Politik Bebas Aktif Kekuatan Diplomasi Parlemen Indonesia Ditengah Geopolitik Global 

Tahun 2026 menjadi kurun waktu yang lebih menantang sekaligus menarik bagi kerja sama antarparlemen dunia seiring kembali memanasnya situasi geopolitik internasional. Komitmen Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk terus memperkuat diplomasi parlemen di tengah dinamika geopolitik global yang kian tidak menentu.

Di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks, Indonesia dirasa perlu memperkuat posisi diplomasi luar negerinya. Kerumitan tergambarkan pada maraknya konflik militer, teknologi, dan ekonomi yang terjadi dalam percaturan hubungan luar negeri di tingkat global sekarang ini.

DPR RI akan terus memperkuat diplomasi parlemen di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, khususnya konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Ia menilai, dalam situasi ketidakpastian global saat ini, diplomasi parlemen menjadi instrumen penting untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama antarnegara.

“Situasi ketidakpastian global saat ini, DPR RI akan terus memperkuat diplomasi parlemen melalui kerja sama antarparlemen, termasuk dengan menerima delegasi parlemen dari negara sahabat,” tegas Ketua DPR RI Puan Maharani.

Ia menjelaskan, meningkatnya ketegangan geopolitik dunia menuntut pendekatan yang mengedepankan dialog dan diplomasi. Menurutnya, penyelesaian konflik harus tetap berpijak pada penghormatan terhadap hukum internasional serta perlindungan kemanusiaan.

“Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global khususnya konflik Amerika Serikat, Israel dan Iran, DPR RI menegaskan pentingnya eskalasi dan penyelesaian konflik melalui dialog, diplomasi serta penghormatan terhadap hukum internasional dan perlindungan kemanusiaan,” katanya.

Puan menjelaskan penyelenggaraan AIPA Caucus 2026 (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) di Indonesia dapat menjadi forum momentum penting untuk memperkuat peran diplomasi parlemen Indonesia di kawasan.

“AIPA Caucus 2026 yang diselenggarakan di Indonesia dapat menjadi momentum dalam memperkuat peran diplomasi parlemen Indonesia untuk mendorong solidaritas kawasan dan menjaga stabilitas regional,” jelasnya.

Perubahan pola geopolitik global dari era perang dingin hingga menuju kompetisi teknologi dan ekonomi. Jika dahulu persaingan didominasi ideologi, kini teknologi, energi, hingga rantai pasok global menjadi sorotan geopolitik baru.

Landasan kebijakan luar negeri dengan mengedepankan prinsip politik luar negeri bebas aktif membuat Indonesia tidak terikat pada blok kekuatan tertentu. Dan Indonesia tetap bebas menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa harus menjadi bagian dari aliansi tertentu.

“Indonesia perlu memperkuat kedaulatan nasional, sekaligus mempertahankan prinsip politik luar negeri bebas aktif di tengah dinamika geopolitik global yang kian memanas.”tegas Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono

Dave menyoroti sejumlah konflik internasional yang hingga kini belum menemukan titik penyelesaian, mulai dari perang Rusia-Ukraina hingga eskalasi ketegangan di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat.

Ia menilai bahwa konflik Rusia-Ukraina yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun bukan sekadar persoalan bilateral kedua negara. Pasalnya, berbagai pihak eksternal turut terlibat melalui pasokan persenjataan, teknologi, hingga personel militer.

Dave mengingatkan agar Indonesia tidak mengabaikan ancaman hibrida yang muncul sebagai dampak lanjutan dari konflik global, termasuk potensi ketegangan di kawasan Laut China Selatan serta hubungan China-Taiwan yang kian memanas.

Di tengah tarik-menarik kepentingan antara China dan negara-negara Barat, Dave menegaskan bahwa Indonesia harus konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif.

“China adalah mitra dagang utama Indonesia, tetapi kita juga membutuhkan dukungan teknologi dan kerja sama dari Amerika Serikat serta Eropa. Hubungan harus tetap seimbang,” katanya

Dave mendorong Indonesia untuk berperan lebih aktif di forum internasional guna mendorong solusi damai yang konkret dan berkelanjutan, bukan sekadar menghasilkan resolusi tanpa implementasi nyata.

“Indonesia harus terus mendorong solusi permanen bagi konflik global, sehingga tidak hanya berhenti pada tataran wacana, tetapi benar-benar menghasilkan perdamaian,” ujarnya.

BKSAP Memperkuat Kerjasama Antar Parlemen

Kondisi Geopolitik Global menuntut respons yang adaptif dari parlemen, termasuk melalui penyesuaian agenda kerja panitia kerja (panja) di lingkungan Badan Kerjasama Antar Parlemen -BKSAP- DPR RI agar tetap relevan dengan perkembangan isu global disamping melalui berbagai forum internasional seperti Inter-Parliamentary Union (IPU), ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), hingga forum parlemen G20, BKSAP aktif memperjuangkan posisi Indonesia dalam berbagai isu global.

BKSAP telah membentuk tiga panja, dengan salah satunya masih aktif hingga saat ini, yakni Panja Artificial Intelligence (AI). Ke depan, pembentukan serta fokus panja akan diselaraskan dengan isu-isu strategis global yang memiliki dampak luas bagi kepentingan nasional.

Selain penguatan kelembagaan, BKSAP DPR RI juga berkomitmen untuk tetap aktif menghadiri berbagai forum internasional berbasis undangan.

Kehadiran tersebut dinilai penting sebagai bagian dari upaya memperkuat peran parlemen dalam mendorong dialog, membangun kepercayaan, dan mencari solusi bersama di tingkat global.

