Puan Minta Perhatian Serius soal Kesejahteraan Sosial

Minggu, 31 Juli 2022 | 11:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani disebut memiliki perhatian serius  terhadap permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di tanah air. Hal itu terlihat dari kebijakan Puan yang juga pernah menjabat sebagai Menko Pembangungan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan saat ini menjadi pucuk pimpinan di lembaga DPR RI.

Adapun, Puan berperan penting di balik suksesnya DPR RI mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Selain itu, Puan juga mendorong DPR agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) menjadi Undang-Undang.

“Dari awal saya sangat beruntung dengan adanya Ibu Puan sebagai Ketua DPR RI karena sebelumnya Ibu Puan ini pernah menjadi Menko PMK, beliau sangat paham dan sangat konsen dengan masalah kesejahteraan sosial dari mulai hulu hingga hilir,” kata anggota DPR RI Fraksi PDIP Selly Andriany Gantina, Minggu (31/7).

Baca Juga:  Polres Mesuji Rutin Gelar Patroli Malam

Selain perhatian, Puan juga disebut Selly memberikan dukungan penuh terhadap masing-masing Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk membahas RUU yang terkait dengan permasalahan kesejahteraan sosial. Misalnya UU TPKS yang menjadi ranah Komisi VIII dan RUU KIA yang menjadi tugasnya Komisi IX. “Bukan hanya perhatian tetapi support beliau dengan memberikan kepercayaan kepada masing-masing komisi termasuk masing-masing bidang yang menangani masalah kesejahteraan sosial,” ujar anggota Komisi VIII DPR RI itu.

Baca Juga:  Lampung Siap Kembangkan Kakao Agroforestri

Atas dasar itu, Selly pun akan mendukung setiap kebijakan yang menjadi perhatian Puan Maharani. Tak hanya dari sisi fungsi legislasi, tetapi juga dari fungsi pengawasan maupun anggaran. “Saya akan mendukung apa yang menjadi kebijakan dari ibu Ketua DPR agar kedepan apapun yang menjadi kebijakan ibu Ketua DPR itu bisa terimplementatifkan. Sehingga DPR itu bukan hanya bicara dari sisi regulasi tetapi kedepan betul-vetul ada support dari sisi anggaran yang bisa terimplementasikan juga,” tandasnya. ##

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Putri Zulhas: Banyak Perusahaan di Lampung tak Patuh Aturan!
Guru Sejahtera, Pendidikan Berkeadaban
Pemprov Lampung Bersama Komisi XII DPR RI Bahas Pemanfaatan Energi di Provinsi Lampung
Lampung-In Disiapkan Jadi Pusat Layanan Digital Terpadu Pemerintah Provinsi Lampung
Warga Minta Hentikan Tambang Ilegal
Merdeka Institute Kecam Sikap Pemerintah dalam Kasus Teror Terhadap Ketua BEM UGM
Jumat Berkah, Sat Binmas Polres Mesuji Bagikan Paket Sembako 
Pimpin Upacara Peringatan Hari Kesadaran Nasional, Ini Amanat Kapolres Mesuji 

Berita Terkait

Minggu, 22 Februari 2026 - 12:48 WIB

Putri Zulhas: Banyak Perusahaan di Lampung tak Patuh Aturan!

Sabtu, 21 Februari 2026 - 13:09 WIB

Guru Sejahtera, Pendidikan Berkeadaban

Sabtu, 21 Februari 2026 - 09:35 WIB

Pemprov Lampung Bersama Komisi XII DPR RI Bahas Pemanfaatan Energi di Provinsi Lampung

Jumat, 20 Februari 2026 - 19:17 WIB

Lampung-In Disiapkan Jadi Pusat Layanan Digital Terpadu Pemerintah Provinsi Lampung

Jumat, 20 Februari 2026 - 19:14 WIB

Warga Minta Hentikan Tambang Ilegal

Berita Terbaru

Putri Zulhas Komisi XII DPR RI

#indonesiaswasembada

Putri Zulhas: Banyak Perusahaan di Lampung tak Patuh Aturan!

Minggu, 22 Feb 2026 - 12:48 WIB

Berita Utama

Guru Sejahtera, Pendidikan Berkeadaban

Sabtu, 21 Feb 2026 - 13:09 WIB

#indonesiaswasembada

Warga Minta Hentikan Tambang Ilegal

Jumat, 20 Feb 2026 - 19:14 WIB