Epidemiolog: Pelonggaran Mesti Tetap Diikuti Kewajiban Prokes

Kamis, 19 Mei 2022 | 19:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi kebijakan Pemerintah terkait pelonggaran penggunaan masker di tengah masyarakat. Masyarakat bisa melepas maskernya jika berada di ruang terbuka, namun harus diingat untuk selalu waspada dan menerapkan protokol kesehatan.

“Meski sudah diumumkan pelonggaran itu maka tetap akan ada kewajiban-kewajiban yang harus kita pahami dan waspadai, pelonggaran itu diikuti dengan kewajiban.“ kata juru bicara Kementerian Kesehatan, dr. Mohammad Syahril, Sp.P, MPH kemarin. Kewajibannya antara lain menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Pelonggaran boleh melepas masker hanya berlaku pada ruang terbuka yang tidak padat orang. Namun jika berada di ruang tertutup, transportasi publik, dan bagi yang sedang sakit juga golongan masyarakat rentan, masih perlu memakai masker.

Baca Juga:  Tinjauan Manajemen Strategik: Wacana Pengalihan Gaji ASN Melalui Koperasi Merah Putih

Menurut Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Masdalina Pane menyoroti kebijakan bebas tes PCR maupun Antigen bagi pelancong dari dalam negeri. Menurut dia itu bahaya.

“Kalau untuk luar negeri kami masih sepakat untuk melakukan PCR terutama untuk negara-negara yang saat ini sedang mengalami peningkatan kasus,“ kata Masdalina, Kamis (19/5).

Pembelajaran tatap Muka

Sebelumnya, Puan juga menyampaikan bahwa pelonggaran prokes dinilai sesuai dengan kondisi yang semakin baik dan transisi dari pandemi ke endemi.

Puan juga menyampaikan, kondisi sekarang memungkinkan anak-anak dapat kembali melakukan pelajaran tatap muka (PTM) di sekolah dengan tenang sehingga dapat meringankan beban anak dan orangtua yang sudah tahun terakhir menjalani pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Baca Juga:  DPD Dan ICMI Bahas Regulasi A1 dan Penataan Demokrasi

“Kita berharap agar pemulihan learning loss di kalangan pelajar dapat segera teratasi saat Indonesia sudah berada di masa endemi,” terang Puan.

Hal senada disampaikan pengamat pendidikan Doni Koesoema mengungkapkan kondisi pandemi yang semakin membaik itu berpengaruh pada pendidikan. Ia mengungkapkan pendidikan karakter akan sangat terbantu dengan adanya PTM.

“Dengan PTM, maka pembentukan karakter bisa lebih mudah terjadi. Dan kalau kita mengajar di kelas kan kita bisa langsung survei sekilas misal ada anak mengantuk, tapi kalau daring kan gak bisa,” tegasnya.

Doni menilai PTM tidak hanya berkaitan dengan materi pembelajaran, tetapi juga menempatkan murid sebagai manusia seutuhnya. Dalam interaksi secara langsung, pelajar akan merasa lebih dimanusiakan dan dihargai.##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Raperda APBD Lampung 2027, Fokus Belanja Prioritas dan Pelayanan Publik
Menhan AS Diam-diam Temui Netanyahu
Didukung Trump, Dilawan Inggris dan Belanda, Netanyahu Diujung Tanduk
Wagub Jihan Nurlela Minta Percepatan Penanggulangan TBC
Sekjen PBB Serukan Reformasi Dewan Keamanan 
Klarifikasi PT BTB Terkait Kebakaran Disekitar KM 132
KMP Batu Mandi Terbakar di Perairan Merak
WFP PBB Pangkas Bantuan untuk 500.000 Orang di Gaza

Berita Terkait

Rabu, 21 Oktober 2026 - 06:49 WIB

Raperda APBD Lampung 2027, Fokus Belanja Prioritas dan Pelayanan Publik

Selasa, 20 Oktober 2026 - 19:16 WIB

Menhan AS Diam-diam Temui Netanyahu

Selasa, 20 Oktober 2026 - 19:14 WIB

Didukung Trump, Dilawan Inggris dan Belanda, Netanyahu Diujung Tanduk

Selasa, 20 Oktober 2026 - 18:41 WIB

Wagub Jihan Nurlela Minta Percepatan Penanggulangan TBC

Selasa, 20 Oktober 2026 - 18:33 WIB

Sekjen PBB Serukan Reformasi Dewan Keamanan 

Berita Terbaru

Berita Utama

Menhan AS Diam-diam Temui Netanyahu

Selasa, 20 Okt 2026 - 19:16 WIB

Berita Utama

Wagub Jihan Nurlela Minta Percepatan Penanggulangan TBC

Selasa, 20 Okt 2026 - 18:41 WIB

Sekjen PBB dan Prabowo di Hambalang [Sekneg]

Berita Utama

Sekjen PBB Serukan Reformasi Dewan Keamanan 

Selasa, 20 Okt 2026 - 18:33 WIB