“Forum internasional harapannya, pada level parlemen bisa berkontribusi dalam menghadirkan solusi bagi masing-masing negara sekaligus membangun kerja sama yang lebih erat di tengah ketidakpastian global,” kata Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh.

Disamping itu , menurut Husein Fadullah melalui kegiatan BKSAP Days yang digelar di lingkungan kampus, peran generasi muda, khususnya kalangan akademisi dan mahasiswa, dapat memahami peran strategis diplomasi parlemen Indonesia dalam percaturan global, sekaligus pentingnya kolaborasi lintas negara untuk menghadapi tantangan bersama.

“Di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks, Indonesia dirasa perlu memperkuat posisi diplomasi luar negerinya. Kerumitan tergambarkan pada maraknya konflik militer, teknologi, dan ekonomi yang terjadi dalam percaturan hubungan luar negeri di tingkat global sekarang ini,” jelasnya.

Perubahan pola geopolitik global dari era perang dingin hingga menuju kompetisi teknologi dan ekonomi. Jika dahulu persaingan didominasi ideologi, kini teknologi, energi, hingga rantai pasok global menjadi sorotan geopolitik baru.

“Posisi Indonesia yang dinilai cukup strategis dalam isu energi dan mineral kritis seperti sumber daya nikel, bauksit, serta lainnya yang kini menjadi perhatian global di tengah transisi energi dunia,” tambah Politisi Gerindra ini.

Di Forum Parlemen internasional menjadi ruang strategis untuk memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi bagian dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

Dalam Sidang Umum IPU ke -152 di Turki, BKSAP secara konsisten menyampaikan sikap Indonesia terkait pentingnya penghentian kekerasan, penghormatan hukum internasional, dan perlindungan terhadap warga sipil di kawasan konflik.

Diplomasi parlemen memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3). Melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR RI berperan sebagai representasi rakyat sekaligus mitra strategis pemerintah dalam pelaksanaan politik luar negeri.

Dalam konteks ini, BKSAP mengemban mandat untuk membangun dan memperkuat kerja sama antarparlemen, baik secara bilateral maupun multilateral.

“Diplomasi parlemen bukan sekadar kehadiran dalam forum internasional, tetapi memastikan kepentingan nasional Indonesia diperjuangkan dan terdengar. BKSAP menjadi penghubung utama DPR RI dengan parlemen dunia,” ujar Muhammad Husein.

Ia juga menjelaskan tantangan global yang semakin kompleks perlu dilakukan pendekatan diplomasi adaptif, responsif, dan berbasis kolaborasi lintas sektor.

Komitmen BKSAP untuk terus aktif dalam berbagai forum antarparlemen internasional. Partisipasi ini dinilai penting untuk memperkuat jejaring, menyampaikan pandangan Indonesia, dan memperjuangkan kepentingan nasional di tengah meningkatnya tantangan geopolitik global.

“Melalui forum antarparlemen, Indonesia dapat terlibat langsung dalam pembahasan isu-isu strategis global, memperkuat kerja sama, dan menjaga daya tawar Indonesia tetap kuat di tengah dinamika geopolitik global. Diplomasi parlemen menjadi instrumen penting untuk memastikan kepentingan Indonesia tetap terwakili,”kata Husein.

Penandatangan MOU Iran -Amerika Bagi Geopolitik Global

Berdasarkan teks memorandum yang dipublikasikan, Amerika Serikat, Iran, dan para sekutunya sepakat untuk mengakhiri perang di Timur Tengah serta menghentikan seluruh operasi militer di semua front segera dan permanen, termasuk yang terkait dengan situasi di Lebanon.

Para pihak juga berjanji untuk tidak memulai permusuhan baru, menahan diri dari ancaman maupun penggunaan kekuatan, serta menjamin integritas wilayah dan kedaulatan Lebanon.

Pengumuman kesepakatan tersebut langsung memengaruhi pasar energi global. Harga minyak dunia turun, dengan minyak mentah Brent melemah sekitar 1,5 persen menjadi 78 dolar AS per barel.

“Kesepakatan Iran–Amerika Serikat harus dibaca hati-hati: ini belum perdamaian final, melainkan jeda strategis yang rapuh. Perundingan di Swiss membuka jalan menuju kesepakatan 60 hari, tetapi masih dibayangi inspeksi nuklir, sanksi, konflik Lebanon, Israel–Hezbollah, dan keamanan Selat Hormuz.” tegas Anggota DPR FPDIP Rieke Diah Pitaloka.

Menurutnya Selat Hormuz adalah urat nadi energi dunia. United States Energy Information Administration mencatat 20 juta barel minyak per hari melewati Hormuz pada 2024, sekitar 20 persen konsumsi petroleum liquids global, dan sebagian besar menuju Asia.

“Seperlima perdagangan liquefied natural gas atau LNG global juga melewati jalur ini. Reuters (24/06/2026) melaporkan tanker mulai keluar dari Hormuz dan Brent turun ke sekitar US$73,60 per barel, tetapi trafik kapal belum normal,” kata Rieke.

MOU keduabelah pihak untuk mengakhiri perang dan meredakan ketegangan dunia internasional yang berlangsung hampir 4 bulan lamanya dari akhir bulan Februari 2026.

Indonesia harus mendorong deeskalasi, penyelesaian damai, kedaulatan negara, kebebasan navigasi, dan hukum humaniter internasional.

Dalam Resolusi Penguatan Perdamaian dan Stabilitas Kawasan, UUD 1945 dalam pembukaannya telah mengamanatkan Indonesia untuk turut serta menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dengan politik luar negeri yang bebas aktif.(***)

Penulis : Heri Suroyo

Editor : Desty Efriyani

Sumber Berita : DPR RI

Temukan berita-berita menarik lainnya