Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Ketua DPR RI Dr (H.C) Puan Maharani menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) 2023 Nahdlatul Ulama (NU). Ia berharap kegiatan tersebut akan menghasilkan rekomendasi yang berguna sebagai panduan bagi warga NU menghadapi berbagai isu di tengah masyarakat.
Acara Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2023 diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur pada Senin (18/9/2023). Mengusung tema ‘Mendampingi Umat, Memenangi Masa Depan’, Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2023 dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Semoga Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2023 menghasilkan rumusan-rumusan rekomendasi yang berguna sebagai panduan warga NU dan masyarakat dalam menyikapi isu-isu keagamaan, kebangsaan dan sosial kemasyarakatan,” ujar Puan dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Senin (18/9/2023).
Di acara ini, Puan tampak mengenakan kerudung putih lengkap dengan pakaian muslim berwarna krem. Saat di podium, ia duduk diapit oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya serta istri Presiden RI Keempat Abdurahman Wahid (Gus Dur), Sinta Nuriyah Wahid.
Munas Alim Ulama dan Konbes 2023 NU sendiri merupakan forum tertinggi setelah Muktamar Sufi Internasional 2023 yang terselenggara di Pekalongan, Jawa Tengah. Puan didaulat melakukan prosesi pemukulan rebana sebagai simbolis pembukaan acara bersama Jokowi, Gus Yahya dan Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar.
“Saya ucapkan selamat atas dimulainya Munas dan Konbes NU, mudah-mudahan ini bisa memberikan patokan dan arahan yang harus dilaksanakan Nahdliyin dalam kehidupan berbangsa maupun beragama,” tutur mantan Menko PMK tersebut.
Pada Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2023 akan dibahas sejumlah isu dari berbagai komisi, antara lain Komisi Bahtsul Masail Maudlu’iyah. Komisi ini berkaitan dengan gelaran pemilihan umum (Pemilu), yakni pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) tahun 2024.
Selanjutnya ada Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah yang akan membahas soal kebijakan lima hari sekolah dan aturan turunan dari UU Pesantren. Lalu Komisi Bahtsul Masail Waqi’iyah yang akan membahas mengenai optimalisasi Dam haji di mana NU akan mengeluarkan sikap resmi untuk mendorong kemajuan sistem kelola haji di Indonesia.(*)
