Raih WTP 16 Kali berturut-turut, KemenP2MI Banjir Apresiasi dari Komisi IX DPR RI

JAKARTA– Komisi IX DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 17 Juli 2026.

Dalam raker tersebut, Dewan menyoroti dua isu krusial yakni apresiasi atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-16 kalinya dari BPK RI serta nasib Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga disekap di Myanmar.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Gerindra, Ade Rezki Pratama, mengawali interupsinya dengan memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja keuangan Kementerian P2MI.

Ade memuji efektivitas jajaran kementerian dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah keterbatasan fiskal.

“Pertama, yang ingin kami sampaikan adalah apresiasi terkait dengan kinerja keuangan Pak Menteri, Bapak, Ibu Wamen, dalam menjalankan tupoksi yang ada di Kementerian P2MI ini. Terkait dengan penggunaan APBN yang diberikan kepada KP2MI pada hari ini dan juga sudah 16 kali mendapatkan apresiasi dan achievement dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI dengan pengelolaan anggaran Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujar Ade Rezki.

*Dilema Fiskal Terbatas dan Perlindungan Diaspora*

Meski kondisi anggaran Kementerian P2MI saat ini tergolong minim, Ade berharap hal tersebut tidak menyurutkan capaian target (outcome) kerja, terutama dalam mengoptimalkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pos belanja lainnya.

Melihat dinamika global yang dihadapi oleh para pekerja migran dan diaspora Indonesia saat ini, Ade mendorong agar anggaran kementerian ini dinaikkan secara signifikan pada tahun mendatang.

“Kita berharap bahwa di tahun anggaran tahun 2027, ini bisa menjadi perhatian dari Kementerian Keuangan dan Bappenas agar belanja untuk KP2MI ini semakin besar, dengan melihat berbagai situasi dinamika yang terjadi pada hari ini bagi Warga Negara Indonesia yang ada di luar negeri sebagai diaspora,” tegas legislator asal Sumatera Barat tersebut.

Keberhasilan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) dalam mengusut dan memulangkan sejumlah Pekerja Migran Indonesia non-prosedural dari luar negeri mendapat apresiasi tinggi dari parlemen.

Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini, secara khusus memuji langkah cepat kementerian dalam menyelamatkan para pekerja di Kamboja dan Libya.

Yahya Zaini mengawali tanggapannya dengan memberikan ucapan selamat atas konsistensi pengelolaan keuangan kementerian yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Setelah itu, ia menyoroti aksi nyata KemenP2MI dalam melakukan pemulangan darurat.

“Pertama, saya memberikan apresiasi atas pencapaian WTP 16 kali. Yang kedua, apresiasi saya atas keberhasilan Kementerian P2MI memulangkan pekerja ilegal korban TPPO dari Kamboja yang berasal dari Kalimantan Tengah, kebetulan kampung Pak Menteri sendiri,” ujar Yahya hangat.

Selain kasus di Kamboja, Yahya juga menggarisbawahi keberhasilan evakuasi pekerja migran non-prosedural dari wilayah konflik di Libya. Menurutnya, penyelamatan di zona berisiko tinggi tersebut merupakan buah dari kolaborasi solid antarlembaga.

“Yang kedua, apresiasi juga atas keberhasilan pemulangan pekerja ilegal dari Libya. Ini tidak terlepas dari kerja sama yang luar biasa dari Kementerian P2MI dengan Kementerian Luar Negeri beserta jajaran KBRI di sana” beber Yahya.

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menegaskan sikap geramnya terhadap maraknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Menanggapi berbagai sorotan dan apresiasi dari para anggota dewan terkait pemulangan pekerja migran, Menteri Mukhtarudin mengakui bahwa mayoritas kasus yang ditangani oleh kementeriannya bersumber dari keberangkatan jalur tidak resmi.

“Saya juga sudah gregetan sama TPPO ini. Dan kebanyakan yang dipulangkan ini rata-rata non-prosedural,” ujar Mukhtarudin tegas.

*Strategi Dua Jalur: Preventif dan Represif*

Guna memutus rantai sindikat perdagangan orang, Menteri P2MI memaparkan strategi komprehensif yang kini tengah dijalankan oleh kementeriannya, yang terbagi ke dalam dua fokus utama.

Fokus pertama yakni upaya preventif (pencegahan), di mana Menteri Mukhtarudin menjelaskan bahwa benteng utama dalam melawan TPPO adalah edukasi massal untuk memberikan pemahaman serta menyebarkan informasi seluas-luasnya di tingkat akar rumput.

“Melalui langkah ini, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran tinggi sehingga tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu penempatan ilegal yang berujung pada perbudakan modern,” tandas Mukhtarudin.

Sementara itu, lanjut Menteri Mukhtarudin fokus kedua bertumpu pada upaya represif dan pelindungan. Meski menghadapi tantangan besar berupa keterbatasan infrastruktur pendukung, KemenP2MI tetap tancap gas dalam melakukan penegakan hukum dan pengawasan di lapangan melalui instrumen strategis.

Langkah represif ini diwujudkan melalui pelaksanaan Patroli Siber (Cyber Patrol) untuk memantau, melacak, dan memblokir pergerakan akun-akun perekrut ilegal di dunia maya, serta tindakan pencegahan di lapangan.

“Ini guna mengintervensi langsung dan menggagalkan pemberangkatan non-prosedural di berbagai titik keberangkatan sebelum pekerja migran kita keluar dari wilayah Indonesia,” imbuh Menteri Mukhtarudin.

Melalui komitmen dan sinergi ini, Menteri P2MI optimistis bahwa ruang gerak para pelaku TPPO dapat semakin mempersempit, sekaligus memastikan kepulangan para pekerja migran yang bermasalah di luar negeri dapat terfasilitasi dengan baik.

Sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif dalam rapat kerja KP2MI dengan Komisi IX DPR RI ini mempertegas komitmen bersama untuk melindungi segenap pekerja migran Indonesia.

Melalui apresiasi dari Anggota Komisi IX DPR RI Ade Rezki Pratama, apresiasi pemulangan pekerja dari Kamboja dan Libya oleh Yahya Zaini, serta ketegasan Menteri Mukhtarudin dalam memberantas TPPO lewat strategi preventif dan represif, seluruh pihak sepakat bahwa perlindungan diaspora tidak boleh surut meski di tengah keterbatasan anggaran.

Rapat kerja ini ditutup dengan kesepahaman kuat untuk memperketat pengawasan di lapangan dan memperkuat kolaborasi lintas sektor demi memastikan tidak ada lagi warga negara yang menjadi korban sindikat penempatan ilegal di masa depan.(*)

Penulis : Heri Suroyo

Editor : Desty

Sumber Berita : DPR RI

Temukan berita-berita menarik lainnya