Pemprov Dukung Peningkatan 1 Juta Produk UMKM

Senin, 4 Juli 2022 | 21:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan: Anis

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kusnardi mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) ralam rangka Mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dalam meningkatkan 1 Juta Produk UMKM bertempat di Ruang Command Center Lt.II Diskominfotik Provinsi Lampung, Senin (04/07).

Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Produktivitas dan Daya Saing, Julius menyampaikan arahan Presiden Republik Indonesia melalui instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatakan bahwa seluruh K/L dan Pemda dengan perannya masing-masing diwajibkan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

“Sampai dengan Juli 2022 jumlah produk yang telah tayang dalam LKKP sebanyak 398.034 produk, dimana katalog lokal sebanyak 48.800 produk” kata Julius.

Baca Juga:  Nobar Piala Dunia 2026 di Lampung Disiapkan Jadi Penggerak Ekonomi dan Kebersamaan Masyarakat

Data ini menunjukkan jumlah produk yang tayang dalam e-katalog tersebut masih belum memenuhi target 1 juta produk, khususnya jumlah katalog lokal yang masih sangat rendah. Diharapkan seluruh pihak khususnya Pemerintah Daerah dapat berperan aktif dalam melakukan pendampingan untuk masuk kedalam e-katalog lokal.

Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Produktivitas dan Daya Saing juga mendorong Pemerintah Daerah untuk segera mengelola Katalog Lokal dan mengisi produk yang sudah disediakan oleh LKKP, dengan target 1000 produk disetiap daerah. Disampaikan juga bahwa Kementerian, Lembaga, dan pemerintah daerah yang tidak mencapai target pemanfaatan produk dalam negeri minimal 40% akan dikenai sanksi.

Baca Juga:  JMSI Lampung Hadiri Pengukuhan FPK, FKUB, dan FKDM

Plh Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKKP, Fadli Arif, menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Lampung menempati posisi ke-10 sebagai Penyelenggara Katalog Lokal dengan Jumlah Produk Tayang Terbanyak sebanyak 350 tayangan. Pemerintah Provinsi Lampung juga menempati posisi ke-8 Profil Pengadaan Pemerintah Daerah TA 2022 pada sesi 1-4 Juli.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Samsurijal Ari dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Elvira Umihanni. ##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Bertemu Bupati Egi, JMSI Lampung Siap Kolaborasi Promosikan Destinasi Wisata Lampung Selatan
Kesejahteraan Dosen Kunci Tingkatkan Mutu Pendidikan Tinggi
Komisi VIII DPR Bentuk Panja BPIH 2027
Kukuhkan Tiga Forum, Gubernur Mirza Ajak Semua Elemen Jaga Harmoni Lampung
Isu Intervensi Proyek Revitalisasi Mencuat, Ketua MKKS SMK Lampung Utara Bantah Terlibat
Pemprov Lampung Dorong Produktivitas Pertanian Melalui Bimtek Pupuk Hayati Cair
JMSI Lampung Hadiri Pengukuhan FPK, FKUB, dan FKDM
Gubernur Mirza Dorong Peran Bidan Perkuat Deteksi Dini Kanker Serviks di Lampung

Berita Terkait

Rabu, 8 Juli 2026 - 13:05 WIB

Bertemu Bupati Egi, JMSI Lampung Siap Kolaborasi Promosikan Destinasi Wisata Lampung Selatan

Rabu, 8 Juli 2026 - 12:58 WIB

Kesejahteraan Dosen Kunci Tingkatkan Mutu Pendidikan Tinggi

Rabu, 8 Juli 2026 - 12:55 WIB

Komisi VIII DPR Bentuk Panja BPIH 2027

Rabu, 8 Juli 2026 - 00:02 WIB

Kukuhkan Tiga Forum, Gubernur Mirza Ajak Semua Elemen Jaga Harmoni Lampung

Selasa, 7 Juli 2026 - 23:57 WIB

Isu Intervensi Proyek Revitalisasi Mencuat, Ketua MKKS SMK Lampung Utara Bantah Terlibat

Berita Terbaru

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan dosen merupakan faktor penting untuk mendukung pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara optimal.[Hs]

#indonesiaswasembada

Kesejahteraan Dosen Kunci Tingkatkan Mutu Pendidikan Tinggi

Rabu, 8 Jul 2026 - 12:58 WIB

Komisi VIII DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M guna membahas secara rinci usulan biaya haji yang diajukan pemerintah.[Hs]

#indonesiaswasembada

Komisi VIII DPR Bentuk Panja BPIH 2027

Rabu, 8 Jul 2026 - 12:55 WIB