Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) memprioritaskan kader internal sebagai tokoh yang akan dimajukan sebagai calon presiden (capres). Hal itu diungkap Ketum PAN Zulkifli Hasan, yang mengatakan Ketum Golkar Airlangga Hartarto dinilai layak dan pantas untuk diprioritaskan maju sebagai calon presiden dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Kendati para ketum parpol cenderung pada nama Airlangga, tapi banyak di antara kader PAN dan PPP yang justru condong pada calon eksternal seperti Ganjar Pranowo ataupun Anies Baswedan.
Analis politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto, menilai dinamika pengajuan nama dalam KIB masih dalam kategori normal. Menurutnya, masih ada cukup waktu untuk memastikan nama yang bakal diusung koalisi yang beranggotakan Golkar, PPP, dan PAN itu.
“Saya pikir masih normal saja. Perjalanannya masih agak panjang, masih sampai akhir tahun depan,” tegas Arif, Senin (5/12).
Menurut Arif, dinamika yang muncul dalam pembahasan nama capres KIB dapat dinilai sebagai upaya untuk membangun posisi tawar. Pertama, posisi tawar dari nama figur atau kandidat, seperti Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo. Selanjutnya adalah posisi tawar dari faksi yang mengajukan.
“Kedua adalah posisi tawar pihak yang mengajukan nama itu sendiri. Bisa jadi dari relawan, bisa jadi dari faksi-faksi tertentu dalam partai yang bersangkutan. Harapannya kan siapa pun nama yang muncul, mereka mendapatkan bagian dari kue kekuasaan yang diharapkan,” ujarnya.
Arif menilai perbedaan suara tersebut juga tidak akan berlanjut membesar hingga menjadi konflik internal. Meski, perbedaan nama figur yang muncul itu menunjukkan adanya faksi-faksi dalam KIB yang mempunyai pilihan lain.
“Kalau misal menimbulkan riak, mungkin iya. Tapi saya kira terlalu jauh kalau riak itu sampai mengakibatkan terjadinya konflik internal. Itu agak jauh. Sampai hari ini ya,” tambahnya.
Arif menekankan langkah politk KIB akan lebih masuk akal dengan bersiap pada posisi cawapres. “Bagi saya sejauh ini, cukup rasional untuk mengajukan satu di antara 3 nama itu, Ganjar, Anies, Prabowo. Di luar itu saya kira tipis kemungkinannya. Setidaknya langkah yang realistis adalah membidik cawapres,” pungkasnya.
Airlangga
Sementara itu, Pengamat Politik dari Citra Institute, Yusak Farchan mengatakan, hal itu karena memang belum ada sosok yang kuat di KIB. Namun selalu ada peluang untuk Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.
“Sejak awal dibentuk, problem utama KIB kan memang tidak punya stok capres dari internal parpol pendukung koalisi yang elektabilitasnya tinggi,“ kata Yusak, Senin (5/12).
Namun jika dibandingkan dengan Ketum PPP dan PAN, Yusak mengatakan Ketum Airlangga yang paling mungkin. “Dari jumlah suara atau kursi dan infrastruktur politik, memang Pak Airlangga yang paling layak dan berpeluang diusung dibanding ketua umum PAN dan PPP. Tetapi, munculnya nama-nama capres seperti Ganjar dan Anies semakin membuka peluang bagi KIB untuk mengusung capres dari luar,“ jelas Yusak.
Munculnya nama Ganjar dan Anies di internal PAN dan PPP ini kata dia, tentu berpengaruh pada opsi pencapresan Pak Airlangga sebagai Capres KIB.
Lebih lanjut Yusak menjelaskan, kalaupun koalisi diletakkan dalam konteks parpol sebagai saluran rekrutmen kepemimpinan politik, maka KIB sah-sah saja jika pada akhirnya mendorong Capres dari luar. “ Psikologi bertarung kan memang bagaimana bisa menang dan elektabilitas capres tetap menjadi variabel penting yang tidak bisa diabaikan.” sebut Yusak.
Namun, jika KIB mendorong Capres dari luar, selalu ada opsi untuk Ketum Airlangga. “Saya kira masih ada opsi bagi Pak Airlangga untuk membangun bargaining sebagai cawapres. Golkar saya kira akan menyiapkan berbagai opsi terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi,“ tandas Yusak.
Di luar sosok Capres, KIB disebut memiliki program yang baik. Sejak awal dibentuk, KIB adalah bagaimana membangun koalisi programatik untuk melanjutkan program-program pemerintahan Pak Jokowi. KIB menjadi yang paling siap meneruskan agenda pembangunan pak Jokowi terutama program-program ekonomi. Maka, soal capres-cawapres, KIB akan mengikuti dinamika politik yang berkembang. ##
