Perlu Konsistensi Dukungan Dunia Kepariwisataan

Minggu, 6 Agustus 2023 | 22:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Upaya mendorong pertumbuhan sektor pariwisata harus konsisten dilakukan melalui dukungan penuh dari sejumlah sektor terkait, untuk mengakselerasi kinerja sektor pariwisata.

“Pertumbuhan sektor pariwisata memang sangat tergantung dukungan beberapa sektor lainnya, seperti infrastruktur, transportasi, akomodasi, dan sumber daya manusia (SDM) -nya. Tidak memadainya salah satu sektor itu akan berpengaruh pada pariwisata,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (6/8).

Mahkamah Agung pada website resminya, Kamis (27/7), melansir salinan putusan soal kartel harga tiket pesawat.

Mahkamah Agung memenangkan kasasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam kasus dugaan kartel harga tiket pesawat oleh tujuh maskapai penerbangan pada 2019.

Putusan bernomor 1811 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 tersebut sekaligus membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Nomor 365/Pdt.Sus-KPPU/2020 pada 2 September 2020 yang membatalkan Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019 tanggal 23 Juni 2020.

Putusan KPPU tersebut menyatakan tujuh maskapai terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 (penetapan harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Baca Juga:  Firman Subagyo Soroti Ketergantungan Impor dan Dampak Geopolitik terhadap Ekonomi Indonesia

Dalam putusan kasasi itu, MA memerintahkan tujuh maskapai nasional agar melapor ke KPPU bila akan mengambil kebijakan krusial yang berpengaruh terhadap masyarakat, persaingan usaha, dan harga tiket.

Kasus bermula saat terjadi harga tiket pesawat penerbangan lokal yang melambung dengan harga sangat tinggi saat peak season, long weekend dan hari raya pada 2019. Konsumen pun menjerit.

Menurut Lestari, praktik kartel harga tiket pesawat itu tidak sejalan dengan semangat pemerintah yang sedang mendorong peningkatan sektor pariwisata di tanah air.

Apalagi, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari,
Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) dalam laporan Tourism Trends and Policies 2022 menyebutkan pada 2019, sektor pariwisata menyumbang 5,0% dari pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), pascapandemi pariwisata domestik Indonesia berangsur pulih dengan meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara pada 2022 sebesar 19,82% jika dibandingkan dengan tahun 2021, serta tumbuh 1,76% jika dibandingkan dengan tahun 2019.

Baca Juga:  Mirza Kenalkan Anak Kyai Batua dan Sinta; Puspa dan Muli Sikop

Maskapai penerbangan, ujar Rerie, yang merupakan bagian dari upaya pengembangan sektor pariwisata harus mampu mengantisipasi kondisi tersebut.

Sehingga, tambah Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, pihaknya sangat berharap praktik-praktik kartel harga tiket dan sejenisnya, tidak terjadi lagi.

Dalam menjawab persaingan global di sektor pariwisata, tegas Rerie, sangat dibutuhkan kolaborasi yang kuat antarsektor-sektor pendukung dalam upaya membangun ekosistem pariwisata di tanah air yang lebih baik.

Para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, tambah Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus mampu bekerja sama dengan baik dalam rangka pengembangan potensi, peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur yang mampu mengakselerasi pertumbuhan sektor pariwisata nasional.(*)

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Dengar Keluhan Nelayan, Firman Soebagyo Pertanyakan Tata Kelola Koperasi dan KNMP Banyutowo
JMSI Jambi Bertemu Gubernur Al Haris
Dikunjungi Panitia HUT JMSI, UAS: JMSI Berperan Besar Cerahkan Umat
Persiapan Capai 80 Persen, Lampung Siap Sambut Delegasi 11 Provinsi di Rakernas PJ91
Delapan Anggota TPNPB-OPM Kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi
Salah Dua Peroleh PAD, gak Ambil Upah Pungut, APBD Rasional
Salah Satu Cara Genjot Perolehan PAD
WTP 12 Kali, Gubernur: Bukti Komitmen Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel

Berita Terkait

Senin, 15 Juni 2026 - 11:07 WIB

Dengar Keluhan Nelayan, Firman Soebagyo Pertanyakan Tata Kelola Koperasi dan KNMP Banyutowo

Minggu, 14 Juni 2026 - 12:58 WIB

JMSI Jambi Bertemu Gubernur Al Haris

Minggu, 14 Juni 2026 - 12:56 WIB

Dikunjungi Panitia HUT JMSI, UAS: JMSI Berperan Besar Cerahkan Umat

Minggu, 14 Juni 2026 - 12:54 WIB

Persiapan Capai 80 Persen, Lampung Siap Sambut Delegasi 11 Provinsi di Rakernas PJ91

Sabtu, 13 Juni 2026 - 19:38 WIB

Delapan Anggota TPNPB-OPM Kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

JMSI Jambi Bertemu Gubernur Al Haris

Minggu, 14 Jun 2026 - 12:58 WIB

#indonesiaswasembada

Dikunjungi Panitia HUT JMSI, UAS: JMSI Berperan Besar Cerahkan Umat

Minggu, 14 Jun 2026 - 12:56 WIB

#indonesiaswasembada

Delapan Anggota TPNPB-OPM Kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi

Sabtu, 13 Jun 2026 - 19:38 WIB