LAMPUNG UTARA – Warga Desa Bandar Kagungan Raya (BKR) keluhkan keberadaan pedagang kaki lima (PKL) Pasar Propau yang membuka lapak jual di badan jalan desa hingga menyebabkan terhambatnya mobilitas selama berkendara.
Hal itu dikatakan Kepala Desa Bandar Kagungan Raya, Imzak Zulkarnain diruang kerjanya, Senin, 21 Juli 2025.
Menurutnya, warga yang berdatangan mengeluhkan persoalan keberadaan para PKL ini yang menyebabkan menyempitnya jalan desa sehingga, warga yang ingin melintas tak bisa lewat saat pembeli memenuhi lapak PKL.
Tak hanya itu, limbah (sampah) yang dihasilkan oleh para pedagang juga tata kelolanya disebut semrawut.
Sebab, kata dia, selama ini pengelolaan sampah di pasar tak maksimal, meski kini armada bentor pengangkut sampah telah disiapkan, namun kenyataan di lapangan masih saja dibuang tidak pada tempat yang ditentukan.
“Masih ditumpuk atau dibuang di TPS liar sam si oknum pedagang. Jadi keluhan warga ini bukan hanya soal keberadaan pedagang yang memakai baju jalan, tapi persoalan limbah (sampah) itu yang jadi keluhan,” jelasnya.
Pihak Pemdes BKR sebelumnya telah melayangkan surat resmi sebagai teguran pada pengelola pasar yang dinilai tidak mampu menertibkan pedagang dan menanggulangi limbah yang dihasilkan.
“Sudah diserahkan dan diterima pihak pengelola. Tapi sampai hari ini belum ada respon atau langkah konkret. Sampah masih berserakan di TPS liar, pedagang masih saja berdagang di badan jalan,” kata dia.
Mengenai tatakelola sampah, sambung dia, menurut pedagang disana mereka selalu ditarik iuran bulanan senilai Rp20 – Rp40 ribu setiap bulannya. Untuk retribusi harian pedagang mengaku diminta untuk membayar Rp4 ribu rupiah.
“Untuk lebih jelasnya, bisa langsung dikonfirmasi ke para pedagang di pasar propau,” ujarnya.
Sementara, salah satu pemilik toko SBR, inisial S membenarkan prilaku para pedagang PKL yang menjajakan dagangannya sampai ke jalan.
Bahkan, dirinya pun merasa terganggu saat akan melewati jalan menuju tokonya. Keluhan tersebut sudah sempat disampaikan ke pihak pengelola pasar setempat. Namun, hingga hari ini tak ada tindakan tegas terhadap para pedagang kaki lima.
“Jangankan warga sini dek, kami ini yang jualan disini juga merasa terganggu, mobil tidak bisa lewat. Gimana mau lewat, setengah badan jalan itu penuh barang dagangan,” keluhnya.
Padahal, di tengah melemahnya minat pembeli, para pemilik kios dan pedagang lainnya dibebankan biaya (retribusi) sampah Rp40 ribu setiap bulannya. Belum lagi uang salar Rp4.500 setiap harinya.
“Toko lagi sepi, tapi iuran biaya bulanan sampah Rp40 ribu jojong (berjalan) terus, belum lagi uang salar tiap hari Rp4,500 yang ditarik sama Pemda lewat pengelola pasar,” tuturnya.
“Uang itu belum termasuk pajak (sewa) kios Rp800 ribu setiap tahunnya. Persoalan di pasar ini sepertinya karena pak Ansori kurang tegas,” timpalnya lagi.
Terpisah, Kepala UPT Pasar Propau, Ansori ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon selulernya menjanjikan wawancara tatap muka untuk mengklarifikasi persoalan di Pasar Propau Kecamatan Abung Selatan.
“Ketemuan di Dinas Perdagangan saja siang ini, sekarang masih (jam) istirahat,” pintanya.
Penulis : Rudi Alfian
Editor : Nara
Sumber Berita : Lampung Utara
