Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memaksimalkan Program Kesejahteraan Rakyat dengan meminta pihak perusahaan lebih Pro-aktif untuk mendukung Program Pemerintah.
Pasalnya, Ditengah efisiensi Anggaran yang telah di lakukan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto berimbas kepada seluruh pemerintahan di daerah.
Anggota DPRD Provinsi Lampung Fatikhatul Khoiriyah mengatakan, bahwa efisiensi anggaran merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Namun, kebijakan tersebut tidak boleh menghambat program-program yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat.
“Ruang sekarang perdebatannya bukan pada ruang setuju atau tidak setuju. Tapi bagaimana dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan efisiensi ini tidak mengganggu program-program yang pro terhadap kesejahteraan rakyat,” kata Khoir kepada media ini. Minggu (16/02).
Sehingga, kata Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lampung ini, mendorong pemerintah daerah dan dinas terkait untuk lebih kreatif dalam menyusun program yang tetap memiliki manfaat besar meskipun ada keterbatasan anggaran.
“Efisiensi sifatnya mutlak, pihak pemerintah, dinas-dinas harus kreatif. Bagaimana menyusun program-program yang secara anggaran kecil tapi manfaatnya besar, termasuk menggandeng pihak-pihak swasta,” ucapnya
Namun, Sambung Fraksi PKB DPRD Lampung ini, sektor pariwisata dan lingkungan hidup dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan.
“Lalu, Dinas pariwisata dapat berkolaborasi dalam penyelengaraan event, sementara dinas lingkungan hidup bisa bekerjasama untuk mendukung program pelestarian lingkungan,”urainya
Anggota Komisi II DPRD Lampung Khoir mengungkapkan, berdasarkan RDP Komisi II dengan OPD yang menjadi mitra kerja komisi, didapatkan informasi bahwa ada dinas yang hanya mengelola dana Rp1 M untuk program 2025. Hal itu setelah dilakukan efisiensi.
“Kami berharap pihak swasta bisa mengambil peran, untuk bisa membantu pemerintah dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Baik melalui CSR ataupun melalui mekanisme lainnya. Sehingga program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dapat direalisasikan,” pungkasnya.(
Penulis : Desty
Editor : Nara
Sumber Berita : DPRD Lampung
