JAKARTA – Anggota Komisi XIII DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga menilai ancaman bagi saksi dan korban tidak hanya datang dari luar, tetapi juga bisa muncul dari dalam institusi penegak hukum sendiri, seperti penyidik, jaksa, maupun hakim. Oleh karena itu, ia mendorong adanya kewajiban pendampingan saksi oleh pengacara di setiap tahap pemeriksaan, serta penggunaan CCTV dalam proses penyidikan untuk mencegah manipulasi keterangan.
“Revisi undang-undang ini harus menyasar pemulihan hak-hak korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Restitusi menjadi hal fundamental yang harus dipertegas dalam sinkronisasi KUHAP, UU Tipikor, UU Terorisme, TPPO, hingga tindak pidana lainnya,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat bersama Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Bareskrim Polri mengenai revisi Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Ia juga menekankan perlunya perluasan penyertaan aset pelaku untuk mengganti kerugian korban, tidak hanya terbatas pada hasil kejahatan materiil. Menurutnya, tindak pidana seperti KDRT yang menimbulkan kerugian psikis dan sosial juga harus diantisipasi dengan langkah hukum penyitaan aset pelaku sejak awal.
Selain itu, Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga menilai bahwa perlindungan saksi dan korban tidak cukup hanya dipandang sebagai tanggung jawab LPSK, melainkan harus diinternalisasi sejak proses penyelidikan hingga persidangan.[]
Penulis : Heri Suroyo
Editor : Rudi Alfian
Sumber Berita : DPR RI
