Laporan: Yulizar
JAKARTA-Meski ditengah pandemi, rapat paripurna DPR RI hari ini,menyetujui 8 Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang (UU). Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengatakan pihaknya terus berkomitmen menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam bidang legislasi sekalipun dalam kondisi pandemi Covid-19.
“Dalam sehari, DPR mengesahkan 8 RUU menjadi Undang-Undang yang semuanya merupakan usul inisiatif DPR. Di masa pandemi, DPR berupaya untuk tetap produktif menghasilkan UU. Pandemi tidak boleh menjadi alasan untuk tidak produktif dalam menyalurkan aspirasi rakyat lewat legislasi,” ungkap Puan yang hadir secara virtual pada Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus ini.
Tujuh dari delapan RUU yang disetujui DPR adalah RUU terkait Provinsi. Puan menegaskan, DPR RI concern terhadap penataan sistem hukum Indonesia. “Terutama memberikan landasan hukum yang kuat bagi provinsi-provinsi agar sesuai dengan UUD 1945 karena sebelumnya pembentukan provinsi di Indonesia masih berdasarkan pada UUDS tahun 1950 yang sudah tidak cocok dengan konsep otonomi daerah saat ini,” jelasnya.
Adapun 7 UU terkait provinsi yang disetujui adalah UU tentang Provinsi Sulawesi Selatan, UU tentang Sulawesi Utara, UU tentang Provinsi Sulawesi Tengah, UU tentang Provinsi Sulawesi Tenggara, UU tentang Provinsi Kalimantan Selatan, UU tentang Provinsi Kalimantan Barat, dan UU tentang Provinsi Kalimantan Timur.##
