Pemprov Lampung Dukung Penguatan Kepatuhan HAM di Daerah

Rabu, 23 Juli 2025 | 10:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung siap melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait empat aspek utama HAM, yaitu pelayanan kemanusiaan, pengaduan HAM, pembelaan HAM, dan penilaian HAM. Termasuk pula dalam mendukung penguatan pelayanan dan kepatuhan HAM di daerah.

Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan saat menerima kunjungan kerja Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI Munafrizal Manan bersama jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Lampung, di Ruang Kerja Sekda, Kompleks Kantor Gubernur, Bandarlampung, Selasa (22/7/2025).

Dalam kunker tersebut, Munafrizal Manan menyampaikan bahwa fokus pemerintah pusat saat ini, sebagaimana arahan Presiden, menitikberatkan pada empat aspek utama HAM, yaitu pelayanan kemanusiaan, pengaduan HAM, pembelaan HAM, dan penilaian HAM. Penilaian ini juga mencakup kepatuhan HAM di kalangan komunitas, masyarakat, dan pelaku usaha.

Baca Juga:  Mirza Hadiri Halal bi Halal Perantau Sumbagsel

Menurut Munafrizal, pemerintah daerah sangat perlu terus mengomunikasikan komitmen dalam mendukung agenda kepatuhan HAM.

Ia juga menyoroti bahwa permasalahan HAM di Lampung sebagian besar berkaitan dengan isu agraria. Ia berharap dapat dirumuskan solusi terbaik yang tidak menghambat pertumbuhan ekonomi, namun tetap mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Selain itu, Munafrizal menyampaikan bahwa sejauh ini belum ada kasus HAM di Lampung yang menjadi sorotan nasional, dan ia berharap kondisi ini dapat terus dipertahankan.

Baca Juga:  Bunda Literasi Gandeng Perpustakaan dan BI Buat Buku Cerita Rakyat Lampung

Sekdaprov Marindo Kurniawan menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung memandang kepatuhan HAM sebagai bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik.

“Pada prinsipnya, kami ingin memastikan agar tidak terjadi pelanggaran HAM di Provinsi Lampung,” ujar Marindo.

Marindo juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan dukungan terhadap kelancaran operasional Kanwil Kemenkumham Lampung, agar tugas dan fungsi pelayanan HAM di Provinsi Lampung dapat berjalan optimal.


Penulis : Desty Efriyani


Editor : Nara


Sumber Berita : Pemprov Lampung

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Wisata Lampung Perlu Bedak Viva
Gubernur Mirza Groundbreaking Ruas Jalan Brabasan–Wiralaga
Wakil Gubernur Banten Ajak Wartawan Perkuat Kolaborasi dan Lawan Hoaks
Jajaran Polres Mesuji Lakukan Pengamanan Pelepasan Jamah Haji 2026 di Masjid Jami’ Arriyad Brabasan
Operasi Pos SAR Tulang Bawang Berakhir, Korban Hilang di Way Rarem Ditemukan
Korpri Lampung Bantu Pemulihan Tapanuli Selatan
Bupati Ayu Lepas 224 Calhaj Way Kanan
Sekber 3 Organisasi Dewan Pers Matangkan Sarasehan dan Penguatan

Berita Terkait

Kamis, 7 Mei 2026 - 08:36 WIB

Wisata Lampung Perlu Bedak Viva

Kamis, 7 Mei 2026 - 05:59 WIB

Gubernur Mirza Groundbreaking Ruas Jalan Brabasan–Wiralaga

Rabu, 6 Mei 2026 - 19:08 WIB

Wakil Gubernur Banten Ajak Wartawan Perkuat Kolaborasi dan Lawan Hoaks

Rabu, 6 Mei 2026 - 19:06 WIB

Jajaran Polres Mesuji Lakukan Pengamanan Pelepasan Jamah Haji 2026 di Masjid Jami’ Arriyad Brabasan

Rabu, 6 Mei 2026 - 12:08 WIB

Operasi Pos SAR Tulang Bawang Berakhir, Korban Hilang di Way Rarem Ditemukan

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Wisata Lampung Perlu Bedak Viva

Kamis, 7 Mei 2026 - 08:36 WIB

#indonesiaswasembada

Gubernur Mirza Groundbreaking Ruas Jalan Brabasan–Wiralaga

Kamis, 7 Mei 2026 - 05:59 WIB

#indonesiaswasembada

Wakil Gubernur Banten Ajak Wartawan Perkuat Kolaborasi dan Lawan Hoaks

Rabu, 6 Mei 2026 - 19:08 WIB