DPR Harus Segera Bahas Wacana Penundaan Pemilu Agar Isu Tidak Meluas

Minggu, 6 Maret 2022 - 18:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan: Heri Suroyo
JAKARTA – Padepokan Kosgoro 57 mendesak agar DPR segara membahas wacana penundaan pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampai 2027, sehingga ada kepastian hukum.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Padepokan Kosgoro 57 Ridwan Hisjam. Ia mengatakan, agar isu ini tidak meluas dan menjadi bias, ia meminta agar DPR segara melakukan pembahasan, apakah diterima atau ditolak.

“Saya minta ini agar segara dibahas di DPR. Apakah bisa diperpanjang atau ditolak. Perpanjangan masa jabatan Presiden apabila ada dasar hukumnya (Undang Undang) maka itu adalah konstitusional,” ujar Ridwan dalam siaran pers tertulis Minggu (6/3).

Baca Juga:  Ahmad Muzani Lelang Sapi Miliknya Untuk Bantu Korban Sumbar

Ridwan yang juga anggota komisi VII DPR ini juga meminta elite politik atau masyarakat tidak langsung menjustise wacana penundaan Pemilu tidak inskontitusional. “Inskonstitusional itu apabila tidak ada dasar hukumnya. Tapi kalau DPR sepakat dibuat UUnya maka, itu konstitusional,” jelas Ridwan.

Lagi pula kata Ridwan, hal itu baru usulan atau wacana. Maka tidak ada yang dianggap melanggar aturan karena bagian dari kebebasan demokrasi. “Kalau diundur itu tidak merubah masa jabatan tetap masa jabatan 2014-2024, ini hanya memperpanjang jabatan, maka itu tidak perlu amandemen cukup buat UU,” ujarnya.

Baca Juga:  Gubernur Arinal Kunjungi Petani Tembakau

Menurut Ridwan penundaan pemilu itu tidak ada pemilihan presiden, sehingga tidak melanggar UUD.

“Selain UU, sebagai payung hukumnya bisa Presiden menggeluarkan Perppu,” katanya.

Usulan penundaan Pemilu dianggap wajar karena masih dalam pandemi. “Karena ini baru usulan maka saya saya sarankan agar dibahas. Jangan baru usulan sudah dianggap inkonstitusional. Ini kan negara demokratis. Makanya usulan itu biar dibahas di DPR apakah usulan itu diterima atau ditolak,” terang Ridwan.

Baca Juga:  Puan Minta Pemerintah Pastikan Kelancaran Arus Mudik Lebaran 2024

Jika disetujui, menurut Ridwan nanti tinggal dicantumkan penjelasan di UU mengenai perpanjangan masa jabatan presiden bisa dilakukan jika kondisi negara dalam keadaan krisis atau darurat.

“Maka perpanjangan bisa sampai 2 atau sampai 3 tahun. Tapi jika pada 2024 kondisi sudah stabil, maka perpanjangan dinyatakan tidak perlu atau tidak berlaku lagi,” terang Ridwan. ##


Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Seru, Polemik ‘Maskot Kera’ KPU Kota Terus Berlanjut
Komisi X Desak Tinjau Ulang, Permendikbud Alasan Naikkan UKT
Pelayanan BPJS Sistem KRIS Akan Berdampak Positif
Polres Lampung Timur Amankan Kakak Beradik Yang Lakukan Aksi Curanmor
Ratusan Massa Meminta Keadilan Sengketa Lahan di Sidosari
Mahasiswa FH Unila Jurusan HTN, Antusias Simak Pemaparan Sulpakar Soal Kemajuan Mesuji
Usulan Pj Gubernur jadi Tunggal! Golkar dan Demokrat Meradang
Gubernur Lampung Lakukan Peletakkan Batu Pertama Pembangunan Bedah Rumah Warga

Berita Terkait

Rabu, 22 Mei 2024 - 08:52 WIB

Seru, Polemik ‘Maskot Kera’ KPU Kota Terus Berlanjut

Selasa, 21 Mei 2024 - 21:34 WIB

Komisi X Desak Tinjau Ulang, Permendikbud Alasan Naikkan UKT

Selasa, 21 Mei 2024 - 21:31 WIB

Pelayanan BPJS Sistem KRIS Akan Berdampak Positif

Selasa, 21 Mei 2024 - 19:44 WIB

Polres Lampung Timur Amankan Kakak Beradik Yang Lakukan Aksi Curanmor

Selasa, 21 Mei 2024 - 16:39 WIB

Ratusan Massa Meminta Keadilan Sengketa Lahan di Sidosari

Selasa, 21 Mei 2024 - 14:31 WIB

Usulan Pj Gubernur jadi Tunggal! Golkar dan Demokrat Meradang

Selasa, 21 Mei 2024 - 13:47 WIB

Gubernur Lampung Lakukan Peletakkan Batu Pertama Pembangunan Bedah Rumah Warga

Selasa, 21 Mei 2024 - 13:43 WIB

Gubernur Lampung Pengajian Akbar di Way Kanan

Berita Terbaru

Ketua ASPIRA, Ashary serta Maskot Kera yang jadi polemik dan Ketua KPU

Bandar Lampung

Seru, Polemik ‘Maskot Kera’ KPU Kota Terus Berlanjut

Rabu, 22 Mei 2024 - 08:52 WIB

#CovidSelesai

Komisi X Desak Tinjau Ulang, Permendikbud Alasan Naikkan UKT

Selasa, 21 Mei 2024 - 21:34 WIB

#CovidSelesai

Pelayanan BPJS Sistem KRIS Akan Berdampak Positif

Selasa, 21 Mei 2024 - 21:31 WIB

#CovidSelesai

Polres Lampung Timur Amankan Kakak Beradik Yang Lakukan Aksi Curanmor

Selasa, 21 Mei 2024 - 19:44 WIB

#CovidSelesai

Ratusan Massa Meminta Keadilan Sengketa Lahan di Sidosari

Selasa, 21 Mei 2024 - 16:39 WIB