28 Negara Serukan Hentikan Tindakan “Koersif”

PBB-Tiongkok bersama 27 negara lainnya, termasuk Rusia, Mesir, dan Iran, pada Kamis (1/10) menyerukan kepada komunitas internasional untuk tindakan menggunakan paksaan, ancaman, atau kekerasan untuk membuat seseorang patuh atau bertindak sesuai kehendak pihak lain bahasa lainnya alias ikut campur urusan negara lain.

Sejarah telah membuktikan bahwa tindakan koersif sepihak merupakan sumber utama turbulensi dan kekacauan internasional, sementara negara-negara berkembang beserta rakyatnya terus menanggung dampak terberat dari tindakan tersebut, ujar Fu Cong, perwakilan tetap Tiongkok untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam sebuah pernyataan bersama atas nama 28 negara yang disampaikan di Komite Ketiga Majelis Umum PBB.

Tindakan koersif sepihak, yang diperparah oleh sanksi sekunder dan kepatuhan berlebihan, memperburuk tantangan kemanusiaan dan ekonomi yang sudah ada, sekaligus mengancam ketahanan pangan, energi, dan keuangan, lanjut Fu.

Penggunaan tarif yang kian meningkat sebagai alat koersi sepihak semakin memolitisasi isu-isu ekonomi dan perdagangan, merusak sistem perdagangan multilateral, mengganggu rantai industri dan rantai pasokan global, serta menghambat upaya negara-negara terkait dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, imbuhnya.

Selain itu, tindakan koersif sepihak secara serius melanggar hak asasi manusia mendasar, termasuk hak untuk hidup, kesehatan, pembangunan, dan pendidikan, serta menghambat kemampuan negara-negara yang menjadi sasaran untuk mewujudkan hak-hak tersebut.

Ke-28 negara itu menyerukan kepada segelintir negara Barat untuk mendengarkan seruan adil dari komunitas internasional tersebut, memenuhi komitmen mereka dalam menjunjung tinggi Piagam PBB dan hukum internasional, dan dengan segera, tanpa syarat, dan sepenuhnya mencabut seluruh tindakan koersif sepihak, papar Fu.

“Kami juga menyerukan kepada negara-negara anggota, sistem PBB, dan organisasi internasional lainnya untuk bersama-sama menentang praktik-praktik melanggar hukum tersebut serta membantu negara-negara yang menjadi sasaran dalam memitigasi kesulitan yang mereka hadapi,” tuturnya. []

Penulis : Heri Suroyo

Editor : Romy

Sumber Berita : Jakarta

Temukan berita-berita menarik lainnya