Pimpinan DPR RI Bahas Pencalonan 8 Dubes LBBP Negara Sahabat Bersama Kemenlu

Rabu, 12 Juli 2023 | 19:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Pimpinan DPR RI yang diwakili oleh Wakil Ketua DPR RI bidang politik dan keamanan (korpolkam) Lodewijk Freidrich Paulus bersama pimpinan Komisi I DPR RI dan perwakilan fraksi-fraksi bersama dengan Kementerian Luar Negeri melakukan pertemuan konsultasi membahas mengenai pencalonan delapan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh negara sahabat untuk Republik Indonesia. Negara-negara tersebut yakni Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara, Republik Angola, Kerajaan Swedia, Republik Islam Iran, Republik Demokratis Rakyat Laos, Republik Siprus, Republik India dan Republik Argentina.

“Tadi kita telah membahas 8 dubes ya, 8 dubes yang akan ditempatkan di Jakarta kebetulan seluruhnya berkantor di Jakarta. Terakhir sebenarnya Angola yang tadinya di Singapur, alhamdulillah sudah mau membuka kantor di Jakarta. Nah dari 8 Dubes ini ada tiga Dubes yang dari Eropa ya yang pertama dari Britania dan Irlandia Utara kemudian Siprus, dan ketiga adalah dari Swedia. Nah ini yang menjadi perhatian kita,” ujarnya di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (12/7).

Baca Juga:  Michael dan Rizky dari Lampung Perkuat Persik Kediri U18 di EPA One 2026/2027

Ketiga negara eropa ini menjadi perhatian, terkait dengan adanya larangan terhadap produk kelapa sawit yang dihasilka Indonesia oleh negara-negara uni eropa. “Karena sementara ini kan kita ada isu menarik pertama kita di-banned embargo terkait dengan minyak sawit, yang mereka ingin minyak bunga matahari ya. Bunga matahari sebanyak berapapun kan pasti kalah lah dengan sawit yang satu tandan aja bisa jadi berapa liter katakan demikian,” tuturnya.

Baca Juga:  Wagub Jihan Nurlela Minta Percepatan Penanggulangan TBC

Kemudian, isu berikutnya yakni terkait dengan ‘International Monetary Fund’ (IMF) yang juga meminta Indonesia untuk mempertimbangkan kembali mengenai kebijakan hilirisasi tambang yaitu terkait pelarangan ekspor hasil tambang mentah tetutama nikel. Kebijakan hilirisasi ini dibuat Indonesia agar dapat meningkatkan nilai tambah komoditas nikel.

“Kita harapkan tiga Dubes ini tolong dipengaruhi sehingga dia bisa ngomong ke pemerintah masing-masing bagaimana, kenapa Indonesia mengambil kebijakan tersebut kemudian ada juga Dubes dari Argentina, kemudian dari India. Ya yang memang Angola saya katakan tadi memang nilai perdagangan kita masih kecil di sana tetapi bagaimana untuk kemudian dapat lebih mengembangan perekonomian kedua negara,” pungkasnya.(*)

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Gubernur Lampung Ajak LPM Berkolaborasi Membangun Daerah
SDABMBK Lampung Utara Percepat Pengadaan Alat Berat
Tekanan Biaya, BBC Tutup Tiga Saluran Televisi dan Radio
Ancam Tembak Trump, Pria 24 Tahun Ditangkap
Pakan Mandiri Tekan Biaya Produksi hingga 50 Persen
Seni Sarana Pembentukan Karakter dan Kreativitas Siswa
UGM Lirik Tiongkok Jalin Kerjasama
Syahganda Nainggolan: Pemerintah Hormati Aksi Greenpeace

Berita Terkait

Rabu, 21 Oktober 2026 - 21:01 WIB

Gubernur Lampung Ajak LPM Berkolaborasi Membangun Daerah

Rabu, 21 Oktober 2026 - 20:30 WIB

SDABMBK Lampung Utara Percepat Pengadaan Alat Berat

Rabu, 21 Oktober 2026 - 20:03 WIB

Tekanan Biaya, BBC Tutup Tiga Saluran Televisi dan Radio

Rabu, 21 Oktober 2026 - 19:48 WIB

Ancam Tembak Trump, Pria 24 Tahun Ditangkap

Rabu, 21 Oktober 2026 - 16:10 WIB

Seni Sarana Pembentukan Karakter dan Kreativitas Siswa

Berita Terbaru

Berita Utama

Gubernur Lampung Ajak LPM Berkolaborasi Membangun Daerah

Rabu, 21 Okt 2026 - 21:01 WIB

Berita Utama

SDABMBK Lampung Utara Percepat Pengadaan Alat Berat

Rabu, 21 Okt 2026 - 20:30 WIB

Foto yang diabadikan pada 20 Oktober 2026 ini menunjukkan eksterior Broadcasting House British Broadcasting Corporation (BBC) di London, Inggris. (Xinhua)

Berita Utama

Tekanan Biaya, BBC Tutup Tiga Saluran Televisi dan Radio

Rabu, 21 Okt 2026 - 20:03 WIB

Presiden AS Larangan Beberapa media liputan di Gedung Putih. Menurutnya larangan itu karena media tersebut sering membuat laporan palsu.[Xinhua]

Berita Utama

Ancam Tembak Trump, Pria 24 Tahun Ditangkap

Rabu, 21 Okt 2026 - 19:48 WIB

Orang-orang berjalan melewati sebuah toko yang rusak akibat aksi unjuk rasa di Paris, Francis, pada 18 Oktober 2026. Presiden Francis Emmanuel Macron pada Minggu (18/10) berjanji akan menempuh langkah hukum terhadap para pelaku kekerasan dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di berbagai penjuru negara itu pada Sabtu (17/10). (Xinhua)

Lainnya

Francis Perpanjang Jam Malam

Rabu, 21 Okt 2026 - 19:00 WIB