 22 November 2026 - 10:38 WIB

Tiongkok-Indonesia Perkuat Konservasi Hutan dan Pengelolaan Taman Pulau

Minggu, 22 November 2026 - 09:11 WIB

Gubernur Mirza Dorong Infrastruktur Desa dan Produktivitas Pertanian Mesuji

Berita Terbaru

Bandar Lampung

Bandarlampung Dipuncak Klasemen Porprov X

Minggu, 22 Nov 2026 - 11:32 WIB

Berita Utama

Cegah Radikalisme, SMKN 1 Metro Bakal Nobar Film “Ageman”

Minggu, 22 Nov 2026 - 11:10 WIB

Berita Utama

KAHMI Sumbar Siap Gelar Munas

Minggu, 22 Nov 2026 - 11:06 WIB