JAKARTA – Sebanyak 50 kementerian dan lembaga menandatangani komitmen bersama untuk memperkuat integrasi data korporasi nasional. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepastian hukum, serta menciptakan ekosistem investasi yang lebih sehat dan berdaya saing.
Komitmen tersebut disepakati dalam Forum Nasional Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi untuk Mendukung Pelayanan Publik dan Ekosistem Investasi Tahun 2026 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum RI, di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pengelolaan data yang andal menjadi fondasi penting dalam membangun kepastian hukum, tata kelola pemerintahan, dan meningkatkan daya saing nasional.
“Kita tidak mungkin membangun iklim investasi yang sehat dan berdaya saing apabila informasi mengenai subjek hukumnya tidak dikelola secara andal,” ujar Yusril.
Menurut Yusril, integrasi data nasional harus dibangun melalui interoperabilitas antarsistem, bukan dengan memusatkan seluruh data secara fisik pada satu institusi. Setiap kementerian dan lembaga tetap memiliki kewenangan atas data yang dikelolanya, sementara pertukaran informasi dilakukan melalui kesamaan standar, metadata, kode referensi, dan sistem yang saling terhubung.
Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan integrasi data korporasi merupakan agenda strategis yang membutuhkan komitmen dan kolaborasi seluruh kementerian, lembaga, serta pemangku kepentingan.
Ia menjelaskan, data administrasi hukum yang dikelola Ditjen AHU selama ini menjadi salah satu rujukan penting dalam mendukung pelayanan publik, perizinan, perpajakan, hingga pengawasan.
Melalui integrasi tersebut, masyarakat dan pelaku usaha diharapkan tidak perlu berulang kali menyampaikan data yang sama kepada instansi pemerintah. Di sisi lain, pemerintah dapat memberikan pelayanan berdasarkan informasi yang konsisten, akurat, dan memiliki kepastian hukum.
“Saya berharap komitmen ini tidak berhenti sebagai dokumen kesepakatan, tetapi ditindaklanjuti melalui implementasi nyata di masing-masing instansi,” kata Supratman.
Dalam forum tersebut, 50 kementerian dan lembaga menyepakati dukungan terhadap pertukaran data korporasi yang akurat, mutakhir, dan aman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesepakatan itu juga mencakup penguatan koordinasi dan kolaborasi antarinstansi secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Widodo, dalam laporannya menyampaikan bahwa hingga Oktober 2026, Ditjen AHU telah menjalin kerja sama dan melaksanakan integrasi data dengan sekitar 35 kementerian, lembaga, dan BUMN. Sementara itu, 14 kementerian dan lembaga lainnya masih dalam proses penyelesaian Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Pemanfaatan data Ditjen AHU juga menunjukkan peningkatan signifikan. Sepanjang 2023 hingga Oktober 2026, tercatat sebanyak 51.120.480 transaksi pemanggilan data.
Jumlah tersebut terdiri atas 7.806.839 transaksi pada 2023, sebanyak 5.323.945 transaksi pada 2024, kemudian meningkat menjadi 17.216.166 transaksi pada 2025. Sementara hingga Oktober 2026, tercatat 20.773.530 transaksi.
Data korporasi tersebut dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan strategis pemerintah, mulai dari administrasi perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, perizinan berusaha melalui sistem OSS, pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengawasan transaksi keuangan oleh PPATK, hingga upaya pencegahan korupsi oleh KPK.
Seiring meningkatnya kebutuhan pertukaran data, Ditjen AHU kini mengembangkan tata kelola integrasi berbasis Application Programming Interface (API) Management. Sistem ini ditujukan untuk memastikan proses pertukaran data berjalan lebih terstandar, aman, dan dapat dipantau secara real-time.
Widodo mengatakan penguatan API Management menjadi salah satu langkah Ditjen AHU untuk mengoptimalkan pemanfaatan data korporasi dalam mendukung pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
“Ke depan, Ditjen AHU berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola integrasi data melalui penguatan API Management, sehingga pemanfaatan data korporasi dapat semakin optimal dalam mendukung pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta ekosistem investasi di Indonesia,” ujarnya.
Penguatan integrasi data korporasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan keterhubungan sistem antarinstansi, tetapi juga mendorong standardisasi, keamanan, dan kualitas data nasional. Dengan demikian, transformasi digital pemerintahan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kemudahan berusaha dan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia. (*) []
Penulis : Heri Suroyo
Editor : Rudi Alfian
Sumber Berita : Jakarta
