LAMPUNG SELATAN – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kementerian Pertanian dan PT PTPN I melakukan groundbreaking Program Pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi di Kebun Kedaton Trikora PTPN I Regional 7, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Jumat (6/2/2026).
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, hadir dalamgroundbreakingprogram pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) hilirisasi ayam terintegrasi tersebut
Ahmad Basuki menegaskan, pembangunan PSN hilirisasi ayam terintegrasi bukan sekadar seremoni, melainkan titik balik bagi petani dan peternak Lampung untuk naik kelas dalam rantai industri pangan nasional.
“Lampung harus berhenti hanya menjadi pemasok bahan mentah. Dengan hilirisasi yang kuat dan terintegrasi, nilai tambah akan tinggal di daerah. Peternak dan petani tidak lagi berada di hilir rantai keuntungan, tetapi menjadi bagian utama dari ekosistem industri,” kata Abas, sapaan akrabnya
Menurut Abas, penunjukan Lampung sebagai salah satu lokasi PSN hilirisasi ayam terintegrasi merupakan bentuk kepercayaan besar dari pemerintah pusat terhadap potensi daerah. Dengan dukungan lahan, sumber daya, serta posisi strategis sebagai gerbang Sumatera, Lampung dinilai siap menjadi simpul produksi dan distribusi unggas nasional.
Program tersebut dirancang membangun rantai produksi terpadu, mulai dari pembibitan, pakan, budidaya, pemotongan, pengolahan hingga distribusi. Skema terintegrasi ini diyakini mampu memutus ketergantungan pada pola lama yang membuat peternak rentan fluktuasi harga serta minim margin keuntungan.
“Kalau ekosistemnya terbangun utuh, efek bergandanya akan sangat besar. Industri pakan tumbuh, serapan tenaga kerja meningkat, UMKM pengolahan berkembang, hingga sektor distribusi dan logistik ikut bergerak. Ini bukan hanya soal ayam, tapi soal perputaran ekonomi Lampung,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan peternak lokal sebagai mitra utama dalam pengembangan proyek tersebut, bukan sekadar menjadi penonton. DPRD Lampung, kata Abas, siap mengawal kebijakan daerah agar sejalan dengan agenda besar hilirisasi, termasuk kemudahan perizinan, pembangunan infrastruktur pendukung, serta akses pembiayaan.
Dengan basis pertanian dan peternakan yang selama ini sudah kuat, dukungan hilirisasi dari pemerintah pusat dan daerah diyakini akan menciptakanmultiplier effectsignifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
