Wiyadi Minta Wartawan Merdeka Dalam Menulis

Sabtu, 23 September 2023 | 09:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan: Anis

BANDARLAMPUNG-Ketua DPRD Bandar Lampung, Wiyadi meminta wartawan merdeka dalam menulis.

Alasannya menurut Ketua PDIP Bandar Lampung ini, terkadang ada wartawan yang kurang merdeka dalam menulis karena ada intervensi dari redaksi atau perusahaan tempat wartawan bekerja.

“Kami sering dicecar pertanyaan oleh jurnalis. Sekarang saya balik nanya, kira-kira apakah wartawan sudah merdeka menulis? Apakah bebas (intervensi) dari redaktur. Jarang-jarang saya nanya wartawan,” kata Wiyadi seraya berseloroh di sela Pelatihan Jurnalistik Tingkat Dasar “Mewujudkan Jurnalisme Profesional di Era Digital” Yang digagas Bongkar Post Group, selama dua hari, Jumat 22-23 September 2023, di Hotel Grand Praba Bandar Lampung.

Baca Juga:  DR Faisal Mahrawa Lantik JMSI Riau Periode 2025-2030

Wiyadi mengaku mengapresiasi tugas media sebagai pilar keempat demokrasi. Dengan adanya media bisa mempercepat serta mempermudah pemerintah dalam menyebar luaskan informasi baik pembangunan, program dan lainnya pada masyarakat.

“Tidak mungkin kepala daerah bekerja dengan berkeliling memberikan informasi. Namun dengan adanya kemitraan dengan media yang bisa memberikan kontribusi yang banyak pada masyarakat tentang kebijakan pada pemerintah pada masyarakat, tentang program pembangunan tugas kepala daerah, tugas DPRD dan lain-lain,” paparnya.

Ia berharap dengan adanya pelatihan jurnalistik ini bisa menciptakan wartawan profesional, menghasilkan produk jurnalistik yang bisa dipertanggungjawabkan serta memberikan edukasi (pendidikan).

Baca Juga:  Sunardi Jabat Sekwan DPRD Mesuji, Ini Perjalanan Kariernya

“Kritik membangun baik perintah, masyarakat dan penegak hukum,” imbuhnya.

Diketahui, kegiatan pelatihan Jurnalistik ini dibuka Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, nampak hadir Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona, Ketua DPRD Bandar Lampung, Wiyadi, Ketua JMSI Lampung, Ahmad Novriwan, Ketua KNPI Lampung, Iqbal Ardiansyah, beberapa Kadis Kominfo baik provinsi dan kabupaten/lota , kemudian perwakilan perwakilan dari Polda, Lampung, beberapa pemimpin redaksi, pemilik media dan tamu undangan.##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Rampcheck Digelar di Ruas Tol Bakauheni Terbanggi Besar, BTB Dukung Penuh Keselamatan Pengguna Jalan
Jajaran Sat Samapta Polres Mesuji Laksanakan Patroli Janji Jaga di Wilayah Rawan
Bertemu Bupati Egi, JMSI Lampung Siap Kolaborasi Promosikan Destinasi Wisata Lampung Selatan
Kesejahteraan Dosen Kunci Tingkatkan Mutu Pendidikan Tinggi
Komisi VIII DPR Bentuk Panja BPIH 2027
Kukuhkan Tiga Forum, Gubernur Mirza Ajak Semua Elemen Jaga Harmoni Lampung
Isu Intervensi Proyek Revitalisasi Mencuat, Ketua MKKS SMK Lampung Utara Bantah Terlibat
Pemprov Lampung Dorong Produktivitas Pertanian Melalui Bimtek Pupuk Hayati Cair

Berita Terkait

Rabu, 8 Juli 2026 - 16:38 WIB

Rampcheck Digelar di Ruas Tol Bakauheni Terbanggi Besar, BTB Dukung Penuh Keselamatan Pengguna Jalan

Rabu, 8 Juli 2026 - 16:15 WIB

Jajaran Sat Samapta Polres Mesuji Laksanakan Patroli Janji Jaga di Wilayah Rawan

Rabu, 8 Juli 2026 - 13:05 WIB

Bertemu Bupati Egi, JMSI Lampung Siap Kolaborasi Promosikan Destinasi Wisata Lampung Selatan

Rabu, 8 Juli 2026 - 12:58 WIB

Kesejahteraan Dosen Kunci Tingkatkan Mutu Pendidikan Tinggi

Rabu, 8 Juli 2026 - 12:55 WIB

Komisi VIII DPR Bentuk Panja BPIH 2027

Berita Terbaru

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan dosen merupakan faktor penting untuk mendukung pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara optimal.[Hs]

#indonesiaswasembada

Kesejahteraan Dosen Kunci Tingkatkan Mutu Pendidikan Tinggi

Rabu, 8 Jul 2026 - 12:58 WIB

Komisi VIII DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M guna membahas secara rinci usulan biaya haji yang diajukan pemerintah.[Hs]

#indonesiaswasembada

Komisi VIII DPR Bentuk Panja BPIH 2027

Rabu, 8 Jul 2026 - 12:55 WIB