Home / DPR RI

Sidang Bersama DPR-DPD 2024, Puan Maharani Tekankan Pemilu 2024 sebagai Autokritik Nasional

Lintas Lampung

Jumat, 16 Agustus 2024 | 12:33 WIB

URL berhasil dicopy

JAKARTA – DPR RI dan DPD RI menggelar Sidang Bersama pada Jumat (16/4/2024) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ketua DPR RI, Dr. (H.C) Puan Maharani, yang juga memimpin sidang tersebut, menyoroti pentingnya proses pemilihan umum (Pemilu) 2024 sebagai bahan autokritik atau koreksi diri bagi bangsa Indonesia.

Dalam pidato pembukaannya, Puan menegaskan bahwa Pemilu 2024, yang telah dilaksanakan pada awal tahun ini, merupakan agenda nasional yang sangat penting dan strategis. Hasil dari Pemilu ini akan menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan Indonesia untuk lima tahun ke depan, mencakup pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota legislatif di berbagai tingkat pemerintahan.

“Pada awal tahun ini, kita bangsa dan negara Indonesia, telah melaksanakan agenda nasional yang penting dan strategis, yang akan menentukan jalannya penyelenggaraan pemerintahan negara 5 tahun ke depan, yaitu Pemilihan Umum untuk Presiden dan Wakil Presiden, serta memilih Anggota Legislatif DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota,” ujar Puan dalam pidatonya.

Sidang Bersama ini turut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Selain itu, jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju serta pimpinan lembaga dan instansi negara juga hadir, termasuk Presiden terpilih, Menhan Prabowo Subianto; Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto; dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah mantan presiden dan wakil presiden, di antaranya Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wapres ke-6 RI Try Sutrisno, Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, serta Wapres ke-11 RI Boediono.

Sidang Bersama DPR-DPD ini merupakan bagian dari rangkaian Sidang Tahunan MPR yang menjadi forum bagi para pemimpin negara untuk menyampaikan laporan kinerja dan arah kebijakan pemerintahan, sekaligus momen refleksi bagi bangsa Indonesia untuk terus memperbaiki diri dan menjaga kualitas demokrasi.(*)