BBM = Beban Berat Masyarakat

Minggu, 4 September 2022 | 20:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh: Surya Makmur Nasution

Akhirnya, Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Istana Negara. Kenaikan BBM diberlakukan sejak jam 14.30, Sabtu 3/9 atau satu jam setelah diumumkan pemerintah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif yang mendampingi Presiden Jokowi menjelaskan besarnya kenaikan BBM. Jenis pertalite dari harga Rp. 7.650 per liter naik menjadi Rp 10.000 per liter, solar dari Rp 5.150 per liter naik Rp 6.800 per liter, pertamax dari Rp 12.500 per liter naik Rp 14.500 per liter.

“Saat ini pemerintah harus membuat keputusan di tengah situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yang mengalihkan subsidi BBM,” kata Presiden Jokowi (Tempo.Co, Sabtu/3/9).

Alasan menaikkan harga BBM atau “menyesuaikan”, meminjam bahasa eufimisme pemerintah, karena naiknya minyak dunia pada level USD 99 per barel (saat ini US$ 85 per barel). Menurut Menkeu Sri Mulyani diperkirakan subsidi dan kompensasi energi 2022 dari semula Rp 502,4 triliun berpotensi bertambah menjadi Rp 591 triliun. Bahkan ada Rp 100 triliun beban subsidi BBM tahun 2022 yang harus dibayarkan.

Dengan kata lain, APBN akan terlalu berat menanggung beban bila subsidi BBM tidak dikurangi. Terlebih lagi penggunaan subsidi BBM disebut-sebut pemerintah 70 persen dimanfaatkan oleh pemilik mobil, bukan masyarakat bawah atau miskin.

Baca Juga:  Polres Mesuji Kembali Terima Penyerahan 11 Pucuk Senpira Dari Masyarakat

Berdasar kalkulasi atau hitungan ekonomi, keputusan pemerintah dapat diterima argumentasinya.

Pertanyaannya, apakah pemerintah tak ada cara lain lagi dalam menanggulangi beban APBN, selain menaikkan BBM ? Bukankah bila pemerintah menanggung beban subsidi BBM, itu juga berarti memihaki rakyat sendiri?.

Sebagaimana dikemukakan oleh Prof Din Syamsudin, mantan Ketua PP Muhammadiyah, meminta pemerintah tak menaikkan BBM. Caranya, pemerintah menunda proyek pembangunan IKN (Ibu Kota Negara), dan menunda pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung.

Betapa tidak. Dampak dari kenaikan BBM, tetap saja menyasar kelompok masyarakat miskin. Beban hidup rakyat semakin berat. Kemiskinan semakin terbuka. Lapangan kerja semakin sulit.

Lihat saja nanti. Pengusaha transportasi, pengusaha makanan minuman, angkutan umum, bahkan rumah sewa kos pun, dll, pastilah akan menaikkan dengan alasan naiknya biaya (cost) produksi atau operasional.

Meski kalangan miskin pada 31 Agustus telah digelontorkan Rp 24,7 triliun sebagai bantuan sosial tambahan, tidaklah dapat memenuhi kebutuhan. Sebelum BBM naik saja harga-harga kebutuhan pangan, seperti cabai, bawang, telur, sudah naik.

Inflasi pasti naik dan tak terhindar. Daya beli warga berkurang, dan harga-harga kebutuhan pokok menjadi mahal. Kalangan buruh atau pekerja, meski mereka mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT), tetap saja akan menuntut kenaikan upah.

Baca Juga:  Pu'er Kota Kopi Tiongkok yang Siap Kalahkan Brazil dan Indonesia

Kalangan pengusaha dari APINDO dipastikan akan ngotot untuk menolak kenaikan upah. Saling ngotot dan saling gugat pun tak terhindar antara buruh dan APINDO. Unjuk rasa pun tak terhindarkan.

