PMII Lampung Unjuk Rasa, Ini 7 Tuntutannya

BANDARLAMPUNG-PMII Lampung lakukan demo di halaman kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin 29 Juni 2026.

Berikut Tuntutan PMII Kepada Pemerintahan Prabowo-Gubran:

Adapun tujuh tuntutan yang disuarakan PMII Lampung meliputi persoalan ekonomi, hukum, pendidikan, agraria, fiskal daerah, sumber daya alam hingga pembangunan infrastruktur di Provinsi Lampung.

Berikut Tujuh Tuntutan PMII Lampung

Evaluasi Kebijakan Ekonomi dan Anggaran
Menghentikan pemborosan APBN.
Menurunkan dan menstabilkan harga kebutuhan pokok.
Menghentikan program yang dinilai membebani anggaran negara.
Mengevaluasi total Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mengevaluasi total program Koperasi Desa Merah Putih.
Reformasi Hukum dan Demokrasi
Mencabut UU Polri.
Mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Mengembalikan TNI ke barak dan menghentikan perluasan peran di ruang sipil.
Mengusut kasus keracunan MBG dan berbagai dugaan pelanggaran kemanusiaan.
Menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis.
Membebaskan aktivis yang ditangkap saat aksi demonstrasi.
Prioritas Anggaran Pendidikan
Memprioritaskan APBN dan APBD untuk sektor pendidikan.
Meningkatkan kesejahteraan guru di Lampung.
Merealisasikan target nol putus sekolah pada 2026.
Menghentikan komersialisasi pendidikan.
Penyelesaian Konflik Agraria
Mempercepat pengalihan lahan pasca pencabutan HGU seluas 85 ribu hektare.
Memperkuat peran pemerintah daerah dalam mediasi sengketa lahan.
Memastikan perlindungan ekonomi dan sosial bagi masyarakat serta petani terdampak konflik agraria.
Perbaikan Fiskal Daerah
Mendorong kebijakan yang mengurangi kesenjangan ekonomi.
Memfokuskan APBD pada layanan dasar dan program prioritas.
Memangkas belanja seremonial yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat.
Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan PAD.
Memperkuat sektor UMKM sebagai motor pertumbuhan ekonomi daerah.
Pengelolaan SDA dan Pertambangan
Mengusut aktivitas tambang ilegal di Lampung.
Menginvestigasi aktivitas di kawasan lindung.
Mengevaluasi seluruh izin pertambangan secara transparan dan melibatkan masyarakat.
Perbaikan Tata Kelola Pembangunan
Mengusut dugaan mafia proyek di Lampung.
Mendorong transparansi pembangunan daerah.
Memberikan kepastian hukum terhadap proyek-proyek yang mangkrak.[]

Penulis : Romy

Editor : Desty

Sumber Berita : Lampung

Temukan berita-berita menarik lainnya