Pemprov Dukung Peningkatan 1 Juta Produk UMKM

Senin, 4 Juli 2022 | 21:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan: Anis

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kusnardi mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) ralam rangka Mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dalam meningkatkan 1 Juta Produk UMKM bertempat di Ruang Command Center Lt.II Diskominfotik Provinsi Lampung, Senin (04/07).

Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Produktivitas dan Daya Saing, Julius menyampaikan arahan Presiden Republik Indonesia melalui instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatakan bahwa seluruh K/L dan Pemda dengan perannya masing-masing diwajibkan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

“Sampai dengan Juli 2022 jumlah produk yang telah tayang dalam LKKP sebanyak 398.034 produk, dimana katalog lokal sebanyak 48.800 produk” kata Julius.

Baca Juga:  Lampung Siap Jadi Tuan Rumah Munas HIPMI, Gubernur Mirza: Bawa Energi Baru bagi Pengusaha Muda Indonesia

Data ini menunjukkan jumlah produk yang tayang dalam e-katalog tersebut masih belum memenuhi target 1 juta produk, khususnya jumlah katalog lokal yang masih sangat rendah. Diharapkan seluruh pihak khususnya Pemerintah Daerah dapat berperan aktif dalam melakukan pendampingan untuk masuk kedalam e-katalog lokal.

Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Produktivitas dan Daya Saing juga mendorong Pemerintah Daerah untuk segera mengelola Katalog Lokal dan mengisi produk yang sudah disediakan oleh LKKP, dengan target 1000 produk disetiap daerah. Disampaikan juga bahwa Kementerian, Lembaga, dan pemerintah daerah yang tidak mencapai target pemanfaatan produk dalam negeri minimal 40% akan dikenai sanksi.

Baca Juga:  Muhammad Taufik Lulusan Pertama Doktor untuk Jurusan Sosiologi Pascasarjana Unand

Plh Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKKP, Fadli Arif, menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Lampung menempati posisi ke-10 sebagai Penyelenggara Katalog Lokal dengan Jumlah Produk Tayang Terbanyak sebanyak 350 tayangan. Pemerintah Provinsi Lampung juga menempati posisi ke-8 Profil Pengadaan Pemerintah Daerah TA 2022 pada sesi 1-4 Juli.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Samsurijal Ari dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Elvira Umihanni. ##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Jelang Kunjungan Presiden RI ke-7 Joko Widodo ke Mesuji, Kapolres Lakukan Pengecekan Menyeluruh Titik Pengamanan
DPR Pertanyakan soal Alih FUngsi Hutan 1 Ha di Jawa
DR Faisal Mahrawa Lantik JMSI Riau Periode 2025-2030
Politik Bebas Aktif, Diplomasi Indonesia Ditengah Geopolitik Global
Politik Bebas Aktif Kekuatan Diplomasi Parlemen Indonesia Ditengah Geopolitik Global 
Jakarta Siap-Siap Banjir dan Tenggelam
Progres KDKMP Lampung Barat Diminta Tepat Waktu
Pangdam XXI: KDKMP Langkah Bangun Kemandirian Wilayah

Berita Terkait

Jumat, 26 Juni 2026 - 09:29 WIB

Jelang Kunjungan Presiden RI ke-7 Joko Widodo ke Mesuji, Kapolres Lakukan Pengecekan Menyeluruh Titik Pengamanan

Jumat, 26 Juni 2026 - 09:10 WIB

DPR Pertanyakan soal Alih FUngsi Hutan 1 Ha di Jawa

Jumat, 26 Juni 2026 - 08:34 WIB

DR Faisal Mahrawa Lantik JMSI Riau Periode 2025-2030

Jumat, 26 Juni 2026 - 08:23 WIB

Politik Bebas Aktif, Diplomasi Indonesia Ditengah Geopolitik Global

Jumat, 26 Juni 2026 - 08:15 WIB

Politik Bebas Aktif Kekuatan Diplomasi Parlemen Indonesia Ditengah Geopolitik Global 

Berita Terbaru

ALIH FUngsi sawah-hutan menjadi pemukiman mengancam hidup orang banyak. DPR minta pemerintah jangan serampangan soal alih fungsi lahan. [Net/ist]

#indonesiaswasembada

DPR Pertanyakan soal Alih FUngsi Hutan 1 Ha di Jawa

Jumat, 26 Jun 2026 - 09:10 WIB

PELANTIKAN Jaringan Media SIber Indonesia (JMSI) Riau Perioide 2025-2030. Dheni Kurnia kembali pimpin JMSI Riau untuk periode kali kedua. [JMSI/Ist]

#indonesiaswasembada

DR Faisal Mahrawa Lantik JMSI Riau Periode 2025-2030

Jumat, 26 Jun 2026 - 08:34 WIB

Wartawan Lintaslampung di DPR/MPR/DPD RI

#indonesiaswasembada

Politik Bebas Aktif, Diplomasi Indonesia Ditengah Geopolitik Global

Jumat, 26 Jun 2026 - 08:23 WIB