Sekwan Bantah Ada Alokasi Publikasi Paripurna Pilwabup Lampura

Jumat, 8 April 2022 | 04:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Rudi Alfian

LAMPUNG UTARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten (Kab) Lampung Utara (Lampura) mengklaim, tidak menganggarkan anggaran publikasi media massa dalam tahapan Pemilihan Wakil Bupati (Pilwabup) disisa masa jabatan periode 2019-2024 hingga proses sidang paripurna, yang dilaksanakan Rabu kemarin (6/4).

Meski demikian, dari hasil penelusuran, ditemukan sejumlah media online khususnya, mendapatkkan publikasi dalam bentuk advertorial. Sekretaris DPRD Lampura, Ahmad Alamsyah, saat dikonfirmasi membantah perihal tersebut.

Berdasarkan pengakuannya, jangankan untuk pemberitaan khusus, secara umum pun tidak ada pembiayaan untuk keseluruhan tahapan Pilwabup tersebut.

Baca Juga:  Lampung Torehkan Prestasi Nasional, Gubernur Mirza Raih Penghargaan Pemimpin Daerah Inspiratif Sektor Pertanian

“Enggak ada itu. Asal tahu saja, jangankan untuk sidang paripurna, untuk segala macam tahapan Pilwabup yang ada di dewan ini sebenarnya itu tidak ada anggarannya. Saya bisa pastikan itu,” kata Ahmad Alamsyah, saat disambangi di ruang kerjanya, Kamis (07/04).

Menurutnya informasi yang beredar hanyalah kabar yang tidak diketahui pasti kebenarannya.

“Hoaks itu. Sumpah demi Allah. Saya puasa hari ini. Soal anggaran itu tidak ada ‘sepeser budekpun’ dalam tahapan Pilwabup maupun Sidang Paripurna yang masuk ke saya. Jadi saya pastikan, itu tidak ada. Jangankan untuk rekan-rekan media, untuk internal pun kosong atau zonk,” kelit Sekwan.

Baca Juga:  Lampung Siap Jadi Tuan Rumah Munas HIPMI, Gubernur Mirza: Bawa Energi Baru bagi Pengusaha Muda Indonesia

Dirinya juga menyatakan, jika ada pemberitaan dari media, itu bentuknya hanya kerjasama Bagian Umum Sekretariatan Dewan setempat.

Ia juga mengklaim tak ada pemberitaan khusus berbayar (advertorial) paripurna dalam rangka pemilihan dan penetapan wakil bupati terpilih.

“Kalau pun ada, itu hanya untuk hal teknis. Seperti pembelian kertas, pena, pengamanan, dan lainnya,” tukasnya. ##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Fatikhatul Khoiriyah dan Agus Sulistio Dipercaya Pimpin DPC PKB Lampung Utara Periode 2026–2031
BPBL Lampung Turun, dari 10.800 jadi 9.800 Yang Dialokasikan
Kelistrikan Lampung Andal, Tapi, 50% Pasokannya dari Daerah Lain
KDMP Jangan Berorientasi Kuantitas, Tapi Akhirnya Mangkrak
Lampung Torehkan Prestasi Nasional, Gubernur Mirza Raih Penghargaan Pemimpin Daerah Inspiratif Sektor Pertanian
Masyarakat Adat Harus Diberi Ruang yang Luas, Bukan Pelengkap Seremonial
Gubernur Mirza Ajak Perantau Minang Berkolaborasi Bangun Lampung
Ketua Perhimpunan Persahabatan Sambut Baik Kehadiran Dubes Korut yang Baru

Berita Terkait

Jumat, 12 Juni 2026 - 16:06 WIB

Fatikhatul Khoiriyah dan Agus Sulistio Dipercaya Pimpin DPC PKB Lampung Utara Periode 2026–2031

Jumat, 12 Juni 2026 - 12:20 WIB

BPBL Lampung Turun, dari 10.800 jadi 9.800 Yang Dialokasikan

Jumat, 12 Juni 2026 - 10:13 WIB

Kelistrikan Lampung Andal, Tapi, 50% Pasokannya dari Daerah Lain

Jumat, 12 Juni 2026 - 09:10 WIB

KDMP Jangan Berorientasi Kuantitas, Tapi Akhirnya Mangkrak

Jumat, 12 Juni 2026 - 08:52 WIB

Lampung Torehkan Prestasi Nasional, Gubernur Mirza Raih Penghargaan Pemimpin Daerah Inspiratif Sektor Pertanian

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

BPBL Lampung Turun, dari 10.800 jadi 9.800 Yang Dialokasikan

Jumat, 12 Jun 2026 - 12:20 WIB

#indonesiaswasembada

Kelistrikan Lampung Andal, Tapi, 50% Pasokannya dari Daerah Lain

Jumat, 12 Jun 2026 - 10:13 WIB

#indonesiaswasembada

KDMP Jangan Berorientasi Kuantitas, Tapi Akhirnya Mangkrak

Jumat, 12 Jun 2026 - 09:10 WIB