Tiket Pilpres 2024 Diborong Oligarki, Rakyat Gigit Jari

Selasa, 26 April 2022 | 16:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah mengungkapkan kalau tiket calon Presiden di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 mendatang sudah ada di tangan para oligarki.

Padahal, seharusnya tiket capres ini diambil dari perolehan suara pemilu terbaru yakni tahun 2024 melalui perolehan suara parpol.

“Kita harus bereskan tiket palsu atau tiket kadaluwarsa itu, setelah itu baru masalah electoral threshold pada pemilu terbaru di 2024 itu,” kata Fahri melalui keterangan tertulisnya, Selasa (26/4).

Fahri mengatakan threshold (ambang batas) dari hasil pemilu Legislatif (Pileg) 2024 akan menjadi tiket baru. Karena, electoral threshold itu syarat kemenangan bukan syarat maju menjadi capres.

“Di seluruh dunia itu tidak ada threshold dijadikan syarat maju menjadi capres, tapi syarat kemenangan. Kalau syarat maju seperti di Amerika melalui konvensi dari tingkat bawah sampai tingkat tertinggi,” sebut dia.

Baca Juga:  Pemprov Lampung Dorong Kolaborasi Multisektoral Percepat Eliminasi TBC di Lampung Selatan

Namun, menurut mantan Wakil Ketua DPR RI ini, berbeda dengan Indonesia, dimana sebuah partai tanpa syarat bisa mencalonkan pada putaran pertama. Dengan demikian tidak ada calon dari independen, semua capres mengunakan kendaraan partai politik.

“Akan menjadi rumit (calon independen), pakaikan partai politik. Karena partai politik juga ingin memenangi sebagai bentuk keterpilihan dari masyarakat,” tegasnya.

Dengan demikian, kata Fahri, semua bisa maju melalui partai politik hasil pemilu terbaru di 2024. Tiket terbaru inilah yang membuat semua pihak yang diunggulkan bisa diusung oleh partai politik untuk maju di capres 2024.

Baca Juga:  Nobar Piala Dunia Jadi Ajang Silaturahmi, Wagub Jihan Ajak Warga Dukung UMKM Lampung

“Ini membuat Kang Emil (Gubernur Jabar) bisa maju, Khofifah maju, pak Edi dari Sumut bisa maju, (wakil) dari Lombok bisa maju, dan ketua umum saya, pak Anis Matta juga bisa maju. Ini yang muda-muda kasihan, mereka tidak punya tiket. Makanya tarung dulu di putaran pertama, boleh jadi ada ide terbaik. Nah nanti di putaran kedua terpilih jadi dua orang, ini saripatinya,” tegasnya.

Fahri tidak mengkhawatirkan banyaknya calon yang akan ikut bakal calon presiden dari partai politik yang terverifikasi hanya beralasan kandidat.”Jadi santai saja, itu ada caranya kok,” pungkas politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Rampcheck Digelar di Ruas Tol Bakauheni Terbanggi Besar, BTB Dukung Penuh Keselamatan Pengguna Jalan
Jajaran Sat Samapta Polres Mesuji Laksanakan Patroli Janji Jaga di Wilayah Rawan
Bertemu Bupati Egi, JMSI Lampung Siap Kolaborasi Promosikan Destinasi Wisata Lampung Selatan
Kesejahteraan Dosen Kunci Tingkatkan Mutu Pendidikan Tinggi
Komisi VIII DPR Bentuk Panja BPIH 2027
Kukuhkan Tiga Forum, Gubernur Mirza Ajak Semua Elemen Jaga Harmoni Lampung
Isu Intervensi Proyek Revitalisasi Mencuat, Ketua MKKS SMK Lampung Utara Bantah Terlibat
Pemprov Lampung Dorong Produktivitas Pertanian Melalui Bimtek Pupuk Hayati Cair

Berita Terkait

Rabu, 8 Juli 2026 - 16:38 WIB

Rampcheck Digelar di Ruas Tol Bakauheni Terbanggi Besar, BTB Dukung Penuh Keselamatan Pengguna Jalan

Rabu, 8 Juli 2026 - 16:15 WIB

Jajaran Sat Samapta Polres Mesuji Laksanakan Patroli Janji Jaga di Wilayah Rawan

Rabu, 8 Juli 2026 - 13:05 WIB

Bertemu Bupati Egi, JMSI Lampung Siap Kolaborasi Promosikan Destinasi Wisata Lampung Selatan

Rabu, 8 Juli 2026 - 12:58 WIB

Kesejahteraan Dosen Kunci Tingkatkan Mutu Pendidikan Tinggi

Rabu, 8 Juli 2026 - 12:55 WIB

Komisi VIII DPR Bentuk Panja BPIH 2027

Berita Terbaru

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan dosen merupakan faktor penting untuk mendukung pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara optimal.[Hs]

#indonesiaswasembada

Kesejahteraan Dosen Kunci Tingkatkan Mutu Pendidikan Tinggi

Rabu, 8 Jul 2026 - 12:58 WIB

Komisi VIII DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M guna membahas secara rinci usulan biaya haji yang diajukan pemerintah.[Hs]

#indonesiaswasembada

Komisi VIII DPR Bentuk Panja BPIH 2027

Rabu, 8 Jul 2026 - 12:55 WIB