Puan: DPR Sedang Perjuangkan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak

Minggu, 19 Juni 2022 | 16:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) yang juga Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pihaknya sedang memperjuangkan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA). Sebab kedekatan ibu dan anak sangatlah penting.

“Di DPR RI kami sedang memperjuangkan UU Kesejahteraan ibu dan anak. Yang mana nantinya ibu melahirkan itu cutinya itu Insyaallah dari 3 bulan jadi 6 bulan,” kata Puan saat pembukaan Gebyar Inovasi Pelayanan Kesehatan Rakyat yang dilaksanakan dalam rangka Bulan Bung Karno 2022.

Bertempat di Gedung Sekolah Partai PDIP di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (18/6), Puan mengatakan teknis pembuatan RUU itu akan dikomunikasikan lebih lanjut. Yang jelas, hal itu akan dibahas antara DPR dan Pemerintah.

Menurut Puan, pihaknya memperjuangkan RUU itu karena melihat pentingnya kedekatan ibu dan anak sesudah dilahirkan.

“Cuti 3 bulan memang cukup, tetapi kalau bisa 6 bulan, kenapa tidak. Dan 3 bulan selanjutnya, apakah nanti itu WFH, tetap bekerja, tapi bersama bayinya. Ini penting. Sehingga kedekatan antara ibu dan anak bisa lebih dekat, bisa lebih memberikan ASI,” urai perempuan lulusan Universitas Indonesia itu.

Baca Juga:  Arliyan Belum Memenuhi Syarat Jadi Ketua PWI

Dengan RUU itu, Puan mengatakan pihaknya juga menyasar peran ayah dalam mengurus serta membesarkan anak lebih diberikan. Para ibu juga akan bisa bekerja sembari mengurus anaknya. “Jadi kita dukung ya itu semua,” kata Puan.

Sementara Kepala BKKBN yang hadir di acara itu, Hasto Wardoyo, menyatakan Pemerintah berterima kasih kepada PDIP yang selalu memberikan perhatian yang luar biasa terhadap penanganan stunting, kesehatan ibu dan anak. Khususnya oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Ibu Megawati Soekarnoputri membuat buku yang luar biasa, ini adalah buku resep makanan baduta dan ibu hamil dari Ibu Megawati. Iya, luar biasa,” kata Hasto.

Kata Hasto, stunting bisa dikenali dengan orang yang pendek, walau orang pendek belum tentu stunting. Namun stunting memiliki setidaknya tiga kerugian.

Baca Juga:  Ketua TP PKK Provinsi Lampung Ibu Purnama Wulan Sari Mirza Serahkan 15 Paket Kaki Palsu kepada Penerima Manfaat

“Satu, stunting itu pendek, jadi susah bersaing. Mau jadi TNI, Polri juga susah. Mau naksir pramugari juga ragu-ragu karena kita nggak pede. Kemudian stunting itu daya ‘dong’ (memahami,red) nya rendah. Jadi ya sulit untuk menjadi cerdas. Kemudian ketiga, mudah sakit-sakit-sakitan. Kalau orang stunting itu di umur 45 tahun itu sudah sentral obbess atau bengkak atau gemuk tapi di tengah. Orang yang gemuknya di tengah, mudah kena penyakit tekanan darah tinggi, kencing manis, stroke, dan lain-lain. Oleh karena itu, tidak berkualitas,” beber Hasto.

Pada titik itulah pendidikan dan pemberdayaan para ibu dalam membesarkan anak, sangatlah penting. Karenanya, sesuai arahan Presiden Jokowi, anak stunting harus dicegah. Targetnya di tahun 2024 bisa mencapai 14 persen, dimana saat ini angkanya masih 24,4 persen. ##

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Putri Zulhas: Banyak Perusahaan di Lampung tak Patuh Aturan!
Guru Sejahtera, Pendidikan Berkeadaban
Pemprov Lampung Bersama Komisi XII DPR RI Bahas Pemanfaatan Energi di Provinsi Lampung
Lampung-In Disiapkan Jadi Pusat Layanan Digital Terpadu Pemerintah Provinsi Lampung
Warga Minta Hentikan Tambang Ilegal
Merdeka Institute Kecam Sikap Pemerintah dalam Kasus Teror Terhadap Ketua BEM UGM
Jumat Berkah, Sat Binmas Polres Mesuji Bagikan Paket Sembako 
Pimpin Upacara Peringatan Hari Kesadaran Nasional, Ini Amanat Kapolres Mesuji 

Berita Terkait

Minggu, 22 Februari 2026 - 12:48 WIB

Putri Zulhas: Banyak Perusahaan di Lampung tak Patuh Aturan!

Sabtu, 21 Februari 2026 - 13:09 WIB

Guru Sejahtera, Pendidikan Berkeadaban

Sabtu, 21 Februari 2026 - 09:35 WIB

Pemprov Lampung Bersama Komisi XII DPR RI Bahas Pemanfaatan Energi di Provinsi Lampung

Jumat, 20 Februari 2026 - 19:17 WIB

Lampung-In Disiapkan Jadi Pusat Layanan Digital Terpadu Pemerintah Provinsi Lampung

Jumat, 20 Februari 2026 - 19:14 WIB

Warga Minta Hentikan Tambang Ilegal

Berita Terbaru

Putri Zulhas Komisi XII DPR RI

#indonesiaswasembada

Putri Zulhas: Banyak Perusahaan di Lampung tak Patuh Aturan!

Minggu, 22 Feb 2026 - 12:48 WIB

Berita Utama

Guru Sejahtera, Pendidikan Berkeadaban

Sabtu, 21 Feb 2026 - 13:09 WIB

#indonesiaswasembada

Warga Minta Hentikan Tambang Ilegal

Jumat, 20 Feb 2026 - 19:14 WIB