Effendi Simbolon: LaNyalla Tak Boleh Gunakan DPD RI untuk Kepentingan Politik Pribadi

Kamis, 30 Juni 2022 - 21:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Politisi PDI Perjuangan (PDI-P) Effemdi MS Simbolon menyoroti kinerja Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang selama ini banyak menggunakan fasilitas bahkan institusi DPD RI untuk memperjuangkan kepentingan politiknya sendiri. Kemana-mana bicara politik atas nama DPD RI itu tidak boleh.

“Misalnya gugat president threshold (PT) ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar dihapus menjadi nol persen. Itu kan untuk kepentingan pribadinya agar bisa nyapres 2024. Itu tidak boleh,” tegas anggota Komisi I DPR RI itu pada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (30/6).

Menurutnya, PT 20 persen itu agar para capres itu terseleksi dengan baik. Sehingga tidak semua orang dengan bebas bisa nyapres. “Kalau nol persen, yang mau nyapres bisa ribuan orang. Itu mau pilpres atau Sipenmaru (Sistem penerimaan mahasiswa baru)?” tanya Effendi Simbolon.

Baca Juga:  ARUN Dukung dan Siap Menangkan RMD

Kalau memang mau nyapres lanjut Effendi, ya bikin partai dong. Nantinya apakah partainya dipilih atau tidak oleh rakyat? “Kalau dipilih dan dapat suaranya berapa, itulah kau jadikan mandat amanat rakyat itu untuk maju nyapres. Jangan pakai lembaga DPD RI untuk gugat PT presiden untuk nyapres,” ungkapnya kecewa.

Apalagi kata Effendi, kalau kepentingan politik pribadinya itu menggunakan lembaga DPD RI berikut anggaran dari APBN? “Mau jadi apa republik ini kalau mau-maunya sendiri. Saya anggota DPR RI dari FPDI-P terikat dengan 9 fraksi DPR RI yang lain. Kalau keluar gedung ini tidak bisa saya membawa-bawa DPR RI,” tambahnya.

Baca Juga:  Sekdaprov Lampung Hadiri Munas ARUN

Ia menilai kesibukan politik LaNyalla tersebut luar biasa. “Pagi ini di sini, siang di situ, sore di sana, dan malam di luar sana. Tulis itu. Lalu, anggota DPD RI yang lain pada kemana? Tidak ada yang berani mengkritisi?” pungkasnya. ##

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Coklit untuk Pemilu yang Legitimate
Kolaborasi Tiga Pilar Mewujudkan Transformasi Ekonomi Inklusif Dari Desa
Samsudin: Pendidikan Bukan Hanya Transper Ilmu
Akhirnya Bamsoet Dijatuhi Hukuman Ringan oleh MKD
Kali Pertama, Pj. Gubernur Lampung Samsudin Jadi Pembina Apel
Pj. Gubernur Samsudin: Pengentasan Kemiskinan Melalui Kearifan Lokal
Teguh Santosa: Partai Demokrat Bukan Kaleng-kaleng, Ideal Dampingi Bobby Nasution
Sambut Jemaah Haji Kloter Pertama, Pj Gubernur; Al Hajj Harus Jadi Tauladan

Berita Terkait

Selasa, 25 Juni 2024 - 11:35 WIB

Coklit untuk Pemilu yang Legitimate

Selasa, 25 Juni 2024 - 07:40 WIB

Kolaborasi Tiga Pilar Mewujudkan Transformasi Ekonomi Inklusif Dari Desa

Senin, 24 Juni 2024 - 21:10 WIB

Samsudin: Pendidikan Bukan Hanya Transper Ilmu

Senin, 24 Juni 2024 - 19:49 WIB

Akhirnya Bamsoet Dijatuhi Hukuman Ringan oleh MKD

Senin, 24 Juni 2024 - 17:17 WIB

Pj. Gubernur Samsudin: Pengentasan Kemiskinan Melalui Kearifan Lokal

Senin, 24 Juni 2024 - 15:15 WIB

Teguh Santosa: Partai Demokrat Bukan Kaleng-kaleng, Ideal Dampingi Bobby Nasution

Minggu, 23 Juni 2024 - 22:33 WIB

Sambut Jemaah Haji Kloter Pertama, Pj Gubernur; Al Hajj Harus Jadi Tauladan

Minggu, 23 Juni 2024 - 22:23 WIB

Walikota Bandarlampung Termehek-mehek, HUT nya Dihadiri Gubernur

Berita Terbaru

#CovidSelesai

Coklit untuk Pemilu yang Legitimate

Selasa, 25 Jun 2024 - 11:35 WIB

Pj Gubernur Lampung, Samsudin meninjau SMAN2 Bandarlampung (ist)

#CovidSelesai

Samsudin: Pendidikan Bukan Hanya Transper Ilmu

Senin, 24 Jun 2024 - 21:10 WIB

#CovidSelesai

Akhirnya Bamsoet Dijatuhi Hukuman Ringan oleh MKD

Senin, 24 Jun 2024 - 19:49 WIB

Bandar Lampung

Nah Lo, 48 OPD Wajib Beberkan Program 2024

Senin, 24 Jun 2024 - 18:14 WIB