JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Fraksi PKB, Daniel Johan meminta pemerintah mengantisipasi lonjakan kenaikan harga pangan menjelang Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Ia menekankan bahwa tren tahunan tersebut tidak boleh dibiarkan sebagai fenomena rutin dan perlu solusi menyeluruh dari pemerintah.
“Kenaikan harga pangan ini bukan sekadar soal permintaan yang meningkat menjelang liburan, tetapi menandakan adanya kelemahan mendasar dalam tata kelola pangan nasional yang harus segera dibenahi,” kata Daniel.
Salah satu yang mengalami kenaikan harga adalah daging ayam yang kini dijual Rp50 ribu per kilogram di pasar-pasar wilayah Jakarta dan Bandung. Padahal, biasanya ayam hanya dijual pada rentang Rp38 hingga Rp42 ribu. Atau, cabai rawit yang kini dijual dengan harga Rp50 ribu per kilogram dan cabai keriting kini menyentuh harga hingga Rp70 ribu per kilogram.
“Pemerintah perlu bergerak cepat dan tepat. Intervensi jangka pendek seperti operasi pasar atau penyaluran beras SPHP yang belum menjangkau seluruh daerah. Langkah-langkah itu penting, namun tidak cukup untuk memastikan stabilitas harga di tingkat konsumen maupun keberlanjutan pendapatan petani dan pelaku usaha kecil,” ucapnya.
Daniel mengingatkan agar pemerintah memperbaiki proses distribusi agar lebih efisien. Ia pun mendorong pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku tertentu dan memprioritaskan memperkuat produksi pangan dalam negeri.
“Jika ketergantungan pada faktor cuaca dan impor tidak dikurangi, maka stabilisasi harga hanya akan menjadi agenda tahunan yang melelahkan,” pungkasnya.
Salah satu yang mengalami kenaikan harga adalah daging ayam yang kini dijual Rp50 ribu per kilogram di pasar-pasar wilayah Jakarta dan Bandung. Padahal, biasanya ayam hanya dijual pada rentang Rp38 hingga Rp42 ribu. Atau, cabai rawit yang kini dijual dengan harga Rp50 ribu per kilogram dan cabai keriting kini menyentuh harga hingga Rp70 ribu per kilogram.
“Pemerintah perlu bergerak cepat dan tepat. Intervensi jangka pendek seperti operasi pasar atau penyaluran beras SPHP yang belum menjangkau seluruh daerah. Langkah-langkah itu penting, namun tidak cukup untuk memastikan stabilitas harga di tingkat konsumen maupun keberlanjutan pendapatan petani dan pelaku usaha kecil,” ucapnya.
Daniel mengingatkan agar pemerintah memperbaiki proses distribusi agar lebih efisien. Ia pun mendorong pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku tertentu dan memprioritaskan memperkuat produksi pangan dalam negeri.
“Jika ketergantungan pada faktor cuaca dan impor tidak dikurangi, maka stabilisasi harga hanya akan menjadi agenda tahunan yang melelahkan,” pungkasnya.(*)
Penulis : Heri Suroyo
Editor : Desty
Sumber Berita : DPR RI