Bantalan sosial, istilah pemerintah untuk memberi bantuan kepada rakyat miskin dan buruh, tidaklah cukup mengatasi kebutuhan dan beban rakyat miskin. Apalagi bantalannya hanya bersifat sementara.

Pengamat politik, Ujang Komarudin mengatakan, dampak kenaikan BBM mengurangi kepercayaan publik kepada Presiden Jokowi akan janji-janji politiknya.

Kata Ujang, meski pemerintah telah pintar dengan memberi BLT kepada warga miskin dan kalangan buruh, tetap saja kepercayaan kepada Jokowi tetap turun. Sebab, janji politik Jokowi pada Pilpres lalu yang akan menstabilkan harga dan membuka lapangan kerja belum terpenuhi (WartakotaLivecom, 3/9).

Kenaikan BBM di tengah situasi sulit saat ini, tidaklah mengenakkan bagi siapa saja. Bukan kalangan miskin saja dibuat susah, kalangan menengah atas pun merasa kesulitan.

Pentingkah kepercayaan publik dipertahankan di tengah beban hidup masyarakat yang semakin sulit, sepertinya tak perlu. Sebab, naik turunnya kepercayaan publik, cukup diserahkan kepada lembaga survey. Itulah BBM, beban berat masyarakat. ##

*Politisi, Ketua PKB Batam

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Pasukan Stabilisasi Internasional ke Gaza, Israel Setuju, Tapi….
Presiden Miguel Diaz: AS Menyiksa Rakyat Kuba
Penerbitan Panda Bonds Masukkan Yuan ke RI
All Indonesia: Menyatukan Pintu Masuk, Pelayanan, dan Promosi Negeri
Lingkungan Asri Lindungi dari Risiko Depresi di Usia Lanjut
JMSI Lampung Dorong Metro jadi Kota Beridentitas Kuat
Sekda Metro Paparkan Arah Baru Pembangunan Kota Metro
Penyelesaian Tunggakkan Iuran BPJS jadi Prioritas Pemprov Lampung

Berita Terkait

Selasa, 28 Juli 2026 - 12:26 WIB

Pasukan Stabilisasi Internasional ke Gaza, Israel Setuju, Tapi….

Selasa, 28 Juli 2026 - 11:54 WIB

Presiden Miguel Diaz: AS Menyiksa Rakyat Kuba

Selasa, 28 Juli 2026 - 11:47 WIB

Penerbitan Panda Bonds Masukkan Yuan ke RI

Selasa, 28 Juli 2026 - 09:36 WIB

All Indonesia: Menyatukan Pintu Masuk, Pelayanan, dan Promosi Negeri

Senin, 27 Juli 2026 - 22:48 WIB

Lingkungan Asri Lindungi dari Risiko Depresi di Usia Lanjut

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Pasukan Stabilisasi Internasional ke Gaza, Israel Setuju, Tapi….

Selasa, 28 Jul 2026 - 12:26 WIB

Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel berbicara dalam upacara peringatan 73 tahun Hari Pemberontakan Nasional di Pinar del Rio, Kuba. (Xin)

#indonesiaswasembada

Presiden Miguel Diaz: AS Menyiksa Rakyat Kuba

Selasa, 28 Jul 2026 - 11:54 WIB

Penerbitan Panda Bonds Perkuat Ekonomi Indonesia [xin]

#indonesiaswasembada

Penerbitan Panda Bonds Masukkan Yuan ke RI

Selasa, 28 Jul 2026 - 11:47 WIB

#indonesiaswasembada

All Indonesia: Menyatukan Pintu Masuk, Pelayanan, dan Promosi Negeri

Selasa, 28 Jul 2026 - 09:36 WIB

Lingkungan Asri dapat membantu menekan Depresi Usia Lanjut

#indonesiaswasembada

Lingkungan Asri Lindungi dari Risiko Depresi di Usia Lanjut

Senin, 27 Jul 2026 - 22:48 WIB