JAKARTA — Presiden Republik Indonesia menerima kunjungan kehormatan delegasi tingkat tinggi dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dan Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun di kediaman Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat malam, 21 Agustus 2026.
Pertemuan bilateral tersebut membahas penguatan kemitraan strategis komprehensif, stabilitas kawasan, serta peningkatan kerja sama konkret di bidang ekonomi, keamanan maritim, dan pertahanan.
Pertemuan strategis ini berlangsung di tengah dinamika geopolitik global dan kawasan Indo-Pasifik yang terus bergerak dinamis. Dialog intensif antara Kepala Negara dengan dua pejabat kunci Beijing tersebut menjadi wadah krusial untuk menyelaraskan agenda pembangunan ekonomi nasional dengan diplomasi pertahanan yang saling menguntungkan.
Menanggapi pertemuan tersebut, Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, menilai bahwa langkah diplomasi ini menegaskan konsistensi Indonesia dalam mengimplementasikan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Menurutnya, keterbukaan Jakarta dalam berdialog langsung dengan para pengambil kebijakan luar negeri dan pertahanan Tiongkok menunjukkan kedaulatan diplomasi yang matang.
“Pertemuan ini merupakan manifestasi nyata dari doktrin politik bebas dan aktif yang adaptif dengan perkembangan zaman. Indonesia tidak membatasi diri untuk berdialog dan berkolaborasi dengan kekuatan besar mana pun, selama kerja sama tersebut berpijak pada asas saling menghormati dan membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional,” ujar dosen Hubungan Internasional UIN Jakarta itu dalam keterangan kepada redaksi.
Lebih jauh, Teguh menjelaskan bahwa diplomasi yang dijalankan Indonesia saat ini mencerminkan pendekatan pragmatic non-alignment (ketidakberpihakan yang pragmatis). Pendekatan ini menempatkan Indonesia bukan sekadar bersikap pasif atau menjaga jarak yang setara dari kekuatan besar, melainkan secara aktif menjalin kerja sama fleksibel berbasis kebutuhan strategis tanpa harus terikat dalam pakta militer atau aliansi formal.
“Dalam paradigma pragmatic non-alignment, Indonesia tidak terjebak dalam dikotomi persaingan hegemoni antara Washington dan Beijing. Kita memilih untuk bermitra secara substantif dan rasional; bekerja sama erat dengan Tiongkok di sektor investasi, industri, dan dialog keamanan, sembari tetap menjaga kemitraan strategis dengan negara-negara Barat dan mitra kawasan lainnya,” jelas Teguh.
Kehadiran Menteri Pertahanan Tiongkok dalam dialog tersebut dinilai memiliki bobot strategis tersendiri, khususnya terkait upaya membangun rasa saling percaya (confidence-building measures) di kawasan. Menurut Teguh, keterlibatan dialog pertahanan di level tertinggi sangat esensial guna mencegah potensi eskalasi di titik-titik rawan seperti Laut Natuna Utara dan memastikan stabilitas jalur pelayaran internasional.
Dari sisi geoekonomi, pertemuan ini juga mempertegas posisi tawar Indonesia dalam menarik investasi berkualitas tinggi yang mendukung agenda hilirisasi industri dan transformasi energi. Diplomasi pragmatis memastikan proyek-proyek strategis bilateral tetap sejalan dengan peta jalan kedaulatan industri nasional tanpa mengorbankan independensi kebijakan luar negeri.
Teguh menambahkan bahwa kepemimpinan diplomasi Indonesia yang mengedepankan ketidakberpihakan aktif ini sekaligus memperkuat sentralitas ASEAN. Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, keberhasilan Jakarta menjaga jembatan komunikasi yang konstruktif dengan kekuatan besar menjadi jangkar penting agar kawasan tidak dijadikan arena konflik proksi kekuatan global.
Pertemuan bilateral ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia terus memainkan peran sebagai kekuatan penyeimbang (stabilizing power) di panggung internasional. Dengan memadukan prinsip bebas aktif dan strategi pragmatic non-alignment, pemerintah membuktikan bahwa otonomi strategis merupakan instrumen paling efektif untuk menjaga kedaulatan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di era multipolar.[]
Penulis : Heri Suroyo
Editor : Desty
Sumber Berita : Jakarta
