Pimpinan DPR RI Bahas Pencalonan 8 Dubes LBBP Negara Sahabat Bersama Kemenlu

Rabu, 12 Juli 2023 | 19:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Pimpinan DPR RI yang diwakili oleh Wakil Ketua DPR RI bidang politik dan keamanan (korpolkam) Lodewijk Freidrich Paulus bersama pimpinan Komisi I DPR RI dan perwakilan fraksi-fraksi bersama dengan Kementerian Luar Negeri melakukan pertemuan konsultasi membahas mengenai pencalonan delapan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh negara sahabat untuk Republik Indonesia. Negara-negara tersebut yakni Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara, Republik Angola, Kerajaan Swedia, Republik Islam Iran, Republik Demokratis Rakyat Laos, Republik Siprus, Republik India dan Republik Argentina.

“Tadi kita telah membahas 8 dubes ya, 8 dubes yang akan ditempatkan di Jakarta kebetulan seluruhnya berkantor di Jakarta. Terakhir sebenarnya Angola yang tadinya di Singapur, alhamdulillah sudah mau membuka kantor di Jakarta. Nah dari 8 Dubes ini ada tiga Dubes yang dari Eropa ya yang pertama dari Britania dan Irlandia Utara kemudian Siprus, dan ketiga adalah dari Swedia. Nah ini yang menjadi perhatian kita,” ujarnya di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (12/7).

Baca Juga:  Penerapan Delay System Mudik Lebaran 2026 di Ruas Tol Bakter Diusulkan Raih Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti

Ketiga negara eropa ini menjadi perhatian, terkait dengan adanya larangan terhadap produk kelapa sawit yang dihasilka Indonesia oleh negara-negara uni eropa. “Karena sementara ini kan kita ada isu menarik pertama kita di-banned embargo terkait dengan minyak sawit, yang mereka ingin minyak bunga matahari ya. Bunga matahari sebanyak berapapun kan pasti kalah lah dengan sawit yang satu tandan aja bisa jadi berapa liter katakan demikian,” tuturnya.

Baca Juga:  DPR Marah, Tuding Kemenkeu tak Serius Tangani Bencana Sumatera

Kemudian, isu berikutnya yakni terkait dengan ‘International Monetary Fund’ (IMF) yang juga meminta Indonesia untuk mempertimbangkan kembali mengenai kebijakan hilirisasi tambang yaitu terkait pelarangan ekspor hasil tambang mentah tetutama nikel. Kebijakan hilirisasi ini dibuat Indonesia agar dapat meningkatkan nilai tambah komoditas nikel.

“Kita harapkan tiga Dubes ini tolong dipengaruhi sehingga dia bisa ngomong ke pemerintah masing-masing bagaimana, kenapa Indonesia mengambil kebijakan tersebut kemudian ada juga Dubes dari Argentina, kemudian dari India. Ya yang memang Angola saya katakan tadi memang nilai perdagangan kita masih kecil di sana tetapi bagaimana untuk kemudian dapat lebih mengembangan perekonomian kedua negara,” pungkasnya.(*)

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Wagub Buka Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Latsar CPNS 2026
Harga Pangan Terkendali, Lampung Pertahankan Kinerja Inflasi Daerah
Menjemput Nestapa di Tengah Oase
Rapat Paripurna DPRD WK, Bupati Ayu Serahkan 3 Raperda
Gubernur Lampung Ajak Masyarakat dan Pelaku Usaha Sukseskan Sensus Ekonomi 2026
Jalan Menuju Indonesia Emas Tak Mudah
Dengar Keluhan Nelayan, Firman Soebagyo Pertanyakan Tata Kelola Koperasi dan KNMP Banyutowo
JMSI Jambi Bertemu Gubernur Al Haris

Berita Terkait

Senin, 15 Juni 2026 - 20:02 WIB

Wagub Buka Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Latsar CPNS 2026

Senin, 15 Juni 2026 - 16:37 WIB

Harga Pangan Terkendali, Lampung Pertahankan Kinerja Inflasi Daerah

Senin, 15 Juni 2026 - 15:01 WIB

Menjemput Nestapa di Tengah Oase

Senin, 15 Juni 2026 - 14:48 WIB

Rapat Paripurna DPRD WK, Bupati Ayu Serahkan 3 Raperda

Senin, 15 Juni 2026 - 14:13 WIB

Gubernur Lampung Ajak Masyarakat dan Pelaku Usaha Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Wagub Buka Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Latsar CPNS 2026

Senin, 15 Jun 2026 - 20:02 WIB

#indonesiaswasembada

Harga Pangan Terkendali, Lampung Pertahankan Kinerja Inflasi Daerah

Senin, 15 Jun 2026 - 16:37 WIB

#indonesiaswasembada

Menjemput Nestapa di Tengah Oase

Senin, 15 Jun 2026 - 15:01 WIB

#indonesiaswasembada

Rapat Paripurna DPRD WK, Bupati Ayu Serahkan 3 Raperda

Senin, 15 Jun 2026 - 14:48 WIB